Kategori: Berita Desa

  • Desa Langir Raih Desa Terbaik Pertama Kategori Pengelolaan Dana Desa di Sikka

    Desa Langir Raih Desa Terbaik Pertama Kategori Pengelolaan Dana Desa di Sikka

    Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih penghargaan sebagai desa terbaik pertama dalam kategori pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021.

    Sementara itu, Desa Nele Lorang, Kecamatan Nele, meraih desa terbaik kedua dalam kategori pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 dan Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, meraih desa terbaik ketiga dalam kategori pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021.
    Raihan itu diumumkan Pemerintah Kabupaten Sikka saat menggelar Musrenbang tingkat Kabupaten Sikka tahun 2022 di Gedung Sikka Convention Center, Senin (4/4).
    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kristianita Fitriani, menjelaskan bahwa ada kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan ada 4 kelompok indikator penilaian yaitu meliputi masukan, proses, keluaran dan hasil.
    “Ada 20 sub indikator, pembobotan dan scoring serta keputusan oleh Kemenkeu, daerah bersifat mengusulkan. Kita usul 20, yang dapat 15 desa,” jelas Kristianita Fitriani.
    Disinggung terkait hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka tahun 2021 tentang penyalahgunaan Dana BUMDes di Desa Langir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kristianita Fitriani mengatakan bahwa hal itu tidak ada keterkaitan secara langsung.
    Terhadap raihan itu, ke-15 desa tersebut akan mendapatkan dana reward sebesar Rp 248 juta dari Pemerintah Pusat.
    “Harapan kita semoga 147 desa di Kabupaten Sikka ini bisa terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tepat waktu, tepat sasaran, tepat substansi dan tepat aturan, sehingga bisa bermanfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” harap Fitriani.
    Sementara itu, Pj Kepala Desa Langir, Aloysius Simprianus kepada media ini menyampaikan apresiasi kepada segenap perangkat Desa Langir, BPD Desa Langir, tokoh masyarakat, tokoh muda, pendamping desa, dan seluruh masyarakat Desa Langir atas kerja sama sehingga Desa Langir bisa meraih peringkat pertama dalam kategori pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021.
    “Kita di Desa Langir ini untuk tahun 2021 ini yang menjadi silpa itu hanya silpa dari anggaran untuk pelatihan pengurus BUMDes, itu sekitar Rp 6 juta rupiah, tetapi secara keseluruhan semuanya aman,” kata Aloysius Simprianus.
    Atas raihan itu, dirinya berharap agar kedepannya terus dipertahankan dan apa yang sudah menjadi perencenaan harus dijalankan sesuai dengan hasil musyawarah bersama masyarakat.
    “Prestasi yang ada harus kita pertahankan dan ini sekaligus motivasi untuk para calon kepala desa Langir yang baru,” ujar Aloysius Simprianus.
    Untuk diketahui, Desa Langir termasuk salah satu dari 17 desa di Kabupaten Sikka yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 19 Juli 2022 mendatang.
    Meski demikian, Aloysius Simprianus mengakui mengalami kendala dalam pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 diantaranya transferan dana dari pusat ke rekening desa mengalami keterlambatan.
    Hal itu menurut dia, keterlambatan itu menyebabkan silpa anggaran tahun 2021 dari item angaran untuk pelatihan pengurus BUMDes Langir Mandiri.
    “Tetapi mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang diatur, ini kami sementara buat SPT untuk pengajuan dana khusus BLT dan Dana Desa (DD) ada beberapa kegiatan,” jelasnya.
    Sementara itu, disinggung soal reward dari pemerintah pusat sebesar Rp 248 juta, Aloysius Simprianus menjelaskan bahwa dana itu akan dipergunakan untuk pembangunan masyarakat Desa Langir.
    sumber: https://kumparan.com/florespedia/desa-langir-raih-desa-terbaik-pertama-kategori-pengelolaan-dana-desa-di-sikka-1xokPliNGBl/full
  • Pendamping Desa Malang Terus Kreasikan Peningkatan Kapasitas Mandiri

    Pendamping Desa Malang Terus Kreasikan Peningkatan Kapasitas Mandiri

    Pendamping Desa Malang Terus Kreasikan Peningkatan Kapasitas Mandiri

    Peningkatan Kapasitas Mandiri terus dilakukan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Malang, utamanya sejak tahun 2021.

    Pandemi tahun lalu tak jadi kendala, setidaknya via ZoomMeeting oleh Kemendesa PDTT, TPP (KPW) Provinsi Jawa Timur, & Kab. Malang.

    Meski belum tersasar Program Peningkatan Kapasitas P3PD atau lainnya, sejak 2021 Koorkab beserta TPP Malang terus melakukan giat In Service Training (IST) baik “diselipkan” dalam Rapat Koordinasi Kabupaten maupun dalam bentuk  yang kreatif.

    “Masih banyak ruang kosong yang perlu diisi dengan inisiasi-inovasi dalam ruang luas pendampingan,” arahan Koorkab Winartono yang sering disampaikan dalam beberapa forum.

