PENDAMPINGDESA

Penulis: admin

  • BUDIDAYA IKAN PATIN JADI MODEL PRUKADES DI BENGKULU UTARA

    BUDIDAYA IKAN PATIN JADI MODEL PRUKADES DI BENGKULU UTARA

    Bengkulu – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu kabupaten yang terlibat dalam program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Produk ikan patin akan dikembangkan untuk Bengkulu Utara.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang merupakan salah satu empat program prioritas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diyakini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

    Selain itu, Prukades juga menjadi penghubung antara pemerintah desa maupun masyarakat desa dengan sejumlah pengusaha dan Perbankan yang sama-sama ingin meraih hasil yang lebih baik di Desa.

    “Di Bengkulu Utara kita sudah bikin model

    Untuk ikan patin. Jadi ada perusahaan budidaya udang dan ikan serta produsen makanan yakni PT Central Proteina Prima (PT CPP) yang akan membuat sarana pasca panen dan membuat pembinaan terhadap pembudidaya ikan patin,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo usai workshop program Prukades di Bengkulu pada Kamis (7/2).

    Terkait permasalahan harga pakan ikan, Eko mengakui bahwa permasalahan itu memang telah menjadi Keluhan para pembudidaya karena pakan ikan dibeli harus melalui mata rantai distribusi yg panjang.

    “Solusinya adalah pakan ikan nantinya berasal dari pabriknya langsung dengan dikirim ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Setelah dari BUMDes nanti akan langsung ke para pembudidaya atau peternak ikan patin,” katanya.

    Selain itu, tambah Eko, bahwa keluhan lainnya yakni terkait tidak ada prosesingnya disaat panen. Sehingga para pembudidayanya akan menjual ikan patinnya dalam kondisi masih hidup yang dinilai tidak bisa dijual ke areal yang jauh dari luar bengkulu utara.

    “PT CPP saat ini sedang dalam melakukan tahapan pembangunan prosesingnya untuk ikan patin. Insya Allah Bulan September sudah rampung. Nanti semua produk ikan patinnya akan diserap dan diproses. kemudian dibekukan sehingga bisa dikirim ke luar bengkulu. Bahkan Presiden juga minta agar bagi yang umroh dan naik haji nantinya akan disajikan makanan ikan patin dari Indonesia termasuk Bengkulu,” katanya.

     

     

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2790/budidaya-ikan-patin-jadi-model-prukades-di-bengkulu-utara

  • AKIBAT DANA DESA, 93 PERSEN DESA RUTIN SELENGGARAKAN POSYANDU

    AKIBAT DANA DESA, 93 PERSEN DESA RUTIN SELENGGARAKAN POSYANDU

    PALEMBANG – Dana desa dalam empat tahun terakhir telah membangun sebanyak 9.692 unit Polindes dan 28.820 unit Posyandu. Akibatnya, 93 persen desa kini rutin selenggarakan Posyandu setiap bulannya.

    Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi pada Forum Merdeka Barat 9 di Palembang pada Senin (4/2).

    “Desa yang mengalami kejadian gizi buruk, karena pelayanan sosial dasarnya sudah mulai membaik, perlahan mengalami perbaikan-perbaikan. Desa dengan kejadian gizi buruk berkurang 29 persen,” ujarnya.

    Contoh lain dari realisasi dana desa, lanjut Anwar, adalah telah terbangunnya sepanjang 191.600 kilometer jalan desa. Menurutnya, hal ini tak hanya mempermudah akses masyarakat desa, namun juga berimplikasi signifikan terhadap aktivitas ekonomi perdesaan.

    “Contoh lain lagi terkait pasar desa. Dalam empat tahun terakhir dana desa sudah membangun 8.983 unit pasar desa. Ini adalah infrastruktur ekonomi perdesaan yang sangat berpengaruh pada aktifitas ekonomi desa,” ujarnya.

    Anwar mengatakan, dana desa dalam empat tahun terakhir telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 Triliun, yakni Rp 20,67 Triliun pada tahun 2015, Rp 46,98 Triliun pada tahun 2016, Rp 60 Triliun pada tahun 2017 dan Rp 60 Triliun pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019, total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp70 Triliun. Sehingga total dana desa yang disalurkan dalam lima tahun berjalan sebwsar Rp257 Triliun.

    “Dana desa tidak pernah ada pengurangan. Justru meningkat setiap tahunnya. Artinya, komitmen pemerintah sangat tegas. Bahwa dana desa bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

    Ia menerangkan, dana desa saat pertama diluncurkan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Hal ini disebabkan masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di desa seperti jalan, jembatan, Polindes, Posyandu, dan Saran Air Bersih.

