PENDAMPINGDESA

Kategori: Berita Desa

  • 14 KABUPATEN PERSIAPKAN PEMBANGUNAN SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA

    14 KABUPATEN PERSIAPKAN PEMBANGUNAN SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA

    Bandung – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) menggelar sosialisasi pembangunan sistem peringatan dini bencana 2019 di Hotel GH Universal, Jawa Barat pada Senin (28/1).

    Dalam sosialisasi ini, Kemendes PDTT menghadirkan sedikitnya 14 perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten. Selain itu, turut pula hadir dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD).

    Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana dari Ditjen PDTu Kemendes PDTT Hasman Ma’ani mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS) ini dikawal oleh salah satu unit kerja pada Ditjen PDTu yaitu Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana. Sebagai informasi, perangkat pembangunan EWS ini telah tersedia di 16 kabupaten yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana longsor dan banjir.

    “Total sudah kita berikan sebanyak 19 unit sejak tahun 2016 sampai sekarang, tahun ini pembangunannya juga akan kita lanjutkan dengan membangun EWS di lima kabupaten,” ujar Hasman Ma’ani.

    EWS merupakan seperangkat sistem yang saling terhubung dan memiliki beberapa sensor yang ditempatkan di area-area kunci terjadinya longsor maupun banjir. Sensor-sensor tersebut kemudian akan memberikan informasi mengenai tingkatan kejadian kepada sistem yang terhubung secara nirkabel yang kemudian jika berada pada tingkat yang mengancam keselamatan masyarakat akan membunyikan sirine peringatan. Sistem ini sendiri memiliki jangkauan sejauh kurang lebih 3 kilometer.

    Senada dengan Hasman, peneliti LIPI, Bambang Widyatmoko mengatakan bahwa dalam penanganan bencana, teknologi memiliki peranan penting. “Meskipun tetap lebih utama adalah peran serta masyarakat,” katanya.

    Ia mencontohkan Jepang sebagai ikon model negara-negara lain dalam penanganan bencana. Menurutnya Jepang sudah memulai pendidikan kebencanaan pada usia dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

    Bambang sendiri memandang kehadiran EWS diperlukan untuk memberikan peringatan akan adanya bencana yang ditandai dengan perubahan fisis yg terpantau dan terlihat. Lebih lanjut kelebihan dari EWS adalah memberikan pengamatan secara kontinyu, data dapat tersimpan dan mudah dianalisa, pengamatan lebih akurat dan teliti, peringatan dapat diberikan dengan kriteria tertentu.

    “Meskipun ada beberapa kekurangan seperti biaya pemasangan yang tinggi, kadang rusak, dan masih tergantung pada sinyal telekomunikasi.” Katanya.

     

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2777/14-kabupaten-persiapkan-pembangunan-sistem-peringatan-dini-bencana

  • PERKUAT SDM DI 3T, KEMENDES PDTT MATANGKAN KERJASAMA DENGAN KEMENRISTEKDIKTI

    PERKUAT SDM DI 3T, KEMENDES PDTT MATANGKAN KERJASAMA DENGAN KEMENRISTEKDIKTI

    Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu duduk bersama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mematangkan kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah 3T melalui mekanisme beasiswa perkuliahan.

    Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menuturkan bahwa selama ini biasanya pembangunan infrastruktur lebih menjadi fokus utama dalam sektor pembangunan.

    “Kita harapkan dengan adanya pertemuan ini, dapat semakin mendorong pengentasan daerah tertinggal melalui penguatan SDM dalam bentuk pemberian beasiswa di tingkat perkuliahan,” kata Aisyah usai pertemuan dengan perwakilan Kemenristekdikti pada Senin (28/1) di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta.

    Lebih lanjut Aisyah menegaskan bahwa dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan mendatang, pihaknya akan mengkonkretkan kerjasama ini dengan mengusulkan calon daerah tertentu (pilotting) yang akan dikerjasamakan, serta melakukan sosialisasi bersama ke daerah-daerah tersebut.

    “Kita akan usulkan kepada Kemeristekdikti minggu depan, usulan lokasinya,” terang Aisyah.

    Sementara itu Didin Wahidin, Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti menjelaskan bahwa pada tahun 2019 ini pihaknya memberikan lebih kurang 2000 porsi beasiswa yang diperuntukan bagi calon mahasiswa yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) serta Papua dan Papua Barat.

    “Kami harapkan kerjasama ini juga dapat semakin memberikan kesempatan bagi para calon mahasiswa yang berada di wilayah-wilayah tersebut,” Katanya.

    Didin lebih lanjut menuturkan bahwa dari kuota yang disediakan, umumnya tidak selalu terpenuhi.

    “Misalkan untuk tahun lalu, dari sekitar 2000-an kouta beasiswa, hanya terisi 1500an saja, sayang sekali belum dapat dimanfaatkan secara maksimal,” terang Didin.

    Ia berharap bahwa dengan adanya kerjasama dengan Kemendes PDTT, dapat lebih memaksimalkan daerah-daerah 3T untuk memenuhi kuota-kuota beasiswa yang tersedia.

    Rapat dilakukan sebagai tindaklanjut nota kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pengembangan dan pemanfaatan hasil riset dan teknologi untuk mendukung pembangunan desa, daerah tertentu, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi di tahun 2015 silam.

    Pertemuan dihadiri oleh Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan, Endang Supriyani, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Putut Edy Sasono serta Staf Khusus Menteri, Dita Indah Sari.

     

     

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2776/perkuat-sdm-di-3t-kemendes-pdtt-matangkan-kerjasama-dengan-kemenristekdikti

  • Melihat Catatan Satgas Dana Desa: Celah Korupsi Berawal dari Lemahnya Dokumentasi Administrasi

    Melihat Catatan Satgas Dana Desa: Celah Korupsi Berawal dari Lemahnya Dokumentasi Administrasi

    Menginjak usia 4 tahun, pemerintah pusat menggulirkan triliunan dana desa (DD) ke seluruh pemerintah desa (pemdes) di Indonesia. Berbagai capaian positif dalam pembangunan di perdesaan pun menggeliat pesat. Di sisi lainnya, persoalan-persoalan hukum pun satu demi satu mencuat ke permukaan.