    “Pendampingan tak soal lingkup kantor Pemerintahan Desa belaka. Tema-tema sektor masih banyak yang bisa dikembangkan. Literasi dan publikasi ‘kabar baik’ dari (pendampingan) desa juga perlu digerakkan. Ini tak lain untuk kemajuan dan kemandirian Desa” tegas pria asal Tuban ini.

    Ini memang benar, apalagi mengingat Kabupaten Malang termasuk wilayah yang luas dengan 378 Desa (33 Kecamatan), total TPP 177 (Januari, 2022). Apalagi Sumber Daya (Manusia-Alam), sumber daya Pemerintahan yang relatif produktif.

    Peningkatan kapasitas SDM menjadi penting dan vital adanya.  Judul IST pun mesti variatif, tak melulu soal data ataupun perencanaan pembangunan.

    Hal senada ditimpali juga oleh Dewangga Anggri K, PD Kecamatan Poncokusumo.

    “Hal demikian (red: inisiasi-inovasi dan literasi kabar baik) penting, tetapi juga perlu niat baik yang kuat. Semua tinggal ada kemauan apa tidak” ujar Pria pengagum lagu Ari Lasso yang jebolan S1 Ekonomi Pembangunan UMM ini.

    Mendukung motto “Mari Bergerak, Mari Berdampak, dan Tebar Kabar Baik”, Zainul Arifin TAPM Wilayah “Tengger” 7 Kecamatan (Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Tajinan, Lawang, Wajak, Dampit) kali ini (31/03/2022) menggelar IST bersama 7 Koordinator Kecamatan.

    “Materi Analisis Sosial (Ansos) kita pilih bukan tanpa dasar. Selain urjen, ini (red: Ansos) dan tema materi lainnya kita list bersama TPP di kecamatan wilayah dampingan.” Jelas Pria yang mengaku suka jika melihat yang berseragam keki (khaki) ini.

    IST dengan tema “Ansos: Analisis Potensi Wilayah dan Daerah serta Pemanfaatannya dalam Pendampingan Desa” ini bertempat di Wisata Sumber Jenon Desa Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan. Acara dimulai jam 08.00 WIB Kamis, 31 Maret 2022.

    Selain Koorkab, yang direncanakan turut hadir adalah Hendri Khairudin, ST (TAPM) sebagai pemateri pemantik. Acara diikuti oleh TPP (PD-PLD) di 7 kecamatan tersebut. Dan seperti biasanya, tak menutup kemungkinan hadir pula beberapa Perangkat atau Kader Desa setempat.

     

     

    sumber: https://www.pendampingdesamalang.com/2022/03/angkat-materi-ansos-tpp-malang-terus.html

  • UNESA Jadi Pelaksana RPL Desa Tahap Pertama

    UNESA Jadi Pelaksana RPL Desa Tahap Pertama

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menunjuk Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa). Bersama dengan UNY, UNESA dipercaya sebagai pelaksana RPL Desa gelombang pertama yang akan dimulai pada Maret mendatang.

    Hal itu disampaikan langsung Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemendesa PDTT, Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd., dalam kunjungan kerjanya ke UNESA pada Jumat (11/02/2021).

    Banyak Prodi Relevan di UNESA

    Prof Luthfiyah menjelaskan bahwa penunjukan tersebut didasarkan pada rekam jejak UNESA dan UNY yang sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam program yang sama yaitu RPL. Ditambah, UNESA memiliki berbagai program studi yang dianggap relevan dalam program pengembangan aparatur desa. “Program ini untuk SDM yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain UNESA dan UNY, gelombang berikutnya delapan perguruan tinggi lain juga ikut berpartisipasi,” terangnnya.
    Dia melanjutkan, program P5MD RPL (Peningkatan Pendidikan bagi Pelaku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau) atau RPL Desa merupakan upaya kemendes dalam meningkatkan kualitas SDM di desa.
    Program tersebut merupakan kerja sama antara Kemendesa PDTT dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang akan menyasar kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola BUM desa, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa.
    “Lewat program ini, para perangkat desa kita dorong untuk menempuh pendidikan ke jenjang S-1 atau D-4, S-2 dan S-3 melalui skema RPL,” ujarnya dalam rapat koordinasi itu.

    SDM Desa; 131 Ribu Lulusan SMA dan 86 Ribu Lulusan Sarjana

    Berdasarkan data, ada sebanyak 44.767 kepada desa, 46.983 sekretaris desa, 31.147 pengurus BUM desa dan 8.241 tenaga pendamping profesional adalah lulusan SMA. Dengan demikian, terdapat minimal 131.138 pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan pendidikannya ke jenjang sarjana (S-1).
    Kemudian, terdapat 19.441 kepala desa, 24.470 sekretaris desa, 15.477 pengurus desa dan 26.977 tenaga pendamping merupakan lulusan S-1 atau D-4. Maka, minimal ada sebanyak 86.365 pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana atau S-2.
    “Tujuan program ini untuk memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” tandasnya.
    Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas bahwa program RPL Desa dilaksanakan dalam skema beasiswa. Kemendesa PDTT bahkan sudah berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk berkolaborasi menyiapkan skema anggaran beasiswa RPL Desa. Pemerintah kabupaten atau kota akan bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat.