    “Tahun 2017 kita mulai perkenalkan dengan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Desa kita karakternya sangat beragam. Kita dorong desa menemukan keunggulannya. Kemudian kita dorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes kita bangun desa mampu membangun secara berkelanjutan secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan eksternal,” ujarnya.

    Selanjutnya dana desa tahun 2018 menurutnya, dilakukan inovasi baru yakni dengan menerapkan sistem padat karya tunai. Menurutnya, padat karya tunai bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan memastikan bahwa dana desa berputar di desa.

    “Tahun 2018 ini adalah momentum untuk mendorong padat karya tunai. Ini didorong untuk bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga untuk mindset (pola pikir) tangan di bawah menjadi tangan di atas. Maksudnya mengurangi dari bantuan tunai, jadi masyarakat bekerja,” ujarnya.

     

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2786/akibat-dana-desa-93-persen-desa-rutin-selenggarakan-posyandu

  • 99 PERSEN DANA DESA 2018 TERSERAP

    99 PERSEN DANA DESA 2018 TERSERAP

    JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, dalam lima tahun ini, pemerintah telah menyalurkan dana desa hingga Rp 257 Triliun. Prosentase penyerapannya pun terus membaik. Data mencatat, dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun dengan penyerapan 82,72 persen, tahun 2016 dengan dana desa Rp 46,98 Triliun dengan penyerapan 97,65 persen, serta pada 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapan 98,54 persen. Dan pada tahun 2018 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapannya 99 persen.

    “Penyerapan naik trus, tahun lalu (2018) sebesar 99 persen. Peningkatan penyerapan ini cerminan bahwa tata kelola di desa membaik. Keberhasilan dana desa pun ditentukan oleh pendampingan. Kami mempunyai 40.000 Pendamping Desa. Saat ini kami juga bekerjasama juga dengan Forum Pertides (Perguruan Tinggi untuk Desa) dengan 100 universitas yang setiap tahun mengirim 75 ribu mahasiswa KKN tematik untuk membantu pendampingan,” ujar Menteri Eko saat berbicara mengenai efektivitas dana desa dalam acara Squawk Box di Studio CNBC Indonesia, Jakarta pada Kamis (31/1).

    Ia melanjutkan, tahun ini dana desa diprioritaskan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Targetnya tentunya setiap desa memiliki BUMDes. Akhir tahun ini harus 75.000 BUMDes terbangun di semua desa. Pada tahun 2017 terdapat 45.549 BUMDes. Kita beruntung, banyak dibantu BUMN sama swasta untuk melakukan pembinaan karena kuncinya adalah pendampingan. Karena kalau tidak didampingi, tidak akan jalan,” terangnya.

    Selain itu, ia mengungkapkan target desa mandiri. Pada target RPJMN tahun 2015-2019 mengentaskan 5000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Hal tersebut sudah terpenuhi di tahun 2018 yaitu sebanyak 6.518 desa tertinggal terentaskan menjadi desa berkembang. Kemudian, meningkatkan 2000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Pada tahun 2018 sebanyak 2.665 desa berkembang meningkat menjadi desa mandiri.

    “Target mengentaskan desa tertinggal sudah tercapai, tentunya yang akan kita tingkatkan lagi yaitu jumlah desa mandiri yang mudah-mudahan tahun ini bisa nambah 1.000 lagi,” ujarnya optimistis.

    Dengan adanyanya dana desa pada tahun 2019 sebanyak Rp 70 Triliun tersebut, diharapkan tiap desa akan mendapat dana untuk pembangunan desa sebesar Rp 700 Juta sampai 4 Milyar.

     

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2779/99-persen-dana-desa-2018-terserap

  • PRESIDEN JOKO WIDODO: REALISASI DANA DESA 99 PERSEN ITU TINGGI SEKALI

    PRESIDEN JOKO WIDODO: REALISASI DANA DESA 99 PERSEN ITU TINGGI SEKALI

    SURABAYA – Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian keberhasilan dana desa yang realisasi penyerapannya hingga 99 persen. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di DBL Arena, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/2).

    “Tadi berapa realisasi dana desanya Pak Menteri? Realisasi 2018, 99 persen, sangat-sangat tinggi sekali. Apa yang kita inginkan dari dana desa ini? Kalau realisasi semakin tinggi, maka perputaran dan edaran uang di desa makin banyak. Sehingga 99 persen saya apresiasi,” ujarnya saat bertanya ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di sela memberikan arahannya.

    Presiden Joko Widodo pun mengakui jika keberhasilan dana desa ini sangat didukung oleh para pendamping desa yang menurutnya militan di desanya masing-masing. “Jika ada yang bilang dana desa belum berhasil, silakan ngomong langsung ke pendamping desa,” terangnya.