    Hal tersebut yang membuat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan berbagai MoU (nota kesepahaman) dalam meminimalisasi kebocoran DD yang sumbernya dari APBN. Salah satunya adalah membentuk satuan tugas (satgas) DD.

    Satgas DD bertugas melakukan pengawasan pengelolaan DD, baik melalui monitoring maupun sidak langsung ke desa-desa yang diadukan atau dilaporkan pihak-pihak tertentu. Dari adanya aduan tersebut, satgas DD turun untuk melakukan pengecekan atas dugaan penyalahgunaan DD. Apabila dugaan tersebut terindikasi di ranah administrasi, maka satgas DD akan menyerahkannya ke inspektorat. Jika masuk ke ranah pidana, bakal digiring ke wewenang para penegak hukum yang sekarang ini juga turut mengawasi DD.

    Tugas lain satgas DD juga melakukan kajian regulasi terkait pengelolaan DD. Kajian tersebut menjadi penting dalam upaya meminimalisasi adanya ‘kriminalisasi’ kepala desa (kades). Sebab, kata Ketua Satgas DD Bibit Samad Rianto, ada banyak kasus kades dituding melakukan penyalahgunaan wewenang. Setelah ditelisik, ternyata akar persoalannya adalah tidak memahami regulasi yang ada.

    Hal inilah yang kemudian menjadi guide line satgas DD saat menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk. Seperti yang dilakukannya di wilayah Kabupaten Malang dalam beberapa hari kemarin.

    Satgas DD melakukan pemantauan di dua desa, yaitu di Desa Sumbermanjing Wetan dan Desa Pandanlandung, Wagir. Dari hasil pamantauan tersebut, satgas DD menekankan mengenai celah-celah korupsi dalam pengelolaan DD serta mengenai regulasi-regulasi desa yang sangat banyak serta kerap membuat pemdes kebingungan dan akhirnya terjebak pada kesalahan yang disebabkan ketidakpahaman atas regulasi yang ada.

    “Niat baik diperlukan cara yang baik. Cara yang baik itu mengikuti regulasi yang mengaturnya. Karenanya pemahaman regulasi menjadi penting. Niat baik kalau caranya salah, maka akan menjadi salah,” kata Budi Harsoyo, tim Satgas DD dari Kemendes PDTT yang didampingi oleh rekannya, Fathurrohman.

    “Jadi, apa pun harus sesuai aturan. Kalau belum ada aturan yang menjelaskannya, maka silakan dirembuk bersama-sama dalam musyawarah desa untuk membuat aturan yang akan dijadikan dasar hukumnya,” lanjut Budi menyikapi celah-celah regulasi dalam pengelolaan DD serta ketidakpahaman pemdes dalam banyaknya aturan yang ada.

    Pemahaman regulasi bagi pemdes juga bisa menutup celah-celah bagi terjadinya korupsi. Atau tahapan-tahapan yang rawan korupsi. Karena itu, Budi juga menegaskan, bukan hanya pemdes yang harus mengetahui regulasi. “Tapi juga masyarakat desa secara luas. Sehingga akan ada dialog dua arah dalam proses pengelolaan DD. Tidak terjebak pada laporan-laporan sepihak saja nantinya,” imbuh Budi.

    Dari data satgas DD, laporan masyarakat sampai November 2018 sudah mencapai 25 ribu aduan dari seluruh Indonesia. Dari puluhan ribu aduan yang dilakukan pemantauan oleh satgas DD sebanyak 9 ribu laporan terkait dengan ekses politik pilkades. “Sebanyak 5 ribu terkait ekses ketidakharmonisan hubungan antara badan permusyawaratan desa (BPD) dengan kepala desa,” ucap Budi.

    Hal-hal inilah yang membuat satgas DD terus melakukan berbagai penguatan sekaligus melakukan kajian-kajian regulasi yang ada. Agar antara satu regulasi dengan yang lainnya tidak tumpang tindih. “Ini yang terus kami kaji agar sinkron satu sama lainnya. Jangan sampai celah-celah regulasi ini jadi celah bagi oknum untuk bermain-main dengan DD,” ucap Bibit Samad.

    Fathurrohman menyampaikan, beberapa temuan selama melakukan pengawasan di berbagai desa di Indonesia mengenai celah rawan korupsi dalam pengelolaan DD.

    Pertama, adalah lemahnya dokumentasi administrasi dalam dokumen perencanaan desa. Eksesnya adalah saat pihak tertentu atau masyarakat melakukan protes dan melakukan pelaporan. Pemdes tidak bisa menjelaskannya secara tertulis. “Dokumen desa tidak bisa menjawabnya karena memang tidak ada. Selain itu lemahnya dokumentasi juga rawan dengan adanya program titipan dari kegiatan supradesa,” ujar Fathurrohman yang menegaskan pentingnya pemdes melakukan dokumentasi administrasi, seperti dokumen berita acara musyawarah dusun, pramusdes, musdes, dan seterusnya.

    Celah rawan korupsi kedua adalah proses perencanaan pembangunan terkadang tidak disesuaikan dengan kondisi di desa atau wilayah sekitar. Fathurrohman mencontohkan satuan harga material sebagai basis penyusunan rencana anggaran belanja (RAB) per kegiatan.

    “Harga semen di Malang tentu berbeda dengan di Maluku atau luar pulau Jawa, misalnya. Ini yang juga bisa membuat pemdes terjebak dalam korupsi,” urainya.

    Satgas DD yang hadir di Kabupaten Malang juga meminta kepada pemdes untuk lebih cermat dalam proses administrasi pengadaan barang dan jasa. Kecerobohan dalam pengadaan barang dan jasa akan membuat kades rawan terkena persoalan hukum. Karena itu, satgas DD meminta pemdes melakukan pengadministrasian dengan cara membuat surat perjanjian kerja sama antar tim pelaksana kegiatan (TPK) dengan penyedia barang.