    Cak Hasan Siapkan Sumber Daya

    Sementara itu, Rektor UNESA Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., menyatakan bahwa UNESA siap melaksanakan kerja sama RPL Desa dengan Kemendesa PDTT. Menurutnya, kolaborasi itu sejalan dengan program Mendikbudristek untuk memajukan SDM di berbagai sektor dan hingga ke desa.
    “Kami menyambut baik program ini. Ini terobosan keren. Karena itu kami siapkan sumber daya dan kemasan pembelajaran terbaik untuk menjalankan program kolaborasi ini dengan sepenuh hati,” kata Cak Hasan.
    Dia berharap, program RPL Desa ini tidak hanya menambah gelar bagi mereka yang terlibat dalam pemerintahan desa. Namun, lebih jauh juga untuk mewujudkan tata kelola desa yang lebih smart, efektif dan inovatif sesuai potensi-potensi yang ada di desa. “Melihat potensi yang ada dan komitmen kerja sama kita, sudah saatnya terobosan dan inovasi hadir dari desa untuk Indonesia tumbuh dan maju,” tandas Cak Hasan.
    Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kemendes PDTT, Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd., beserta jajarannya. Dari UNESA dihadiri Rektor Prof. Nurhasan, M.Kes., Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Bambang Yulianto, M.Pd. Selain itu, juga ada Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.S., Dr. H. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd., Satuan Admisi beserta segenap jajaran terkait.
    sumber: https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/kemendesa-pdtt-tunjuk-unesa-jadi-pelaksana-rpl-desa-tahap-pertama-1xUCFxo5dZ9/full
  • BEASISWA SARJANA DESA

    BEASISWA SARJANA DESA

    BEASISWA SARJANA DESA

    Pengantar

    Arah pembangunan perdesaan di Indonesia bertumpu kepada pencapaian 18 tujuan SDGs Desa yang mampu berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam pencapaian ini tentu memerlukan sumber daya manusia (SDM) pedesaan yang berkualitas dan berdaya saing.

    Komitmen untuk peningkatan SDM Pedesaan ini diwujudkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengembangkan program Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Perangkat Desa.

    Melalui Afirmasi pendidikan tinggi ini, memungkinkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pengurus BUMDES dan Pendamping Desa dapat menempuh Pendidikan Tinggi tingkat sarjana (S1) dengan lebih mudah.

    Sebagai implementasi program Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk perangkat Desa, Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta mencanangkan program Beasiswa Sarjana Desa yaitu program beasiswa kuliah online yang diperuntukkan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, pengurus BUMDES, dan Pendamping Desa.

    Melalui program beasiswa Sarjana Desa yang didesain dengan kurikulum khusus beroreintasi pembangunan desa, memungkinkan peserta program dapat secara langsung mempraktikkan ilmu yang diperolehnya dalam proses pembangunan desa.

    Dengan sistem perkuliahan blended learning berbasis virtual, memungkinkan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, pengurus BUMDES, dan Pendamping Desa dapat mengikuti proses perkuliahan dengan lebih mudah, efektif dan efisien, kapanpun dan dimanapun.

    Program Beasiswa Sarjana Desa ini salah satu kontribusi ITB Ahmad Dahlan dalam pencapaian target SDGs desa yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian SDGs Nasional.

    Bentuk Beasiswa

    1. Subsidi Biaya Pendidikan
      • Subsisi pendidikan peserta program Sarjana Desa meliputi :
        a. Gratis biaya gedung/biaya pengembangan
        b. Subsidi biaya kuliah 50 Persen lebih ( Hanya tinggal Rp. 500.000/bulan)
    2. Beasiswa Pendidikan dan pelatihan
      • Peserta program Sarjana Desa gratis mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi peserta program Sarjana Desa.
    3. Beasiswa Kursus Bahasa Asing
      • Peserta program Sarjana Desa gratis mengikuti kursus bahasa asing (bahasa inggris) bersertifikat internasional.

    Siapa peserta yang boleh ikut?

    1. Kepala Desa
    2. Perangkat Desa
    3. Pimpinan dan anggota BPD
    4. Pengurus dan Pengelola BUMDES
    5. Pendamping Desa

    Program Studi

    1. S1- Manajemen, dengan kosentrasi Manajemen Pembangunan Desa dan Manajemen BUMDES
    2. S1 – Akuntansi dengan kosentrasi Akuntansi Keuangan Desa dan BUMDES.

    Info Selengkapnya dibawah ini:

    [drivr id=”1D6FRVJmXUT-9cZrD5LMxgZXF5qJf70qC” type=”application”]

    [drivr id=”1osYyv4XeuCeN81tJwN9mNe9h3VfkwmvK” type=”application”]

    Sumber: https://itb-ad.id/sarjana-desa/

  • Bakal Ikuti Kampung Berseri Sahabat Relawan Lingkungan Desa Genengan Bergerak

    Bakal Ikuti Kampung Berseri Sahabat Relawan Lingkungan Desa Genengan Bergerak

    Kabar menggembirakan bagi warga Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji. Desa yang masuk kategori terpadat ketiga yang berada di sebelah timur Gunung Katu itu, bakal ikuti lomba Kampung bersih, sehat, dan asri (Berseri), tingkat Provinsi Jawa Timur, mewakili Kabupaten Malang.