    Sepanjang tahun 2015-2019 total anggaran dana desa Rp 257 Triliun yang digelontorkan ke desa-desa. Jawa Timur mendapat anggaran dana desa sebesar 19 Triliun dengan jumlah desa sekitar 7000an, harapannya jangan sampai kembali ke kota tapi berputar terus di desa.

    “Ke depan mulai kita geser, infrastrukur tetap masih ada, tapi kita fokus lagi ke pemberdayaan ekonomi dan inovasi-inovasi desa,” katanya.

    Sejalan dengan hal tersebut, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, dalam lima tahun ini, Persentase penyerapan dana desa terus membaik. Data mencatat, dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun dengan penyerapan 82,72 persen, tahun 2016 dengan dana desa Rp 46,98 Triliun dengan penyerapan 97,65 persen, serta pada 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapan 98,54 persen. Dan pada tahun 2018 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapannya 99 persen.

    “2019 dana desa sebesar Rp 70 Triliun, diharapkan tiap desa akan mendapat dana untuk pembangunan desa sebesar Rp 700 Juta sampai Rp 4 Milyar. Dan kita berharap penyerapannya bisa diatas 99 persen,” katanya.

    Mendes PDTT mengungkapkan keberhasilan dana desa tidak terlepas dari peran penting para pendamping desa. Atas dasar tersebut, dirinya akan menaikan gaji Pendamping Lokal Desa (PLD).

    “PLD kan gajinya masih rendah, Insya Allah bulan ini dinaikan. Kalian telah membuktikan bahwa dana desa berhasil, itu kerja keras kalian semua dan itu nyata bukan hoax,” katanya.

    Menteri Eko menjelaskan, bukti keberhasilan dana desa bisa dilihat dalam 4 tahun ini, diantaranya terjadi penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 50 persen, membuka lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata. Angka pengangguran di desa turun daripada di kota, 3,72 persen angka pengangguran di desa, sedangkan di kota 6,34 persen. Gini ratio di desa 0,384 menjadi 0,319.

    “Pendamping desa berguna tidak? Perlu dilanjutkan tidak? Kalian orang di atas rata-rata yang ingin berjuang untuk negara ini. Kalian adalah pahlawan pejuang desa,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa di Jawa Timur ini tidak ada satupun desa dan lorong pertumbuhan yang tidak tersentuh. Semenjak adanya dana desa, pertumbuhan desa makin maju.

    “Selama 2015-2018 anggaran dana desa di Jawa Timur 19 Triliun dengan penyerapan realisasi pada 2018 sebesar 99,62 persen. Selama 4 tahun dana desa masih untuk infrastruktur 84,5 persen. Kedepannya untuk ekonomi produktif, terutama bagi kaum perempuan,” harapnya.

    Terkait pelaksanaan dana desa di Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 25.441.630 meter, jembatan 223.171 meter, air bersih sebanyak 12.781 unit, polindes 1.911 unit, irigasi 6.645 unit, drainase 3.577.955 meter, tambatan perahu 112 unit, embung 160 unit, MCK 34.926 unit, pasar desa 1.542 unit, PAUD 4.109 unit, posyandu 1.657 unit, sumur 990 unit, penahan tanah 21.713 unit, sarana olah raga 1.948 unit.

    Pembangunan desa yang masif telah menurunkan persentase kemiskinan desa di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2014-2018, penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah 1,44 persen dengan penurunan persentase kemiskinan di desa mencapai 0,21 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur padal 2018 mencapai 3,99 persen, turun 0,48 persen dibandingkan 2015. Selain kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan desa di Jawa Timur juga lebih rendah daripada di kota. Persentase stunting juga menurun selama 2013-2018.

    Dalam acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ibu Iriana Joko Widodo, Menteri Kabinet Kerja, serta unsur Pemerintah Provinsi dan Walikota Surabaya, Kepala Dinas PMD Kabupaten, Camat, Pemerintah Desa, Tenaga Pendamping Profesional Desa, Kader Posyandu, Pengurus BUMDes, Kader PAUD, Tim Pelaksana Inovasi Desa dan penggiat desa.

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2784/presiden-joko-widodo-realisasi-dana-desa-99-persen-itu-tinggi-sekali

  • IFAD MINTA MENDES PDTT BERBAGI PENGALAMAN PROGRAM DANA DESA DI HADAPAN SEJUMLAH NEGARA

    IFAD MINTA MENDES PDTT BERBAGI PENGALAMAN PROGRAM DANA DESA DI HADAPAN SEJUMLAH NEGARA

    JAKARTA – Kesuksesan program dana desa telah berhasil mengundang perhatian dunia. Hal ini menyebabkan International Fund for Agricultural Development (IFAD) meminta Indonesia berbagi pengalaman dengan negara-negara lainnya.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo membenarkan hal tersebut. Ia diundang oleh IFAD untuk menjadi pembicara di hadapan sejumlah negara di Roma pada 15 Februari 2019 mendatang, untuk berbagi pengalaman Indonesia dalam membangun perdesaan.