    “Untuk hal lain tentang nota dan kuitansi dan tandatangan para pihak. Ini harus benar-benar riil. Jangan main-main dengan nota dan tandatangan,” tegas Fathurrohman.

    Selain hal tersebut, proses penyusunan laporan kegiatan pun ternyata menjadi bagian temuan dari pengawasan satgas DD. Satgas DD mengatakan, laporan kegiatan yang dijadikan satu sehingga begitu tebalnya menjadi salah satu modus untuk mengaburkan ketidakjelasan dalam laporan yang dibuat. “Jadi, ini biasakan buat laporan per kegiatan. Jangan seluruh laporan, misalnya 30 kegiatan dijadikan 1 dan akhirnya menjadi campur aduk dan kacau,” ucap Fathurrohman.

    Satgas DD yang juga mengapresiasi desa di wilayah Kabupaten Malang atas praktek pengelolaan DD, tetap menegaskan agar jangan main-main dengan DD. “Ini dana masyarakat, bukan milik Kades atau perangkat desa,” pungkas Fathurrohman.

     

    sumber: https://satgas.kemendesa.go.id/2018/12/17/2147/

  • Workshop Evaluasi Implementasi Siskeudes pada Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota

    Workshop Evaluasi Implementasi Siskeudes pada Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota

    Lima Puluh Kota (21/01) – Bertempat di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilaksanakan kegiatan Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 dengan tema “Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel”.

    Narasumber dalam acara ini, yaitu Anggota DPR RI Komisi XI Refrizal, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP Pusat Iskandar Novianto, Penyidik Reskrimsus Tipidkor Polda Sumbar AKP Burahim Boer, dan Pemeriksa Ahli Madya Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat Tri Estiningsih. Berperan sebagai moderator adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Widyaputra. Workshop yang dilaksanakan dalam format diskusi panel ini dihadiri oleh Kepala OPD dan seluruh Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Wali Nagari dan Sekretaris Nagari dari 79 Pemerintah Nagari di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

    Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi dalam sambutannya mengingatkan agar aparatur nagari perlu melaksanakan pekerjaan sebagaimana beribadah, selalu mengikuti perkembangan teknologi, selalu berkomunikasi dan berkoordinasi, dan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

    “Dengan kondisi perkembangan zaman yang secepat ini, jika kita tidak mengikuti teknologi dan aturan yang berlaku, maka kita akan tertinggal. Selain itu, koordinasi dan komunikasi penting dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait pengelolaan keuangan di nagari yang kita hadapi”, jelas Irfendi.

    Selanjutnya, Anggota DPR RI Komisi XI Refrizal dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam perannya sebagai anggota DPR, ia mendorong optimalnya penggunaan dana desa melalui advokasi terhadap regulasi keuangan desa, utamanya dalam hal formulasi pembagian dana desa. Refrizal juga menyampaikan harapannya agar penggunaan dana desa di tingkat nagari dapat dimanfaatkan dengan optimal. “Kita ingin anggaranya berguna untuk rakyat dan pembangunan desa. Saya minta mitra saya, yaitu BPKP, POLRI, dan BPK mendampingi nagari supaya perangkat nagari tidak tersangkut hukum atau takut melaksanakannya”, tambah Refrizal.

    Sementara itu, narasumber dari BPK RI, Tri Estiningsih, menyampaikan paparannya terkait peran, tugas, dan fungsi BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan desa. Pemeriksaan BPK terhadap keuangan desa dilatarbelakangi oleh keuangan desa sebagai bagian dari keuangan negara. Esti menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa sesuai azas.

    “Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan azas, salah satunya transparan. Maksudnya, tidak ada yang dirahasiakan dan tidak ada yang disembunyikan. Kami juga melihat wujud transparansi di beberapa nagari, seperti memajang spanduk laporan, rincian pengeluaran dan sebagainya sebagai wujud transparansi keuangan di nagari”, jelas Esti. Selain itu dalam paparannya, ia juga menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI terkait efektifitas pembinaan dan pengawasan dana desa. Permasalahan yang ditemui BPK, di antaranya dalam hal tata kelola, termasuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, serta permasalahan kepatuhan.

    Direktur PPKD Wilayah III Iskandar Novianto menyampaikan pentingnya akuntabilitas dalam keuangan desa dan peran BPKP yang lebih menekankan pada pencegahan. “Dengan adanya dana desa, maka konsekuensinya adalah akuntabilitas. Perlu ada tertib administrasi keuangan desa. BPKP lebih fokus pada peran preventif agar tidak terjadi penyimpangan, mulai dari penguatan SDM, sistem, masukan terhadap regulasi agar tidak tumpang tindih, hingga bimbingan dan konsultansi”, terang Iskandar. Ia juga menyampaikan dalam perkembangannya menyesuaikan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri 20 Tahun 2018, BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang telah di-launching pada tanggal 21 November 2018.

    “Harapan kami, aplikasi Siskeudes versi 2.0 dapat diimplementasikan 100% sebelum berakhirnya bulan Januari 2019”, kata Iskandar. Lebih lanjut, Iskandar memaparkan hasil Evaluasi atas Implementasi aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang telah dilakukan.

    Sementara itu, Kasubdit Tipikor Polda Sumbar AKP Burahim Boer menjelaskan peran Polri dalam mengawal pembangunan desa. “Polri melalui Babinkamtibmas memiliki 3 peran utama dalam pengawalan pembangunan desa, yaitu pencegahan, pengawasan, serta penanganan masalah. Bhabinkamtibmas tujuannya untuk berkoordinasi dan saling mengingatkan terkait pengelolaan keuangan desa. Bhabinkamtibmas hadir untuk menghindarkan kesempatan yang ada, mengawasi dalam arti positif, bukan negatif.”, tegasnya.