    Tak mengherankan jika dari hari ke hari, warga Desa Genengan memacu semangat gotong-royong, termasuk pemuda desa yang telah memiliki gerakan kesadaran lingkungan.

    Nah, bersama warga, pemuda yang memiliki nama Sahabat Relawan Lingkungan itu, turut bergerak mendampingi bersama warga untuk menyambut baik amanah Pemerintah Kabupaten Malang tersebut.

    Kali ini, Jumat (4/2/2022) bersama Pemerintah Desa, Genengan, BPD, Pemuda Karangtaruna, Ibu-ibu PKK Genengan, warga RW 06, dan warga RT 1, 2, 3, Sahabat Relawan Lingkungan mengikuti rapat.

    Hadir beberapa tokoh Desa Genengan, Zaenal Arifin, Kades Genengan; Andoko, Sekretaris Desa Genengan; Alfan Mujarot, Sekretaris BPD Desa Genengan; Edy Wahyu Kurniawan, Korcam TPP Pakisaji; Jumariyanto, Ketua RW 6; Munif, Ketua RT 2; Irfa’uddin, Koordinator Sahabat Relawan Lingkungan; Roihan Rikza, PLD Pakisaji, dan beberapa tokoh lainnya.

    Melalui sambutannya, Zaenal Arifin, Kades Genengan, menyampaikan, agar momen keikutsertaan dalam Lomba Kampung Berseri, menjadi semangat kegotong-royongan warga.

    “Kita ada lomba ya tetap gotong-royong, guyub, dan rukun. Tidak ada lomba, ya tetap gotong-royong, ya guyub. Kerja Bakti dilingkungan kita ini, misalnya, sudah menjadi rutinitas. Nah, kali ini kita dipercaya, karna semangat semua itu. Mari kita bersama saling bahu membahu menyambut,” ujarnya.

    Selain itu, Irfauddin, Koordinator Sahabat Relawan Lingkungan, mengungkapkan akan menggerakkan pemuda untuk mengikuti Lomba Berseri, sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan.

    Menurutnya, tidak cukup hanya meninjau bersihnya lingkungan Desa, tapi juga perlu mendokumentasikan semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Lingkungan.

    “Kami akan bergerak dan akan membuat tim kecil untuk bersama-sama menyemarakkan kegiatan ini. Kami juga akan menunjuk 5 pemuda untuk menjadi tim dokumentasi yang akan terus mengawal Lomba Kampung Berseri ini,” terangnya.

    Sementara itu, Edy Wahyu Kurniawan, Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Pakisaji, memotivasi warga agar tidak perlu menjadi orang lain untuk mengikuti Lomba Kampung Berseri ini.

    Menurutnya, modal warga Desa Genengan yang telah tertanam bertahun-tahun, seperti modal sosial, kesadaran menjaga lingkungan, dan komitmen untuk selalu melestarikan alam, adalah sebuah prestasi yang tak ternilai.

    “Karena faktor-faktor itulah, akhirnya Pemerintah Kabupaten Malang, menunjuk Desa Genengan untuk tampil di tingkat Provinsi Jawa Timur. Siap tidak siap, ya inilah kondisi kita. Harus bisa menularkan virus positif ini bagi desa-desa lainnya,” tuturnya. (roy)  

     

     

    sumber: https://jejakdesa.com/2022/02/07/bakal-ikuti-kampung-berseri-sahabat-relawan-lingkungan-desa-genengan-bergerak/

  • Desa Wisata Nusantara

    Desa Wisata Nusantara

    Tujuan

    Tourist Information Center:

    • Sebagai media promosi bagi pengelola desa wisata
    • Sebagai pusat informasi bagi wisatawan
    • Meningkatkan Jumlah Pengunjung serta kunjungan kembali wisatawan

    Destinasi (Place To Go)

    • Destinasi disekitarmu
    • Destinasi populer
    • Jelajah mulai dari Provinsi
    • Stempel Kunjungan (gamification)
    • Pencarian destinasi

    Aktivitas (Things To Do)

    • Sungai
    • Budaya
    • Edukasi
    • Gunung
    • Pantai
    • Religi
    • Agrowisata
    • Kuliner

    Siapa yang dapat bergabung

    Pengelola BUM DESA dan BUM DESA BERSAMA atau yang bekerjasama dengan pihak ketiga, dan yang sudah melakukan pendaftaran nama / badan hukum pada aplikasi http://bumdes.kemendesa.go.id/

     

    materi selengkapnya di bawah ini:

    [drivr id=”1_2Vw_FYyaZ80PSo8eMktRQaVKMuQ-Dcw” type=”application”]

     

  • Penyaluran Dana Desa 2022

    Penyaluran Dana Desa 2022

    Penyaluran Dana Desa 2022

    KINERJA PENYALURAN DANA DESA 2017-2021

    • Alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 meningkat 20% dibandingkan tahun 2017 dan meningkat 1,12% dibandingkan tahun 2020.
    • Pada tahun 2021 alokasi Dana Desa sebesar Rp72 T untuk disalurkan kepada 74.961 Desa.
    • Dibandingkan dengan kebijakan Penggunaan Dana Desa di tahun-tahun sebelumnya, Kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dan 2021 menjadi lebih dinamis sejalan dengan prioritas nasional untuk mendorong perbaikan perekonomian melalui penyaluran BLT Desa.
    • Sampai dengan 31 Desember 2021, Penyaluran BLT Desa tahun 2021 telah mencapai Rp20,24 triliun atau sebesar 70,29% dari target Rp28,8 triliun untuk 5.623.426 KPM (70,29% dari target 8 juta KPM).

    KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA TA 2022

    1. BLT DESA BERSIFAT WAJIB
      • Dana Desa non BLT Desa menyesuaikan besaran dana desa untuk BLT Desa
      • Besaran penyaluran Dana Desa non BLT Desa maksimal 60% dari total Pagu
    2. KPM YANG DIINPUT BERDASARKAN PERKADES ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA
      • Jumlah KPM yang diinput harus sama dengan Perkades atau Keputusan Kepala Desa
    3. PENYALURAN DANA DESA TIDAK MEMPERSYARATKAN PERKADA MENGENAI RINCIAN DANA DESA PER DESA
      • Rincian Dana Desa per desa sesuai dengan rincian pada PMK
    4. PERSYARATAN APBDESA YANG SEMULA SYARAT PENYALURAN DANA DESA TAHAP II MENJADI SYARAT PENYALURAN TAHAP I
    5. TELAH DIATUR KEMBALI KETENTUAN PALING LAMBAT PENYAMPAIAN SYARAT PENYALURAN DANA DESA

    MEKANISME PENYALURAN DANA DESA TA 2022

    1. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
    2. Alokasi penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa maksimal sebesar 60% dari total pagu.
    3. Alokasi penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa minimal sebesar 40% dari total pagu, dalam hal terdapat selisih antara pagu Dana Desa untuk BLT Desa dengan Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan maka selisih dimaksud tidak disalurkan ke RKD.
    4. BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2021
    5. Penyaluran Dana Desa untuk:
      1. BLT Desa disalurkan setiap triwulan sesuai dengan jumlah KPM yang telah diinput sebelum penyaluran bulan kesatu nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan
      2. Diluar BLT Desa:
        • Desa Reguler : 3 tahap
        • Desa Mandiri : 2 tahap
    6. Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, dan mengupload peraturan desa atau keputusan kepala desa mengenenai penetapan KPM BLT Desa.
    7. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa diajukan terpisah dengan Dana Desa non BLT Desa.

    PENYALURAN DANA DESA – REGULER

    PENYALURAN DANA DESA – MANDIRI

    penyaluran dana desa mandiri

    LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

    1. Percepatan penerbitan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Daftar RKD, dan Perdes APBDes.
    2. Kesesuaian antara jumlah KPM yang direkam pada aplikasi OMSPAN dengan Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa.
    3. Menyampaikan dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan.
    4. Permintaan penyaluran Dana Desa tidak perlu menunggu semua Desa sudah siap, desa-desa yang sudah layak salur agar diajukan permintaan penyalurannya ke KPPN.
    5. Daftar Rincian Desa:
      • Daftar Rincian Desa dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa atau di luar BLT Desa.
      • Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota siap seluruhnya.
      • Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa atau non BLT Desa dibuat secara terpisah
      • Daftar Rincian Desa ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa
    6. Surat Pengantar, ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/walikota.
    7. Daftar Rekening Kas Desa (RKD), ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa.

    Selengkapnya Materi Penyaluran Dana Desa PMK No.190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dibawah ini:

    [drivr id=”1D7e8CMLQzMCodtoQhk0PQNxXlKBbm5I3″ type=”application”]

  • Pemerintah Hibahkan Dana Desa 2022 untuk BLT dan Pemberdayaan Masyarakat

    Pemerintah Hibahkan Dana Desa 2022 untuk BLT dan Pemberdayaan Masyarakat

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menterii Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan patokan untuk penggunaan dana desa (DD) 2022.

    “Sekitar 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai ( BLT). Selebihnya, 60 persen dapat dimanfaatkan sebagai program Pemberdayaan untuk Masyarakat Desa,” imbuh pria yang akrab disapa Gus Halim itu seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (13/12/2021).

    Adapun rincian penggunaan desa tersebut adalah 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani.

    Kemudian, sekitar 8 persen untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 seperti percepatan dan sosialisasi vaksinasi. Sementara itu, sebanyak 32 persen untuk program prioritas hasil musyawarah desa (musdes).

    Pernyataan tersebut Gus Halim sampaikan saat meluncurkan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan program Sarjana Nagari di Auditorium Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (11/12/2021).

    Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, bagian paling menggembirakan saat ini adalah besaran 40 persen dari dana desa untuk BLT.

    Dengan besaran BLT tersebut, kata Gus Halim, seluruh pihak diajak untuk fokus pada penyelesaian kemiskinan di desa yang mengalami peningkatan akibat Covid-19.