    Hal tersebut diungkapkan, saat memberikan arahan pada Rapat Teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTu Kemendes PDTT) Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, Jumat (1/2).

    “Pembangunan dengan dana desa diapresiasi bukan hanya di negara ini. Tapi juga oleh negara-negara lain. Bahkan kita diundang IFAD untuk sharing kepada sejumlah negara di dunia. Itu akibat kerja keras Indonesia dalam mensukseskan pembangunan di desa,” ujarnya.

    Ia mengatakan, dana desa sebesar Rp187 Triliun yang disalurkan sejak 2015-2018 telah membangun infrastruktur dengan jumlah yang sangat signifikan. Untuk 2019, dana desa akan diprioritaskan untuk pengembangan sumber daya masyarakat dan ekonomi.

    “Makanya BUMDes-nya kita gerakkan. Bisa dengan membuat desa wisata, bank sampah, simpan pinjam dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pembangunan perdesaan sangat penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Menurutnya, hal tersebut tak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga menentukan maju atau tidaknya Indonesia secara ekonomi.

    “Indonesia diprediksi akan menjadi negara nomor 4 ekonomi dunia pada 2050. Tapi semua itu tidak akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi yang bagus, tidak dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Dan kemiskinan itu ada di desa, daerah tertinggal dan daerah tertentu,” ujarnya.

     

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2783/ifad-minta-mendes-pdtt-berbagi-pengalaman-program-dana-desa-di-hadapan-sejumlah-negara

  • Dianggap Terlalu Minim, Pemerintah Akan Naikan Gaji Pendamping Lokal Desa

    Dianggap Terlalu Minim, Pemerintah Akan Naikan Gaji Pendamping Lokal Desa

    Pemerintah memastikan akan segera menaikkan gaji Pendamping Lokal Desa (PLD) pada tahun 2019 ini. Diharapkan, paling tidak bulan Februari atau Maret kenaikan gaji PLD itu sudah bisa direalisasikan.

    “Kenaikan tersebut dilakukan atas permintaan Presiden RI Joko Widodo yang menilai bahwa gaji PLD terlalu minim,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Eko Putro Sandjojo dalam Sosialisasi Permendasi Nomor 16 tahun 2018, di Hotel Horison Lampung, Minggu (3/2).

    Kenaikan gaji tersebut, menurut Eko, saat ini masih dalam proses administrasi di Dirjen PDTT terkait. Diharapkan pada bulan Februari atau Maret, gaji PLD itu sudah naik

    Menurut Mendesa PDTT, pemberian kenaikan gaji PLD itu adalah sebuah penghargaan bagi para PLD yang telah bekerja keras mendampingi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi lebih baik, dan pembangunan desa terus mengalami kemajuan yang pesat.

    “Berkat pendampingan dan berkat kerja keras dari pendamping desa penyerapan Dana Desa terus meningkat. Apalagi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program dana desa berdasarkan survei sebesar 85 persen. Itu semua adalah kerja keras semua pihak terutama para pendamping desa,” kata Eko.

    Turunkan Kemiskinan

    Mendesa PDTT Eko Putro Sandjojo mengemukakan, dalam 4 (empat) tahun terakhir capaian Dana Desa telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDes sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

    Selain itu, Dana Desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.

    Mendesa PDTT juga menyampaikan, selama 4 tahun telah terjadi penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 50 persen, pembukaan lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun daripada di kota dan Gini ratio di desa terus meningkat.

    “Jadi, telah banyak keberhasilan yang dicapai dari Dana Desa. Sekali lagi, saya terima kasih kepada pendamping desa yang telah turut menjadi salah satu garda terdepan dalam membangun desa,” ucap Eko.

    Ia berpesan kepada seluruh pendamping desa di Lampung dalam hal prioritas penggunaan Dana Desa 2019 untuk diarahkan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa pembangunan infrastruktur di desa dinilai sudah cukup.

    “Yang paling cepat dalam hal pembangunan ekonomi desa adalah di sektor pariwisata. Tolong dipush menjadi desa-desa wisata. saya yakin, karena lampung itu potensinya besar untuk dapat meningkatkan perekonomiannya,” tutur Eko.