    Selanjutnya, dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan plakat dari Bupati Lima Puluh Kota dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat kepada para narasumber. Kegiatan workshop ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

    sumber: http://www.bpkp.go.id/berita/read/21279/0/Workshop-Evaluasi-Implementasi-Siskeudes-pada-Pemerintah-Kab.-Lima-Puluh-Kota.bpkp

  • PRESIDEN INGIN DANA DESA TERUS MENINGKAT SETIAP TAHUN

    PRESIDEN INGIN DANA DESA TERUS MENINGKAT SETIAP TAHUN

    TRENGGALEK – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di Alun-Alun Kabupaten Trenggalek pada Jumat (4/1).

    Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa anggaran dana desa yang digelontorkan setiap tahunnya tidak pernah mengalami penurunan. Dari Rp 20,67 triliun pada 2015 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016, lalu sebesar Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 triliun. Sedangkan untuk tahun 2019 mendatang dinaikkan menjadi sebesar Rp 70 triliun.

    “Saya ingin dana desa naik terus. Karena dari hasil survei yang kita lakukan terdapat 85 persen masyarakat puas terhadap pengelolaan dana desa dan hasil manfaat bagi masyarakat dan bagi desa,” katanya.

    Jokowi berpesan kepada seluruh kepala desa agar pemanfaatan dana desa yang sebelumnya lebih cenderung ke pembangunan infrastruktur, dapat dialihkan ke pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan ekonomi.

    “Dalam 4 tahun kita fokus ke infrastruktur. Tapi tahun ini, saya berharap bisa digeser pada pemberdayaan ekonomi dan membuat inovasi baru didesa misalnya pengembangan wisata desa. Saya berikan contoh diponggok yang setahun ini omsetnya mencapai Rp 14 miliar. Oleh sebab itu, liat disini (Trenggalek) ada potensi apa yang bisa dikembangkan. Kalau ada pikirkan potensi itu. Ini yang perlu kita pacu agar pemberdayaan ekonomi itu betul-betul bisa meningkat,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putri Sandjojo menyampaikan terkait pelaksanaan program Dana Desa yang saat ini berjalan cukup baik meskipun sempat mengalami tantangan dan masalah pada awal-awal mulai dikucurkannya dana desa pada 2015.

    Permasalahan tersebut terjadi diantaranya karena pada awalnya Kepala Desa dan Perangkat Desa belum mempunyai pengalaman mengelola keuangan negara dan desa belum mempunyai perangkat yang lengkap untuk mengelola keuangan negara serta kondisi geografis dan infrastruktur dasar di banyak desa yang menyulitkan.

    “Sehingga di tahun pertama, dari Rp 20,67 Triliun yang dialokasikan hanya 82 persen yang berhasil diserap. Namun, dengan komitmen kuat dari seluruh Perangkat Desa, Pemerintah Provinsi, kabupaten, dan dukungan pendampingan yang terus ditingkatkan dan juga dukungan dari Kepolisian RI, Kejaksaan, BPKP dan BPK, maka dari tahun ke tahun tata kelolanya terus membaik. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan Dana Desa yang juga terus membaik,” katanya.

    Eko juga menyebutkan terkait manfaat dana desa selama 4 tahun yang hingga saat ini telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

    Selain itu, dengan dana desa juga telah turut terbangunnya sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922 unit maupun sumur bor sebanyak 45.169 unit.

    Dengan adanya berbagai program dari pemerintah pusat untuk desa menyebabkan terjadi penurunan jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa berkembang dan mandiri. Berdasarkan data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 oleh BPS telah tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyahuck 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018. sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.

    Menurunnya desa tertinggal dan meningkatnya desa berkembang dan mandiri telah menjadi keberhasilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yakni mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berkembang dan mandiri.

    “Target RPJMN sampai tahun 2019 telah terlampaui pada tahun ini untuk desa tertinggal dan berkembang serta mandiri pada tahun 2018 ini. tentunya itu semua berkat kerja keras dari semua pihak baik dari pemerintah daerah maupun pemerintahan desa yang telah bekerja keras dalam memastikan program dana desa maupun program kementerian lainnya berjalan dengan baik,” katanya.

    Dari keberhasilan capaian dalam RPJMN tersebut, Mendes PDTT Eko optimistis bahwa status desa pada 10 tahun ke depan akan terhapuskan jika semangat untuk membangun desa bisa terus dipertahankan.

    “Tentunya masih banyak desa tertinggal, pekerjaan belum selesai. Makanya kita terus kerja keras wajib untuk kita teruskan. Kalau keberhasilan ini kita pertahankan, saya yakin 10 tahun kedepan sudah tidak ada lagi desa tertinggal,” katanya.

    Lebih lanjut Eko menyampaikan bahwa atas permintaan Presiden Jokowi, pemerintah akan mengirimkan sejumlah kepala desa dan pendamping desa untuk studi banding ke luar negeri dalam meningkatkan mutu serta perluasan wawasan terkait dengan pembangunan desa pada tahun 2019 mendatang.

    Menurutnya, pemerintah pada tahun 2019 mendatang akan lebih fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan studi banding, para kepala desa dan pendamping desa bisa menambah wawasan dalam menciptakan suatu ide atau bisa lebih berinovasi untuk membangun desanya pasca studi banding ke negara yang lebih maju.

    “Nanti mereka bisa belajar bagaimana pengelolaan pertanian dan juga pelaksanaan badan usaha di desa yang berhasil di negara lain serta keberhasilan lainnya yang bisa di jadikan contoh untuk desanya,” katanya.

    Mengenai alokasi anggaran, Eko menyebutkan bahwa alokasi anggaran diperkirakan akan mencapai Rp 1 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut nantinya di ambil bukan berasal dari dana APBN. Melainkan dari kerjasama dengan bank dunia yang memiliki program untuk pemberdayaan masyarakat.