    “Jadi jangan terlalu dipikirkan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2022. Sebaliknya, justru kita harus berterima kasih,” ujarnya.

    Ia mengaku, Perpres 104 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur fokus penggunaan dana desa dipertanyakan stakeholder desa.

    Padahal, perpres tersebut seharusnya dimaknai karena hadir dalam masa darurat untuk warga desa terdampak pandemi Covid-19 yang membutuhkan jaring pengaman sosial, salah satunya dalam bentuk BLT Desa.

    “Jika nanti tahun 2023, Covid-19 usai maka akan kembali pada Undang-undang lama,” katanya.

    Menurut Gus Halim, fokus penggunaan dana desa 2022 untuk BLT dinilai sudah tepat. Sebab, kebijakan ini diklaim dapat meminimalkan dampak buruk pandemi Covid-19 bagi warga desa serta mempercepat penuntasan penanganan kemiskinan di desa.

    Oleh karenanya, sebut dia, seluruh pihak harus berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) karena Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 mampu menjadi payung hukum berbagai langkah taktis dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Tanah Air.

    “Salah satu implementasinya ya di 2022 untuk Dana Desa difokuskan pada BLT sebagai jaring pengaman sosial,” imbuh Gus Halim

    Penggunaan APBN diatur dalam skema darurat

    Pada kesempatan tersebut, Gus Halim mengatakan, selama pandemi Covid-19 penggunaan APBN diatur dalam skema darurat.

    Dari skema darurat itu, maka refocusing anggaran tidak bisa dihindari. Salah satunya seperti di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) misalnya refocusing anggaran terjadi lebih dari lima kali. Dua kali pada TA 2020 dan empat kali di TA 2021.

    “Jadi refocusing anggaran di masa pandemi ini sesuatu yang biasa agar anggaran yang ada benar-benar teralokasikan sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.

    Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) itu menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi menyalurkan Dana Desa sendiri difokuskan untuk peningkatan ekonomi dan pengembangan SDM.

    Hingga 2021, kata dia, telah disalurkan dana desa sebanyak Rp 401 triliun. Dalam beberapa tahun terakhir kebijakan ini diklaim telah memberi dampak signifikan bagi desa.

    ” Dana desa sangat berguna untuk melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan desa. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 maupun yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada seluruh desa di nusantara,” kata Gus Halim.

    Salah satunya, lanjut dia, desa-desa di Sumbar. Ia mengaku, pihaknya sedang mencari pola yang tepat agar Sumbar bisa memperoleh Dana Desa yang proporsional.

    Dengan formulasi yang diramu tersebut, Gus Halim berharap, pihaknya bisa membuat sekitar 2.000 jorong yang membentuk nagari dapat memperoleh dana desa.

    “Saya yakin ini tidak mudah tapi saya akan berusaha,” katanya.

    sumber: https://kilaskementerian.kompas.com/kemendes/read/2021/12/13/11033041/pemerintah.hibahkan.dana.desa.2022.untuk.blt.dan.pemberdayaan.masyarakat

  • Menteri Desa Tantang BPKP Bikin Desa Akuntabel

    Menteri Desa Tantang BPKP Bikin Desa Akuntabel

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membuat Desa Akuntabel. Akuntabilitas pelaporan keuangan di level desa diperlukan seiring kian masifnya pembangunan desa-desa di Indonesia.

    Halim Iskandar mengatakan saat ini banyak kementerian/lembaga yang membikin desa percontohan sesuai dengan bidang tugasnya. Seperti desa konstitusi yang digagas Mahkamah Konstitusi, Desa Bersih Narkoba yang diinisiasi Badan Narkotika Nasional, Desa Pancasila yang digagas BPIP, dan terbaru Desa Antikorupsi yang dibentuk oleh KPK.

    “Saya sangat senang dengan hal ini. Nah, saya kepingin BPKP juga punya, Desa Akuntabel atau Sistem akuntabilitas pembangunan desa (Sakti Desa) kan yang sangat berkompeten BPKP,” ujar Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Kamis (2/12/2021).

    Saat menerima Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh beserta rombongan, hari ini, Halim Iskandar mengatakan Kemendes PDTT menjadikan akuntabilitas pelaporan keuangan desa sebagai salah satu fokus pembinaan di level desa.

    Bahkan, Kemendes PDTT punya Sistem Akuntabilitas Pembangunan Desa (Sakti Desa) untuk memastikan pelaporan penggunaan dana pembangunan benar-benar tersusun dengan baik.

    “Salah satu keraguan banyak orang saat desa akan mendapatkan dana desa dari APBN adalah kemampuan desa dalam merancang anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga metode pelaporannya atau dari sisi akuntabilitasnya. Nah sisi akuntabilitas ini yang hingga hari ini akan terus kita perbaiki,” katanya.

    Halim Iskandar menuturkan jika BPKP bisa turun langsung dalam meningkatkan akuntabilitas dengan membuat Desa Akuntabilitas maka akan ada contoh baik yang bisa diduplikasi di desa-desa lain.

    Pemerintah Desa di seluruh Indonesia juga akan mendapatkan contoh konkret bagaimana merancang anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga metode pelaporannya.