    Selain itu, bagi desa yang sudah punya ide tapi penggunaan dana desanya sudah mentok, menurut Mendesa PDTT. juga bisa ikut program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan), karena Prukades bisa memajukan perekonomian desa dan pendapatan masyarakat desa.(Humas Kemendesa PDTT/ES)

    Mendesa PDTT Eko Putro Sanjojo memberikan arahan pada Sosialisasi Permendesa
    Nomor 16 tahun 2018, di Hotel Horison Lampung, Minggu (3/2).
    (Foto: Humas Kemendesa PDTT)

     

    sumber: http://setkab.go.id/dianggap-terlalu-minim-pemerintah-akan-naikkan-gaji-pendamping-lokal-desa/

  • Perangkat Desa Harus Inovatif

    Perangkat Desa Harus Inovatif

    MALANG, KOMPAS — Perangkat desa diharapkan inovatif. Hal itu menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Inovatif tersebut di antaranya adalah berani melibatkan orang-orang berkapasitas menjadi perangkat dan mau memikirkan kebijakan baru yang bermanfaat untuk desanya.

    Kepala desa diharapkan tidak lagi merekrut perangkat hanya karena faktor pertemanan atau balas budi. ”Oleh karena itu, saya tadi bilang bahwa tempatkan orang tepat di posisi yang tepat. Ini akan memperlancar kinerja pemerintah desa. Dengan pemerintahan tertata baik, pembangunan desa juga akan berjalan dengan baik,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji, Kamis (31/1/2019).

    Suwadji mengatakan hal itu seusai memberikan materi dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

    Suwadji mengatakan, selama ini banyak perangkat desa dipilih karena faktor pertemanan meskipun sebenarnya ia tidak mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang dibebankan.

    ”Di Kabupaten Malang kondisinya terus membaik dan bisa dibilang saat ini cukup baik. Banyak perangkat sudah sarjana meski sebenarnya minimal dia berpendidikan SMA. Banyak juga di antara mereka menggunakan media sosial, yang artinya mereka tidak tertinggal kemajuan teknologi. Yang terpenting, mereka harus mampu mengemban amanah yang ditugaskan,” tuturnya.

    Model penempatan orang yang tepat pada posisi jabatan tepat, menurut Suwadji, akan mengurangi potensi penyelewengan/penyalahgunaan anggaran desa. ”Memilih orang yang tidak paham apa-apa untuk memegang keuangan desa tentu sangat beresiko,” katanya.

    Hanya saja, menurut Suwadji, harus diakui, masih banyak perangkat desa hasil perekrutan lama yang masih bersifat konservatif (baik dari pengetahuan, sikap, maupun tindakan). ”Ke depan, harapannya perangkat desa harus inovatif dan berani sehingga desa bisa berkembang dengan baik,” katanya.

    Camat Wagir Ichwanul Muslimin yang turut menjadi pemateri pelatihan mengatakan bahwa baiknya pemerintahan desa harus dimulai dari proses perencanaan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus terbiasa melakukan perencanaan pembangunan dengan baik sejak awal.

    ”Kemampuan merencanakan kegiatan sejak awal dengan baik adalah salah satu kapasitas perangkat yang harus dimiliki ke depannya. Jika belum bisa, harus mau bertanya dan belajar,” katanya.

    Kepala Desa Pandanlandung Wiroso Hadi berharap pelatihan dan pembinaan kepada desa terus dilakukan. Sebab, banyak aturan-aturan baru yang terkadang membingungkan dan belum dipahami dengan baik oleh pemerintah desa.

     

    sumber: https://kompas.id/baca/utama/2019/01/31/perangkat-desa-harus-inovatif/

  • Anggaran Desa Dukung Kesenian Topeng Malangan Desa Permanu

    Anggaran Desa Dukung Kesenian Topeng Malangan Desa Permanu

    Dusun Lowok Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, menyimpan potensi yang sangat luar biasa, selain kondisi alamnya yang masih asri masyarakat dusun lowok juga masih sangat memegang teguh nilai-nilai adat budaya peninggalan leluhur

    Sampai saat ini aktifitas budaya kesenian topeng malangan di dusun lowok Ds. Permanu masih cukup masif, dalam satu minggu ada tiga kali pertemuan latihan, untuk malam rabu dan malam kamis rutin digelar latihan karawitan malangan untuk mengiringi wayang dan tari topeng dan malam minggu digunakan untuk belajar menari anak-anak, Topeng malangan Dusun Lowok mempunyai ke khasan, ciri khasnya adalah bahwa wayang topengnya pakemnya adalah pakem wayangan, seperti cerita mahabarata dan purwa, dimana saat ini yang sering ditampilkan besicnya adalah wayang krucil yang menampilkan tokoh Dewi sekartaji dan klono suwandono yang tidak akan pernah ditemui dalam konsep perwayangan mahabarata dan purwa.