    “Kita sudah kerjasama dengan bank dunia dan kita akan membicarakan terkait dengan studi banding keluar negeri ini. Rencananya kita akan kirim ke negara seperti Thailand, Korea, Jepang dan Malaysia,” katanya.

    Sementara dalam sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019, Presiden Jokowi mengingatkan kembali terkait penggunaan dana desa agar dikosentrasikan ke pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa serta lebih mengarah ke inovasi desa.

    “Selama 4 tahun ini kita berkosentrasi di infrastruktur, sarana dan prasarana didesa, diharapkan kedepan kita mulai geser kearah pemberdayaan ekonomi, Ke pemberdayaan masayarakat desa, Ke inovasi desa. Misalnya banyak desa yang bisa dikreasi jadi tempat wisata. Banyak potensi yang ada didesa yang bisa dikreasikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.

    Lebih lanjut Eko menyampaikan terkait pelaksanaan Dana Desa di Provinsi Jawa Timur yang selama 4 tahun telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 25.441.630 meter, jembatan 223.171 meter, air bersih sebanyak 12.781 unit, polindes 1.911 unit, irigasi 6.645 unit, drainase 3.577.955 meter, tambatan perahu 112 unit, embung 160 unit, MCK 34.926 unit, pasar desa 1.542 unit, PAUD 4.109 unit, posyandu 1.657 unit, sumur 990 unit, penahan tanah 21.713 unit, sarana olah raga 1.948 unit.

    Pembangunan desa yang masif telah menurunkan persentase kemiskinan desa di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2014-2018, penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah 1,44% dengan penurunan persentase kemiskinan di desa mencapai 0,21%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 3,99%, turun 0,48% jika dibandingkan tahun 2015. Selain kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan desa di Jawa Timur juga lebih rendah daripada di kota. Persentase stunting juga menurun selama 2013-2018.

    “Dengan hampir tercukupinya infrastruktur dasar di banyak desa. Maka prioritas penggunaan Dana Desa perlu mulai diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa. Diharapkan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi akan mempersiapkan desa-desa menjadi desa yang mandiri,” katanya.

     

     

    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2761/presiden-ingin-dana-desa-terus-meningkat-setiap-tahun

  • Replikasi Inovasi Desa: Kecamatan Kras Kediri Berkunjung ke Desa Sukowilangun

    Replikasi Inovasi Desa: Kecamatan Kras Kediri Berkunjung ke Desa Sukowilangun

    Menggaungnya program inovasi desa mulai tahun 2017 hingga tahun 2018 ini membuat desa berlomba-lomba membuat inovasi. Program inovasi desa berpeluang kepada desa untuk membranding kegiatan inovasi yang ada di desa agar dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, juga memfasilitasi desa dalam proses replikasi antar wilayah atau desa. Inovasi desa yang dilakukan beragam, mulai dari inovasi bidang layanan publik desa, layanan sosial dasar, bidang pertanian, bidang wisata, dan pengembangan ekonomi desa.

    Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare merupakan salah satu desa yang konsisten dan tanggap terhadap program inovasi desa ini. Di tahun 2017 Sukowilangun memunculkan video profiling berjudul BUMDES Jaman Now. Tahun 2018 Desa Sukowilangun kembali memunculkan video tentang inovasi Mina Padi di Lahan Tadah Hujan. Dukungan dan partisipasi masyarakat membuat inovasi di desa sukowilangun semakin menggeliat.

    Tepat pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018, Desa Sukowilangun mendapat kunjungan dari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur. Rombongan berjumlah 40 orang tersebut berkunjung ke Desa Sukowilangun untuk belajar pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dalam rombongan Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terdiri dari unsur perangkat desa, Pedamping Desa (PD, PLD), perangkat kecamatan yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan Kras. Acara studi dimulai pukul 10.00WIB di Balai Desa Sukowilangun. Diawali dengan sambutan dilanjutkan dengan materi tentang BUMDes Sukowilangun. Kepala Desa Sukowilangun dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “kunjungan ini tidak untuk membeda-bedakan, tapi untuk saling mengisi”. Sedangkan Arifin Camat Kalipare, menyampaikan “potensi di kecamatan kalipare ini beragam, semoga dapat memenuhi kebutuhan studi yang tujuannya adalah menuntut ilmu.

    Setelah materi selesai disampaikan, peserta diajak untuk berkunjung di unit usaha BUMDes dan kelompok tani suka maju diantaranya berkunjung ke keramba ikan, lahan mina padi lahan tadah hujan, bank sampah anggrek, dilanjutkan dengan makan siang bersama di taman suko. Harapan adanya kegiatan kunjungan dari luar daerah ini akan memberikan manfaat pada daerah lain sehingga praktik baik inovasi desa dapat diterapkan sesuai dengan kultur wilayah masing-masing. Selain itu, desa di luar Skowilangun dapat termotivasi memunculkan potensi desa khususnya kecamatan kalipare, sehingga penyerapan dana yang bersumber dari dana desa memberikan kemanfaatan yang luas yang mempunyai prinsip memajukan dan memandirikan desa. (PLD_PD)

     

    foto kegiatan

  • PRESIDEN SOSIALISASIKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI GARUT

    PRESIDEN SOSIALISASIKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI GARUT

    Garut – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mendaampingi Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu (19/1).

    Kunjungan Presiden bersama Mendes PDTT dalam rangka mensosialiasikan prioritas penggunaan dana desatahun 2019 di provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sarana Olahraga Kabupaten Garut.

    Dalam sosialiasi ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa anggaran dana desa yang digelontorkan setiap tahunnya tidak pernah mengalami penurunan. Dari Rp 20,67 triliun pada 2015 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016, lalu sebesar Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 triliun. Sedangkan untuk tahun 2019 mendatang dinaikkan menjadi sebesar Rp 70 triliun.

    “Kita inginkan ketimpangan antara desa dan kota semakin sempit, kemiskinan yang ada didesa berkurang drastis. Kemiskinan di desa saat ini sudah turun karena adanya dana desa dan program-program yang lainnya,” katanya.