    “Sehingga yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan desa, sekaligus kalau bisa kan mewujudkan dan memberikan kemudahan dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bagi desa,” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut, Halim Iskandar juga menjelaskan program-program yang sudah dan akan dilakukan Kemendes PDTT. Menurutnya, saat ini Kemendes PDTT telah menyiapkan perencanaan pembangunan desa berbasis data SDGs Desa sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo.

    “Kita rumuskan SDGs Desa ini, karena waktu pertama Pak Presiden nugasin saya itu beliau bilang hari ini dana desa belum dirasakan secara umum oleh masyarakat, masih dirasakan oleh segelintir orang. Sampai dua kali beliau bilang,” ungkap Halim Iskandar.

    “Dan saya memang memahami masalah itu, karena dana desa memang hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Yang kelas bawah tidak tahu. Tidak pernah merasakan adanya dana desa,” sambungnya.

    Oleh karena itu, lanjutnya, SDGs Desa dirumuskan dengan menggunakan prinsip no one left behind, dalam artian kehadiran dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa, utamanya warga kelas bawah.

    “Dengan harapan, siapapun ketika berbicara pembangunan di desa itu jelas arahnya. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan di desa, desa layak air bersih dan sanitasi sampai pada desa Berjejaring untuk pembangunan desa,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, merespon baik dan siap untuk mengawal program-program Kemendes PDTT tersebut. Menurutnya, BPKP yang ada di seluruh Indonesia ini juga dapat terlibat untuk validasi data maupun berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

    “Saya sangat senang sekali ini Pak Menteri dengerinnya. Jadi ada berapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu Pak Menteri. Menurut saya sudah bagus ini, sudah lebih jauh dari bayangan saya. Nanti kami akan mencocokkan supaya ada clearance – finishingnya semua. Terus kegiatan-kegiatannya apa. Artinya yang pertama seperti tadi, Sakti Desa ini bisa, bikin desa akuntabel bisa, walaupun namanya tetap pakai Sakti Desa,” ujar Ateh.

    sumber: https://news.detik.com/berita/d-5837792/mendes-tantang-bpkp-bikin-desa-akuntabel

  • Gus Halim: Keberhasilan Peternakan Telur BUMDes Lalang Jaya Bisa Dicontoh Desa Lain

    Gus Halim: Keberhasilan Peternakan Telur BUMDes Lalang Jaya Bisa Dicontoh Desa Lain

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap, keberhasilan peternakan telur Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) Sedulang Jaya, Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dapat dicontoh desa-desa lain di Indonesia.

    Percontohan tersebut, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat desa sekaligus mendorong peningkatan kinerja BUMDes.

    “Oleh karena itu, saya mengajak seluruh BUMDes di Indonesia agar tidak segan menduplikasi model usaha BUMDes yang telah sukses,” tutur pria yang akrab disapa Gus Halim itu seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/11/2021). Pernyataan tersebut ia sampaikan saat meninjau langsung usaha peternakan ayam petelur yang dikelola BUMDes Lalang Jaya, Jumat (19/11/2021).

    Untuk diketahui, BUMDes Sedulang Jaya berhasil memproduksi lebih dari 3.000 butir telur per hari. BUMDes ini menyuplai sebagian kebutuhan telur ayam di Kabupaten Belitung Timur.

    Melihat keberhasilan BUMDes tersebut, Gus Halim memberikan apresiasi tinggi, terutama pada business model BUMDes Sedulang Jaya. “Dari sisi produksi dan pemasaran juga terencana dengan baik sehingga bisa diduplikasi oleh BUMDes lain yang mempunyai unit usaha sejenis,” ujarnya.

    Gus Halim meyakini, peternakan ayam petelur BUMDes Sedulang Jaya dapat membantu penguatan ketahanan pangan hewani di Kabupaten Belitung Timur yang juga dikenal sebagai Negeri Laskar Pelangi.

    Tak hanya itu, kata dia, pengembangan usaha peternakan tersebut juga akan membantu warga untuk dapat memperoleh telur ayam dalam kondisi segar. Dengan perolehan telur ayam yang segar, kebutuhan gizi masyarakat setempat dapat terpenuhi dengan baik.

    “Produksi peternakan ini membuat telur yang dikonsumsi masyarakat Belitung Timur masih segar ketimbang harus mendatangkan dari luar daerah. Penting ini diterapkan,” imbuh Gus Halim. Di samping itu, ia mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan produk lokal yang ada di desa.

    Menurut Gus Halim, membeli produk lokal penting dilakukan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi di desa dan daerah. “Telur ayam dari luar banyak, tetapi kalau masih ada dari lokal, ya diambil saja untuk percepatan ekonomi di daerah. Kalau bisa, perputaran uang itu jangan sampai keluar daerah, bahkan kalau bisa justru masuk,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa (Kades) Lalang Jaya Artono mengatakan, usaha peternakan BUMDes Sedulang Jaya baru dikelola sekitar dua tahun terakhir dan mengambil modal awal dari dana desa.

    Tak hanya peternakan, sebut dia, BUMDes Sedulang Jaya juga memiliki unit usaha di sektor lain, yaitu pertokoan dan perkebunan hortikultura, seperti sayuran dan cabai.

