Modul Pendampingan

Berakhirnya Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan di Desa

Berakhirnya Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan di Desa Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa. Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak. Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kerja […]
  • 1 min read
  • Des 05, 2017
Modul Pendampingan

Badan Kerjasama Antar Desa

Badan Kerjasama Antar Desa Fasiitasi penataan dan pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa diantaranya: Sosialisi dalam  Forum  Musyawarah  Antar  Desa, yang dibahas  dalam  forum sosialisasi ini, antara lain: (a) Sosialisasi perlunya melakukan kerjasama; (b) Identifikasi kelengkapan dokumen pembentukan orgnisasi Kerjasama Antar Desa dan pembentukan BKAD adan Kerjasama Antar Desa dan dokumen aturan dasar organisasi  antar  desa; […]
  • 2 min read
  • Des 04, 2017
Modul Pendampingan

Tata Cara Kerjasama Desa dalam Pelaksanaan Undang- Undang Desa

Tata Cara Kerjasama Badan Kerjasama Desa dibentuk melalui Musyawarah Desa.Berdasarkan berita acara musyawarah desa, selanjutnya hasil Musyawarah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan dan penetapan anggota Badan Kerjasama Desa disampaikan kepada Camat sebagai laporan.Badan Kerjasama Desa berkedudukan sebagai lembaga yang akan menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan kerjasama desa dengan […]
  • 2 min read
  • Des 03, 2017
Modul Pendampingan

Kerjasama Desa dalam Pelaksanaan Undang- Undang Desa

Latar Belakang Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Badan kerjasama desa merupakankelembagaan kerjasama desa yang menjalankan fungsi kerjasama desa dengan desa lain dan/atau  kerjasama desa dengan pihak ketiga. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.Kerja sama […]
  • 2 min read
  • Des 02, 2017
Modul Pendampingan

Tata Cara Penutupan Musyawarah dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Tata Cara Penutupan Musyawarah dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Penutupan Acara Musyawarah Desa Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa. Penutupan  dilakukan oleh  pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.Sekretaris Musyawarah Desa menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.Apabila seluruh peserta atau sebagian […]
  • 2 min read
  • Nov 26, 2017
Modul Pendampingan

Undangan dalam Musyawarah Desa dan Tata Tertib Pelaksanaan Musyawarah

Undangan dalam Musyawarah Desa dan Tata Tertib Pelaksanaan Musyawarah Undangan, Peninjau dan Wartawan Undangan Musyawarah Desa terdiri dari: (1) Mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa; dan (2) Anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan tidak resmi tetapi tidak mendaftar diri kepada panitia. […]
  • 2 min read
  • Nov 25, 2017
Modul Pendampingan

Manfaat Musyawarah Desa dan Tata Tertib dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa

Manfaat Musyawarah Desa dan Tata Tertib dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa Manfaat Muswarah Desa Berikut diuraikan beberapa manfaat dari sebuah musyawarah desa, diantaranya: 1)  Melatih untuk menyuarakan pendapat (ide) 2)  Masalah dapat segera terpecahkan 3)  Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan 4)  Hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak 5)  Dapat menyatukan pendapat yang berbeda […]
  • 1 min read
  • Nov 24, 2017
Modul Pendampingan

Hak dan Kewajiban Masyarakat serta Karakteristik dalam Musyawarah Desa

Hak dan Kewajiban Masyarakat serta Karakteristik dalam Musyawarah Desa Hak dan Kewajiban Masyarakat Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa diantaranya mendapatkan informasi secara lengkap dan benar tentang hal-hal bersifat strategis, pengawasan dan perlakuan yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Kewajiban masyarakat mendorong swadaya gotong-royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa. Mendorong terciptanya situasi yang aman, […]
  • 1 min read
  • Nov 23, 2017