    Presiden berpesan kepada seluruh kepala desa agar pemanfaatan dana desa yang sebelumnya lebih cenderung ke pembangunan infrastruktur, dapat dialihkan ke pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan ekonomi.

    “Dalam 4 tahun kita fokus ke infrastruktur. Saya berharap bisa digeser pada pemberdayaan ekonomi dan membuat inovasi baru didesa misalnya pengembangan wisata desa. Saya berikan contoh diponggok yang setahun ini omsetnya mencapai Rp 14 miliar. Oleh sebab itu, liat disini (Jawa Barat) ada potensi apa yang bisa dikembangkan. Kalau ada pikirkan potensi itu. Ini yang perlu kita pacu agar pemberdayaan ekonomi itu betul-betul bisa meningkat,” katanya.

    Berdasarkan data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 oleh BPS telah tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018. sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.

    Sementara itu, berdasarkan data Kemendes PDTT, manfaat dana desa selama 4 tahun telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa  sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

    Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922

    Sementara itu, untuk provinsi Jawa Barat tercatat jumlah desa yang menerima dana desa 2018 sebanyak 5.317 desa dengan nilai total alokasi dana desa 2018 sebesar Rp. 4,74 triliun.

    Selama 4 tahun digulirkannya dana desa di Jawa barat telah berhasil dalam menunjang ekonomi dengan terbangunnya 14.787.539 meter jalan desa, 33.405 meter jembatan, 729 pasar desa, 196 BUMDes, 86 unit embung, 18.497 unit irigasi dan 739 unit sarana olahraga. Selain itu juga berhasil dalam meningkatan kualitas hidup dengan terbangunnya 19.928 unit air bersih, 5.355 MCK, 784 polindes, 1.577.121 meter drainase, 4.334 posyandu, 9.122 PAUD dan 570 unit sumur.

    Dana desa juga turut mendukung terjadinya pengurangan jumlah desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Yakni desa tertinggal dari 97 desa tertinggal pada 2014 menjadi dan 23 desa tertinggal pada 2018. Sedangkan desa mandiri meningkat dari 598 desa mandiri menjadi 1.194 desa mandiri.

    Bahkan, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat menunjukkan trend menurun sebanyak 1,93 persen dari 9,18 persen pada 2014 menjadi 7,25 persen pada 2018. Selain itu juga persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat juga mengalami penurunan dari 8,72 persen pada 2015 menjadi 8,17 persen pada 2018.

    Sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2771/presiden-sosialisasikan-prioritas-penggunaan-dana-desa-di-garut

  • DANA DESA 2019 PRIORITASKAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

    DANA DESA 2019 PRIORITASKAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

    SUKABUMI – Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana dana desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, maka tahun 2019 dana desa akan prioritaskan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

    Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat melakukan sosialisasi realisasi dana desa dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (15/1).

    “Tolong sama-sama dibantu untuk diawasi. Terus kerja keras, jangan kendor,” ujarnya kepada perangkat desa, pendamping desa, kader Posyandu, kader PAUD dan pemangku kepentingan desa se-Kabupaten Sukabumi lainnya.

    Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dari dana desa telah memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di desa. Tahun 2018, lanjutnya, kemiskinan di desa menurun 1,29 juta jiwa atau dua kali lipat lebih tinggi dari penurunan angka kemiskinan di kota yang berjumlah 500 ribuan jiwa.

    “Untuk pertama kali angka kemiskinan turun menjadi single digit menjadi 9,82 persen. Dan penurunannya di desa dua kali lipat lebih besar dari kota,” ujarnya.

    Menteri Eko mengatakan, dana desa juga memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat desa. Pasalnya, dalam empat tahun terakhir, pendapatan perkapita desa naik hampir 50 persen yakni dari dari Rp 572 ribu menjadi Rp 804 ribu perkapita per bulan.

    “Kita juga berhasil membantu menurunkan angka stunting dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen. Kalau kita bisa konsisten mempertahankan ini (penurunan stunting), dalam waktu sepuluh tahun Indonesia akan terbebas dari stunting,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI, A Muhaimin Iskandar mengaku bangga dengan capaian-capaian dana desa. Menurutnya, dana desa sebesar Rp 257 Triliun yang disalurkan sejak tahun 2015-2019 telah dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

    “Padahal kalau dilihat dari per tahunnya, dana desa yang disalurkan tidak begitu banyak. Terakhir pada 2018 Rp 60 Triliun. Anggaran kita kecil,” ujarnya.

    Menurut Muhaimin, pembangunan desa melalui dana desa harus berhasil karena akan menjdi contoh bagi model pembangunan berikutnya. Ia mengatakan, model dana desa tak hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Desa saja, namun juga patut ditiru oleh kementerian/lembaga lain, agar pembangunan dapat dilakukan dengan cepat, merata dan sukses.

    “Dana desa harus terus berhasil dengan cara, semua pelaku pembangunan desa benar-benar terus bertanggungjawab, harus transparan, dan akuntabel. Kalau ini sukses, akan menjadi contoh pembangunan model dari bawah. Sehingga anggaran lebih baik digelontorkan di bawah dari pada di atas,” ujarnya.

     

     

    Sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2768/dana-desa-2019-prioritaskan-ekonomi-dan-pemberdayaan-masyarakat-perdesaan

  • Kelola Dana Desa, Bendahara Desa Terima Edukasi Pajak

    Kelola Dana Desa, Bendahara Desa Terima Edukasi Pajak

    Jakarta, 26/12/2018 Kemenkeu – Pemberian edukasi kepada para Bendahara Nagori di Kabupaten Simalungun terus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Perdagangan secara berkelajutan, mengingat jumlah dana yang di terima oleh Desa cukup signifikan. Pada Kamis (13/12), KP2KP Perdagangan melaksanakan kegiatan Edukasi dan Dialog Perpajakan dengan tema ”Aspek Perpajakan Pengelolaan Dana Desa” kepada seluruh Bendahara Nagori bertempat di wilayah kerja Kantor Camat Bandar Masilam Kabupaten Simalungun.

    Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak, pihak kecamatan sangat mengapresiasi atas kedatangan KP2KP Perdagangan dalam rangka memberikan edukasi dan dialog perpajakan. Camat Bandar Masilam Rasyid Sinaga menyampaikan bahwa agar pelaksanaan kewajiban perpajakan pengelolaan dana desa lebih baik untuk ke depannya dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. “’Harapan saya kepada setiap Nagori kedepannya lebih baik lagi dalam melaksakan perpajakannya,” tuturnya.

    Kepala KP2KP Perdagangan Maringan Pantas Mauliate Hasugian berpesan kepada para Bendahara Nagori agar segera menyelesaikan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi mengingat tahun anggaran 2018 akan berakhir. “Agar tidak ada kekeliruan di kemudian hari, segera selesaikan kewajiban perpajakannya sebelum berakhir tahun 2018,” ujarnya.

    Sementara itu, Tim Penyuluh KP2KP Perdagangan didampingi dengan Account Representative KPP Pratama Pematang Siantar Frans Gultom memberikan materi secara detail kepada Bendahara Nagori agar tidak ada kesalahpahaman dan kekeliruan dikemudian hari. Berbagai aturan dan aspek perpajakan yang muncul terkait Pengelolaan Dana Desa seperti subjek dan objek pajak, jenis pajak, tarif pajak, tata cara perhitungan pajak hingga sanksi dan denda yang akan diterima oleh wajib pajak apabila tidak taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dijelaskan dengan rinci kepada para Bendahara Nagori. (DJP/hr/rsa)

     

     

    sumber: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita-unit/kelola-dana-desa-bendahara-desa-terima-edukasi-pajak/

  • Ini Beda Dana Desa dan Dana Kelurahan

    Ini Beda Dana Desa dan Dana Kelurahan

    Jakarta, 29/11/2018 Kemenkeu – Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Putut Hari Satyaka memberikan pemaparan pada acara Diskusi Publik “Dana Kelurahan, Untuk Apa dan Siapa?” untuk mengetahui lebih jauh mengenai DAU Tambahan dan perbedaannya dengan Dana Desa.

    “Kelurahan ada di bawah kecamatan, anggarannya masih termasuk pada APBD. Tapi kalau desa otonom, pengelolaan anggarannya di APBDes,” tukasnya di Gedung Kompas Gramedia, Rabu (28/11).

    Kelurahan, sebutnya, merupakan perangkat kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan tugasnya pun diberikan oleh pemerintah level di atasnya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan di desa, diatur, direncanakan, dan diurus sendiri oleh desa tersebut.

    Untuk penggunaan DAU Tambahan, terdapat 2 bidang prioritas. Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta sarana prasarana lainnya.

    “Kedua, pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan UMKM, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan,” pungkasnya. (mra/ind/nr)

     

     

    sumber: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beda-dana-kelurahan-dan-dana-desa/

  • MENDES PDTT PAPARKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERNET UNTUK DESA DI FORUM TECHTALK BALI

    MENDES PDTT PAPARKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERNET UNTUK DESA DI FORUM TECHTALK BALI

    DENPASAR – Revolusi Industri 4.0 dengan pemanfaatan data, big data dan artifisial intelligence menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Semua harus berusaha untuk memanfaatkannya agar tidak ketinggalan dan tidak membuat efek yang negatif.
    Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat menjadi pembicara pada acara TECHTalk@Tsinghua South East Asia (SEA) Center dengan topik “Industry Revolution 4.0 Shape Your Future with Artificial Intelligence and Big Data”.
    Di Three Mountains, UID Creative Campus, Kura Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu (12/1/19).
    Ia mencontohkan salah satu pemanfaatan teknologi untuk percepatan pelaporan, pengawasan, dan manajemen keuangan di desa dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Dengan sistem atau aplikasi yang menggunakan teknologi tersebut, mempercepat dalam sisi pelaporan karena tidak menggunkan cara-cara manual, selain itu pengawasannya juga langsung sampai ke pusat dan sistem tersebut menjangkau hingga pelosok.
    “Dengan Siskeudes, pelaporan lebih baik dan cepat, penyerapan anggaran atau pelaporan dana desa juga lebih baik karena menggunakan internet. Dan datanya secara real time bisa di upload ke pusat jadi saya bisa tahu penyerapannya secara real time,” paparnya.
    Menteri Eko menambahkan, saat ini banyak juga desa-desa wisata yang menggerakan ekonomi, dan salah satu  promosi paling cepat dengan menggunakan teknologi internet. Dengan instagram, facebook atau portal-portal dari BUMDes.
    “Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk lebih cepat pertumbuhan ekonomi di desa. Dan sekarang kita suply chance, dulu bedanya harga cabai atau holtikultura dari desa sampai ke kota itu 3x lipat, dengan menggunakan teknologi industri 4.0 ini kita ada kerja sama dengan bukalapak, regopantes, dan portal lain (dalam bentuk e-commerce) akan mengurangi mata rantai sehingga memberikan nilai tambah kepada petani dan mengurangi harga di level endorser juga, jadi supply-nya bisa naik karena harganya lebih murah dan keuntungan petaninya juga bisa naik sehingga kita bisa mengurangi kemiskinan dan pemerataan,” terangnya.
    Sebagai informasi, TSINGHUA SEA mengadakan TECHTalk pertama di Three Mountain, UID Creative Campus. UID Creative Campus bercita-cita untuk mendatangkan partner inovasi terkemuka dunia ke Bali untuk menumbuh kembangkan pusat inovasi dan talent. TECHTalk akan mengeksplorasi ide-ide besar, wawasan, dan tren global teknologi yang akan dikelola oleh United in Diversity (UID) dan Kura Kura Bali sebagai komitmen untuk menyebarkan ide dan membantu perkembangan inovasi karena dunia saat ini tidak hanya saling berhubungan, namun juga sedang menghadapi tantangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
    Dengan berkolaborasi dengan Alibaba Cloud, TECHTalk pertama oleh Tsinghua SEA bertema “Industry Revolution 4.0: Shape Your Future With Artificial Intelligence and Big Data”.
    Pradeep Menon, Direktur Big Data dan Arsitektur Solusi AI Alibaba Cloud mengungkapkan pentingnya Big Data karena bisa memberdayakan bisnis Indonesia dengan inovasi berbasis data dan transformasi digital.
    Kolaborasi dengan Alibaba Cloud ini dimungkinkan melalui komitmen Alibaba Cloud untuk memperjuangkan teknologi internet di Indonesia. Alibaba Cloud memulai Internet Champion Global Accelerator Program dengan lebih dari 300 perusahaan dan kalangan profesional di Jakarta tanggal 9 Januari 2019 yang lalu. Program ini akan menyediakan training, bimbingan, dan kesempatan modal usaha untuk bisnis dan kalangan profesional dari perusahaan start-up hingga perusahaan besar.
    TECHTalk dihadiri oleh perwakilan pemerintah nasional dan pemerintahan daerah Bali, pihak swasta termasuk perusahaan start-up, institusi Pendidikan, LSM, dan penggemar teknologi.
    sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2765/mendes-pdtt-paparkan-pemanfaatan-teknologi-internet-untuk-desa-di-forum-techtalk-bali
  • Mendes Bukukan Sukses Dana Desa Berjudul Rural Ekonomics II Meyakini Desa Mau & Mampu Membangun