    “Kami membaca potensi peternakan ayam petelur di (Kabupaten) Belitung Timur cukup luar biasa. Terlebih, pasokan telur masih kurang dan Desa Lalang Jaya terletak di tengah kota Kecamatan Manggar yang sangat strategis,” ucap Artono.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, pengembangan usaha BUMDes tak hanya berhasil membuka peluang kerja bagi sejumlah warga di Desa Lalang Jaya, tetapi juga berdampak pada peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Artono menambahkan, tak sedikit warga desa setempat menjadi reseller telur ayam produksi BUMDes Sedulang Jaya. “Harga telur yang kami jual cukup murah karena memang punya desa. Paling penting adalah ekonomi masyarakat bisa meningkat,” ujarnya.

     

    sumber: https://kilaskementerian.kompas.com/kemendes/read/2021/11/20/10150051/gus.halim.keberhasilan.peternakan.telur.bumdes.lalang.jaya.bisa.dicontoh.desa.lain

  • Rumah Zakat Gelar Rapat Koordinasi KPM Stunting

    Rumah Zakat Gelar Rapat Koordinasi KPM Stunting

    Rumah Zakat Gelar Rapat Koordinasi KPM Stunting

    Dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan pembangunan desa untuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa TA 2022 Rumah Zakat menyelenggarakan Rapat Koordinasi KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang lebih akrab disebut KPM Stunting se-kecamatan Singosari dengan tema “Peran Penting KPM dalam Mengawal Kegiatan Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa”.

    Hadir pada acara ini Camat Singosari yang diwakili oleh Sekretaris Camat, Kasie Ekbang PP dan staf, Koordinator Kabupaten Tenaga Ahli Pendamping Desa, Tim Pendamping Desa Kecamatan Singosari dan KPM dari 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Singosari.

    Sekretaris Camat, Wellem dalam sambutannya mengatakan program stunting ini adalah program nasional yang harus didukung sebagai upaya penyelamatan generasi penerus bangsa. Dan KPM ini adalah penggerak kegiatan stunting di desa yang harus aktif dalam mendukung program stunting.

    Demikian juga yang disampaikan Winartono Koordinator Kabupaten Tenaga Ahli Pendamping Desa pencegahan dan penanganan stunting ini dilakukan secara konvergen. Artinya semua pihak terlibat;

    • pemerintah desa
    • kementerian dan
    • dinas serta
    • lembaga nonpemerintah juga punya peran.

    Tidak hanya Dinas Kesehatan saja yang bertanggungjawab tetapi juga Dinas Cipta Karya bahkan Dinas Koperasi pun punya kegiatan stunting.

    Berikutnya diskusi dan sharing mengenai usulan kegiatan kesehatan yang menjadi bahan masukan bagi desa supaya kemudian bisa dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dianggarkan di APBD desa. Maka disinilah peran KPM dalam mengawal kegiatan stunting yang sebagian besar masuk dalam anggota tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa di desanya masing-masing.

    Sebagai materi penutup disampaikan pembekalan oleh Winartono mengenai penggunaan aplikasi e-HDW (Human Development Worker) bagi para KPM dalam pengisian data scorecard melalui aplikasi. Selain pengisian data scorecard secara manual para KPM sekarang dibekali aplikasi untuk memudahkan pengisian data sekaligus nantinya akan terpantau tumbuh kembang balita yang mendapatkan layanan dari posyandu.

    sumber: https://www.republika.co.id/berita/r2n2r6423/rumah-zakat-gelar-rapat-koordinasi-kpm-stunting

  • Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kawal Pembagian BLT Desa Tumbang Salio

    Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kawal Pembagian BLT Desa Tumbang Salio

    Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kawal Pembagian BLT Desa Tumbang Salio

    Polsek Permata Intan Jajaran Polres Murung Raya (Mura) Polda Kalteng, melalui Bhabinkamtibmas Briptu Susanto didampingi Babinsa melakukan pendampingan dalam rangka penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Penyerahan bantuan itu langsung kepada warga masyarakat Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Selasa (16/11/2021) pukul 09.00 WIB.

    Briptu Susanto menerangkan, kegiatan penyaluran Dana BLT Desa Tumbang Salio Tahap II Bulan Juni s/d Oktober 2021 Penyaluran Bantuan tersebut di salurkan langsung terhadap Kepala Keluarga masing-masing menerima Rp. 1.500.000,- per Kepala Keluarga untuk 5 bulan.

    “Pembagian BLT Dana Desa tersebut di laksanakan di PKM Desa pada warga yang layak mendapatkan bantuan dari dampak penyebaran virus corona Covid-19 dan Bhabinkamtibmas menghimbau untuk tetap;

    • menjaga jarak
    • menjaga kebersihan
    • mengurangi aktifitas di luar rumah jika tidak terlalu penting
    • tidak berkerumun dan
    • selalu menggunakan masker bagi warga setempat,” ucapnya.

     

    sumber: https://humas.polri.go.id/2021/11/16/bhabinkamtibmas-dan-babinsa-kawal-pembagian-blt-di-desa-tumbang-salio/