    yang menjadi istimewa disini adalah para pengrawit, penari dan pemahat topengnya kesemuanya mulai dari bapak-bapak, kaum muda dan anak-anak berasal dari warga dusun lowok sendiri bahkan yang membuat pernak-pernik kelengkapan menari adalah kaum perempuaan dan ibu-ibu warga dusun lowok, proses ini menandakan bahwa warga dusun lowok berkesenian didasari oleh kebutuhan berbudaya, nguri-uri peninggalan leluhur sebagai entitas kebangsaan bukan sekedar berkesenian untuk sesuatu yang diorientasikan pada materi,

    Kita semua patut untuk bersukur bahwa Sesepuh tari topeng malangan juga masih sehat dan masih mampu memberi bimbingan kepada kaum muda.. beliau adalah mbah Ngaimun yang saat ini sudah berusia 75 tahun teman seperjuangan dan sejawat mbah Karimun ”alm” dalam berkesenian, selain Mbah Ngaimun ada juga master pemahat topeng, beliau adalah mbah Sugiat, pahatan dan ukiran beliau sangat halus dan bila diperhatikan betul topeng2 buatan Mbah sugiat terkesan hidup, di dusun lowok juga masih tersimpan rapi topeng-topeng peninggalan leluhur yang usianya lebih tua dari para sesepuh yang kini masih ada, bisa dibilang topeng-topeng peninggalan ini hanya ada tersisa didusun Lowok Desa Permanu saja.

    Topeng-topeng ini masih tersimpan rapi didalam kotak topeng yang rencana kedepanya akan dijadikan musium sekaligus sanggar budaya seni topeng malangan yang rencana pembangunannya akan dianggarkan dari dana desa dan sudah masuk dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2019 Desa Permanu, sanggar tersebut dibangun diatas tanah desa yang luasnya sekitar 300m2 dan berada di dusun lowok, ekspektasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Suparno Kades desa permanu yang dalam kebijakan arah pembangunan desa sudah peduli dalam pelestarian kebudayaan masyarakat desa.

    Jadi bagi para pembaca yang berminat meminang topeng-topeng peninggalan tersebut supaya diurungkan niatnya karena topeng2 tersebut sudah dianggap pusaka leluhur oleh masyarakat desa permanu secara umum

    Ditahun 2019 ini masyarakat dusun lowok desa Permanu juga akan membuat agenda rutin untuk kajian kebudayaan yang akan diselenggarakan tiap dua bulan sekali, pematerinya bisa berasal dari unsur kedinasan, akademik, tokoh-tokoh kebudayaan dan para pelaku seni, dari kegiatan ini diharapkan terciptanya suatu iklim edukasi masyarakan dan para pecinta seni kebudayaan yang akan dijalankan dalam suatu konsep yang sederhana, natural namun berbobot, harapan kedepan secara umum Ds. Permanu diharapkan mampu untuk menjadi desa literasi/ edukasi budaya yang akan menjadi kebanggaan khususnya warga desa permanu dan kecamatan pakisaji pada umumnya.

    Penulis:
    Eddy
    Pendamping Desa Pakisaji
    Kabupaten Malang

    foto dokumentasi

  • AKHIR MARET, GAJI PERANGKAT DESA SETARA PNS GOLONGAN IIA

    AKHIR MARET, GAJI PERANGKAT DESA SETARA PNS GOLONGAN IIA

    Jakarta – Sejumlah Menteri Kabinet kerja pada Kamis (24/1) menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait penyetaraan penghasilan tetap bagi para Kepala dan Perangkat Desa di gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.

    Rapat yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani dihadiri oleh sejumlah menteri diantaranya yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

    Usai rakor, Menko PMK Puan Maharani menyampaikan bahwa penyetaraan penghasilan tetap kepada perangkat desa tersebut terdiri dari 12 orang yakni satu Kepala Desa, satu Sekretaris Desa dan 10 pelaksana desa.

    “Hari ini sudah kita sepakati dengan besaran penghasilan tetap (Siltap) pemerintah desa atau perangkat desa setara gaji pokok PNS golongan IIA. Kepala Desa setara gaji golongan IIA, Sekretaris Desa 90 persennya dan perangkat pelaksana desanya sebesar 80 persen dari gaji golongan IIA,” kata Puan yang didampingi sejumlah menteri yang hadir dalam konferensi pers di Gedung Kemenko PMK pada Kamis (24/1).

    Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan penyetaraan gaji perangkat desa akan dilakukan paling lambat di akhir Maret 2019 karena terkait pembahasan pelaksanaan teknis yang nantinya akan dilakukan di lapangan.

    “Pelaksanaannya dan pemberian penghasilan tetap kepada perangkat desa atau pemerintah desa selambat-lambatnya Insya Allah kami lakukan pada akhir bulan Maret 2019,” katanya.

    Sementara itu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrask Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa gaji perangkat desa atau pemerintah desa setara PNS golongan IIA tersebut hanya untuk daerah-daerah yang gaji perangkat desanya masih dibawah gaji PNS golongan IIA.

    “Jadi gaji itu minimal setara dengan PNS golongan IIA. Ada sejumlah daerah yang gaji perangkat desanya lebih dari itu. Ini hanya didaerah yang belum tercapai. Bahkan ada daerah yang bumdesnya sukses, memberikan gaji kepala desanya diatas Rp 10 juta,” katanya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan terkait dengan sumber anggaran gaji perangkat desa akan dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) yang didalamnya terdapat Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten atau kota dan sumber lain termasuk sumber bagi hasil.

    “Kita nanti menggunakannya di APBdes tersebut dengan tetap berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan rambu-rambu SKB 4 menteri. Sebagian besar atau 70 persen anggaran dari APBDes tetap dipakai untuk pembangunan daerah. Jadi tetap akan menggunakan APBDes” tegasnya.

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2773/akhir-maret-gaji-perangkat-desa-setara-pns-golongan-iia

  • 14 KABUPATEN PERSIAPKAN PEMBANGUNAN SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA

    14 KABUPATEN PERSIAPKAN PEMBANGUNAN SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA

    Bandung – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) menggelar sosialisasi pembangunan sistem peringatan dini bencana 2019 di Hotel GH Universal, Jawa Barat pada Senin (28/1).

    Dalam sosialisasi ini, Kemendes PDTT menghadirkan sedikitnya 14 perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten. Selain itu, turut pula hadir dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD).

    Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana dari Ditjen PDTu Kemendes PDTT Hasman Ma’ani mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS) ini dikawal oleh salah satu unit kerja pada Ditjen PDTu yaitu Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana. Sebagai informasi, perangkat pembangunan EWS ini telah tersedia di 16 kabupaten yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana longsor dan banjir.

    “Total sudah kita berikan sebanyak 19 unit sejak tahun 2016 sampai sekarang, tahun ini pembangunannya juga akan kita lanjutkan dengan membangun EWS di lima kabupaten,” ujar Hasman Ma’ani.

    EWS merupakan seperangkat sistem yang saling terhubung dan memiliki beberapa sensor yang ditempatkan di area-area kunci terjadinya longsor maupun banjir. Sensor-sensor tersebut kemudian akan memberikan informasi mengenai tingkatan kejadian kepada sistem yang terhubung secara nirkabel yang kemudian jika berada pada tingkat yang mengancam keselamatan masyarakat akan membunyikan sirine peringatan. Sistem ini sendiri memiliki jangkauan sejauh kurang lebih 3 kilometer.

    Senada dengan Hasman, peneliti LIPI, Bambang Widyatmoko mengatakan bahwa dalam penanganan bencana, teknologi memiliki peranan penting. “Meskipun tetap lebih utama adalah peran serta masyarakat,” katanya.

    Ia mencontohkan Jepang sebagai ikon model negara-negara lain dalam penanganan bencana. Menurutnya Jepang sudah memulai pendidikan kebencanaan pada usia dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

    Bambang sendiri memandang kehadiran EWS diperlukan untuk memberikan peringatan akan adanya bencana yang ditandai dengan perubahan fisis yg terpantau dan terlihat. Lebih lanjut kelebihan dari EWS adalah memberikan pengamatan secara kontinyu, data dapat tersimpan dan mudah dianalisa, pengamatan lebih akurat dan teliti, peringatan dapat diberikan dengan kriteria tertentu.

    “Meskipun ada beberapa kekurangan seperti biaya pemasangan yang tinggi, kadang rusak, dan masih tergantung pada sinyal telekomunikasi.” Katanya.

     

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2777/14-kabupaten-persiapkan-pembangunan-sistem-peringatan-dini-bencana

  • PERKUAT SDM DI 3T, KEMENDES PDTT MATANGKAN KERJASAMA DENGAN KEMENRISTEKDIKTI

    PERKUAT SDM DI 3T, KEMENDES PDTT MATANGKAN KERJASAMA DENGAN KEMENRISTEKDIKTI

    Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu duduk bersama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mematangkan kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah 3T melalui mekanisme beasiswa perkuliahan.

    Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menuturkan bahwa selama ini biasanya pembangunan infrastruktur lebih menjadi fokus utama dalam sektor pembangunan.

    “Kita harapkan dengan adanya pertemuan ini, dapat semakin mendorong pengentasan daerah tertinggal melalui penguatan SDM dalam bentuk pemberian beasiswa di tingkat perkuliahan,” kata Aisyah usai pertemuan dengan perwakilan Kemenristekdikti pada Senin (28/1) di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta.

    Lebih lanjut Aisyah menegaskan bahwa dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan mendatang, pihaknya akan mengkonkretkan kerjasama ini dengan mengusulkan calon daerah tertentu (pilotting) yang akan dikerjasamakan, serta melakukan sosialisasi bersama ke daerah-daerah tersebut.

    “Kita akan usulkan kepada Kemeristekdikti minggu depan, usulan lokasinya,” terang Aisyah.

    Sementara itu Didin Wahidin, Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti menjelaskan bahwa pada tahun 2019 ini pihaknya memberikan lebih kurang 2000 porsi beasiswa yang diperuntukan bagi calon mahasiswa yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) serta Papua dan Papua Barat.

    “Kami harapkan kerjasama ini juga dapat semakin memberikan kesempatan bagi para calon mahasiswa yang berada di wilayah-wilayah tersebut,” Katanya.

    Didin lebih lanjut menuturkan bahwa dari kuota yang disediakan, umumnya tidak selalu terpenuhi.

    “Misalkan untuk tahun lalu, dari sekitar 2000-an kouta beasiswa, hanya terisi 1500an saja, sayang sekali belum dapat dimanfaatkan secara maksimal,” terang Didin.

    Ia berharap bahwa dengan adanya kerjasama dengan Kemendes PDTT, dapat lebih memaksimalkan daerah-daerah 3T untuk memenuhi kuota-kuota beasiswa yang tersedia.

    Rapat dilakukan sebagai tindaklanjut nota kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pengembangan dan pemanfaatan hasil riset dan teknologi untuk mendukung pembangunan desa, daerah tertentu, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi di tahun 2015 silam.

    Pertemuan dihadiri oleh Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan, Endang Supriyani, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Putut Edy Sasono serta Staf Khusus Menteri, Dita Indah Sari.

     

     

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2776/perkuat-sdm-di-3t-kemendes-pdtt-matangkan-kerjasama-dengan-kemenristekdikti

  • BUKU PANDUAN PENGEMBANGAN DESA WISATA HUJAU

    BUKU PANDUAN PENGEMBANGAN DESA WISATA HUJAU

    BUKU PANDUAN PENGEMBANGAN DESA WISATA HUJAU

    Pengantar

    Menyadari besarnya potensi sektor pariwisata untuk peningkatan kualitas dan kapasitas dari koperasi dan UKM, maka sejak tahun 2012 Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan jenis wisata alam (ecotourism) yang dikelola melalui sistem koperasi. Fokus kegiatan adalah pemberian fasilitasi sarana wisata sebagai pemicu agar koperasi dapat mengembangkan usahanya. Bentuk koperasi dipilih karena koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dengan tetap mengupayakan Sisa Hasil Usaha (SHU). Berbeda dengan badan usaha lain, koperasi dimiliki oleh anggota dengan kekuasaan tertinggi pada anggota melalui Rapat Anggota. Koperasi sebagai salah satu badan usaha diharapkan dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sarana wisata. Kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan anggotanya, serta menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor pariwisata juga diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga secara tidak langsung dalam jangka panjang dapat menjamin keberlanjutan kegiatan kepariwisataan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi lokal dan daerah baik untuk generasi masyarakat saat ini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya sektor pariwisata juga dapat menjadi katalisator peningkatan keterkaitan kota-desa serta menstimulasi perkembangan desa dari desa miskin menjadi desa berkembang dan selanjutnya menjadi desa mandiri. Beberapa dukungan pemerintah apabila diberikan secara sinergis dapat membawa manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan jika hanya dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Untuk itu diperlukan adanya sinergitas konkrit yang dapat mulai diinformasikan melalui panduan ini. Sehubungan dengan konteks pembangunan kepariwisataan yang bersifat multidimensi dan multidisplin, maka keikutsertaan Kementerian Pariwisata dan kementerian terkait lainnya memiliki andil besar dalam pembangunan Desa Wisata Hijau. Dengan demikian, buku panduan ini akan merupakan panduan kerja bersama antar kementerian/lembaga terkait. Harapannya adalah bahwa Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau ini dapat memberikan manfaat bagi upaya koordinasi perencanaan dan pembangunan antar kementerian, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

    daftar isi buku

    download buku selengkapnya di bawah ini:

    [download id=”96″]