    Mendes Bukukan Sukses Dana Desa Berjudul Rural Ekonomics II Meyakini Desa Mau & Mampu Membangun

    JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meluncurkan buku keduanya berjudul Rural EKOnomics II, Meyakini Desa Mau & Mampu Membangun. Banyak tokoh yang mengapresiasi ide dan gagasan Menteri Eko yang ditungkan di buku keduanya tersebut. Ide dan model bisnisnya dalam membangun desa selama empat tahun belakang ini mampu mempercepat pembangunan di desa-desa.

    “Buku ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, karena bisnis modelnya kan terus berubah seperti infrastruktur, ini pendekatannya lebih pada pemberdayaan masyarakat dan ekonomi. Dan kita kasih contoh desa-desa yang secara ekonomi menggunakan dana desa itu berhasil,” kata Menteri Eko saat memberikan sambutan pada acara Launching Buku Rural EKOnomics II di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarat, Selasa (4/12).

    Dia mencontohkan Desa Kutuh dan dikloning desa-desa lain, selain itu ada bursa inovasi desa yang menurutnya seperti kelompencapir zaman dulu jadi masyarakat diajak menggunakan dana untuk pemberdayaan ekonomi.

    Dia menambahkan selama pengalamannya membangun desa tidaklah mudah, ia melihat langsung realitas di lapangan. “Bangun desa itu bukan hal yang gampang tapi bukan yang impossible juga. Perlu energi yang luar biasa, tidak bisa kerja sendiri dan perlu stakeholder dan rangkul semua. Untuk mempercepat membangun desa maka mengajak semuanya ikut bangun desa,” jelasnya.

    Sejalan dengan hal tersebut, Country Director of World Bank Indonesia Rodrigo Chavez mengapresiasi perjalanan model pembanguann desa yang dilakukan Menteri Eko dan akan lebih banyak kesempatan kerja sama ke depannya.

    Dia menambahkan, ada dua tantangan dalam pembangunan desa. Pertama, prasarana, kedua, SDM. Menurutnya Kemendes PDTT bertugas membantu menutupi tantangan di pedesaan itu. Prasarana di daerah pinggiran Indonesia Timur yang masih susah dan Kemendes PDTT bisa gunakan dana yg dibutuhkan untuk bangun prasarana di sana.

    “Tingkat kemiskinan menurun, Indonesia dalam hati dan pikiran saya memiliki semua kemampuan untuk jadi negara yang makmur dan sejahtera. Semua yang sudah dijalankan Menteri Eko dan Kemendes PDTT kedepan khususnya kalau membangun sistem model dan konektivitas desa, yakin Indonesia bisa bangun desa terus,” ujarnya optimistis.

    Bupati Banyuwangi Azwar Anas juga mengapresiasi peluncuran buku ini. Menurutnya ini momentum luar biasa dari desa-desa.

    “Beliau (Menteri Eko) berbicara makro ekonomi dulu, dan memberi pandangan baru. Homestay-homestay di kota saya (Banyuwangi) pernah disidak sama beliau. Jadi perlu ada afirmatif action tentang dana desa, harus ada transfer teknologi dan inovasi, pelayanan yang berbasis digital, banyakin homestay daripada hotel, suatu daerah disebut maju bukan karena banyak hotelnya tapi berapa jumlah homestay yang dibuat rakyatnya.”

    Sementara itu dari sisi akademisi, Rektor IPB Arif Satria mengatakan bahwa Menteri Eko ini kontekstual, intelegent, connecting people, dan visioner. Dan menurutnya itu leadership yang dbutuhkan saat ini.

    “Akademi desa adalah sebuah era transformasi masyarakat desa punya digital leterasi. Dengan buku ini lebih terdokumentasi, jadi bisa untuk bahan pembelajaran,” ujarnya

    Sejalan dengan hal tersebut, Tanri Abeng mengatakan bahwa semuanya tergantung pemimpinnya. Menteri Eko ini dinilai memahami ilmu manajeman.

    “Kemajuan yang bisa diciptakan dalam waktu yang relatif singkat 4 tahun, belaiu mampu memanage. Terjadi pertumbuhan baru di desa, kuncinya leadership, manajemen, dan SDM,” pungkasnya.(*)

     

    Sumber: http://kemendesa.go.id/view/detil/2740/mendes-bukukan-sukses-dana-desa-berjudul-rural-ekonomics-ii-menyakini-desa-mau-mampu-membangun