Blog

Layanan Informasi Desa

Layanan Informasi Desa. Saat ini sudah semakin banyak desa yang memulai inisitif manajemen pemerintahan desa modern. Dimulai dari penataan kantor desa sedemikian rupa sehingga tidak kalah dengan kantor-kantor kelurahan di Kota. Salah satu diantara desa tersebut adalah Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Tata letak ruang kantor sangat Desa Ngroto modern. mulai dari penyediaan meja kerja sesuai dengan seksi yang ada sampai penyediaan meja layanan informasi untuk pelayanan masyarakat.

Meja layanan informasi sangat penting. Meja informasi sebagai barisan terdepat dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Sehingga, siapapun yang masuk ke kantor tersebut untuk mengurus sesuatu, mendapatkan kejelasan dengan terlebih dahulu bertanya pada petugas layanan informasi.

Teruslah berinovasi, Membangun Indonesia dari Desa.

Oleh:
A’ asis wanto

Wajah layanan informasi Desa Ngroto Pujon

Oktober 25, 2017
Optimalisasi Kecamatan Dalam Mengawasi Keuangan Desa

Optimalisasi Kecamatan Dalam Mengawasi Keuangan Desa. Kegiatan test run Modul Public Finance Management (PFM) bagi fronline service providers yang diselenggarakan oleh Penabulu Foundation dengan dukungan program KOMPAK di Hotel Ibis Style Kota Malang, 15-19 Mei 2017, untuk efektifitas peserta dibagi kedalam 5 kelas. Diantaranya adalah Kelas Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa yang mayoritas pesertanya unsur Kecamatan dari 5 Kabupaten di Jawa Timur.

Selain unsur kecamatan juga ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dipermades) atau sejenis, karena memang memiliki keterkaitan dalam tugas mengawasi pengelolaan keuangan desa. Secara garis besar, materi yang diberikan pada kelas ini meliputi : Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Materi yang diberikan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas perangkat Kecamatan khususnya seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Dipermades dalam mengawasi pengelolaan dana, serta bagaimana agar mereka mampu juga memberikan asistensi kepada desa yang membutuhkan.

#Membangun Indonesia dari Desa #Awasi Anggarannya

Oleh:
A’ asis wanto

Foto diambil di lokasi acara pada Rabu, 17 Mei 2017

Oktober 25, 2017
Rakor Rutin Pendamping Desa Kabupaten Malang

Pendampingdesa.com – Rakor Rutin Pendamping Desa Kabupaten Malang. Pada tanggal 27 juli 2017 bertempat di Aula Anusapati Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendamping Desa. Rakor Pendamping Desa dilakukan sebagai wadah komunikasi dan sharing tentang desa. Kegiatan Rakor diikuti oleh Pendamping Ahli (PA), Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala DPMD Bapak Eko.

Agenda dalam rakor kali ini adalah penyampaian informasi umum tentang program P3MD, Evaluasi permintaan data dari pusat, laporan pendampingan dan penyampaian tentang BUMDes.

Kepala DPMD Kab. Malang berpesan kepada para pendamping untuk lebih ekstra lagi dalam pendampingan desa, sudah ada kepala desa di Kab. Malang yang terjerat kasus hukum karena penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, Pendamping Ahli dan DPMD sedang dalam proses inisiasi juknis tentang penatausahaan. Tujuan dibuatnya juknis penatausahaan agar ada acuan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penatausahaan yang ada di desa terutama menyangkut dana desa dan alokasi dana desa.

Oktober 25, 2017
Akses Informasi di Desa akan Semakin Mudah

Pendampingdesa.com – Hari ini 5/8/2017 sedang berlangsung kegiatan lokakarya standar layanan informasi publik pemerintahan desa di Aula Gajahmada Desa Ngroto. Kegiatan lokakarya diikuti oleh dua desa yaitu Desa Ngabab dan Desa Ngroto. Dalam kegiatan ini dihadiri unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Pujon.

Kegiatan lokakarya diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat dan Lembaga PATTIRO. Kegiatan ini sekaligus memberikan informasi pada masyarakat tentang undang-undang keterbukaan informasi publik desa. Informasi desa dibagi dalam 4 kategori yaitu informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Media informasi juga bisa disediakan secara online dan offline. Online menggunakan media web site dan media sosial milik desa. Salah satu tahapan memperoleh informasi, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi agar pemohon informasi terdokumentasikan.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan lokakarya sangat terbuka dan aktif mengikuti kegiatan. Terlihat dari respon positif tentang pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik desa. Bapak Prayogi selaku Kades Ngroto mengungkapkan, “di Desa sudah menjadi entertaimen disoroti agar tidak disoroti keterbukaan informasi sangat diperlukan kegiatan ini juga menindaklanjuti UU KIP nomor 14 tahun 2008. Kedepan desa punya payung hukum tentang informasi yg diberikan kepada masyarakat”.

Harapan kedepan desa dapat menjalankan mekanisme permohonan informasi di desa agar ruang partisipasi masyarakat dapat meningkat. Tingkat akuntabilitas dan transparansi di desa juga semakin meningkat.

Oktober 25, 2017
Musyawarah untuk Perencanaan Desa Genengan

Musyawarah untuk Perencanaan Desa Genengan. Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang telah melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Walau agak terlambat dalam siklus perencanaan desa namun, proses perencanaan mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bagi desa yang baru Pilihan Kepala Desa (PILKADES) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2018 sudah mulai berjalan.

Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa tidak lagi hanya dilakukan di atas meja Pemerintahan Desa. Perencanaan Desa saat ini sudah bergeser pada pola partisipatif dengan pelibatan banyak elemen di desa melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus). Masyarakat yang terlibat diantaranya dari unsur tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, pemuda, dll.

Semua diberikan hak yang sama dalam proses pelaksanaan musyawarah. usulan dan gagasan masyarakat diterima oleh ketua pelaksana musyawarah desa. Harapan kedepan kegiatan musyawarah desa dapat terlaksana dan semakin konsisten.

Doc. Agustus – September 2017 PDP – PLD
Kec.Pakisaji, Kab. Malang, Prov. Jatim

Oktober 25, 2017
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan kegiatan di lapangan, Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa dimaksud bertujuan untuk dan menjamin:
- Penggunaan anggaran secara efisien efisien
- Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan
- Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi)
- Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa
- Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha terutama yang berada di desa setempat untuk berpartisipasi
Dengan demikian, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan   memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa.

Prioritas bagi warga dan.atau pengusaha desa setempat, serta barang dan jasa yang tersedia atau dapat disediakan di desa setempat, mengandung maksud untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi lolal/desa.   Dengan demikian, memberikan dampak yang nyata bagi perkembangan eknomi masyarakat desa. Namun, proses pengadaan itu harus tetap   berdasar   pada   ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan.

Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa, sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 2014, diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.   Dengan demikian, setiap Bupati/Wali Kota wajib menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tatacara dan menggariskan ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa. Salah satu peraturan tentang pengadaan barang dan jasa adalah Perka LKPP No. 13

Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dalam Perka dimaksud dinyatakan secara jelas bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDesa di luar ruang lingkup pengaturan pasal 2 Perpres 54 /2010 jo Perpres 70/2012. Menurut Perka LKPP tersebut, tata cara pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa yang sumber pembiayaannya dari APBDesa ditetapkan oleh kepala daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Kepala LKPP dan kondisi masyarakat setempat.

Berikut disajikan informasi tentang pokok-pokok pengaturan dalam Perka LKPP dimaksud:

Pengajuan SPP

Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut:
- Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi.
- Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.
- Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa
- Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.
Pembayaran

Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
- Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa
- Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP
- Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.
Tentang Pajak

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Jadi wajib pajak terdiri dari dua golongan besar yaitu orang pribadi atau badan dan pemotong atau pemungut pajak.
- Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPh) atas pengeluaran yang sudah jelas /pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual – namanya Pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli – namanya pajak masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh persen)
- Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh Bendahara dalam buku pembantu kas pajak.
Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Buku Kas Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.
Oktober 25, 2017

Proses Pelaksanaan Pegelolaan Keuangan di Desa

Pengantar

Berdasarkan APBDesa yang dihasilkan pada tahap Perencanaan, dimulailah tahap Pelaksanaan. Kegiatan pokok pada tahap ini mencakup: penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal yang juga sangat pentig untuk dipahami dengan tepat dan benar adalah tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaku (Pengelola). Bab ini akan memaparkan secara rinci topik di atas.

Pengertian

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APBDesa. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua: 1) Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan 2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014).
Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014).
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa(pasal 26 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014). Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Tugas dan Tanggungjawab Pelaku

Unsur Pengelola	Tugas dan Tanggungjawab
Kepala Seksi (Kasi)	Meyusun RAB – Rencana Anggaran Biaya, Mengajukan SPP – surat permohonan pencairan, Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa, Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatsn
Sekretaris Desa:	Memverifikasi RAB, Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP
Kepala Desa	Mengesahkan RAB, Menyetujui SPP
Bendahara	Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas Desa, Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum, Mendokumentasikan bukti bukti pengeliaran

Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: 1) Penyusunan RAB. 2) Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Pengajuan SPP. 4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Rangkaian kegiatan dimaksud, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Penyusunan RAB

Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Standar harga dimaksud diperoleh melalui survey harga di lokasi setempat (desa atau kecamatan setempat). Dalam hal atau kondisi tertentu, standar harga untuk barang dan jasa (tertentu) dapat menggunakan standar harga barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun prosedur dan tatacara penyusunan RAB adalah sebagai berikut:

Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan RAB untuk semua rencana kegiatan
Sekretaris Desa memverifikasi RAB dimaksud
Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa
Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB).

Contoh RAB RENCANA ANGGARAN KEGIATAN DESA: MUTIARA KEC.: BATU MULIA TAHUN ANGGARAN 2015 1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa 2. Kegiatan : Jalan Lingkungan (Rabat Beton) 3. Waktu Pelaksanaan : Rincian Pendanaan
	No.	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
	1	2	3		4	5
	1.	Belanja Barang dan Jasa
	1.1	Upah Pekerja	137	HOK	40.000	5.480.000
	1.2	Upah Tukang	45	HOK	50.000	2.250.000
	1.3	Paku 5-10 cm	11	Kg	16.000	176.000
	1.4	Minyak Bekesting	4	Ltr	2.000	7.200
	1.5	Benang	5	bh	3.000	15.000
	1.6	Mobil Pik Up	4	hari	250.000	1.000.000
	1.7	Ember	5	glg	5.000	25.000
	Sub Total 1)					8.953.200
	2.	Belanja Modal
	2.1	Beton Readymix	86	M3	800.000	68.800.000
	2.2	Kayu Bekesting	2	M3	1.100.000	1.760.000
	2.3	Pasir Urug	25	M3	110.000	2.706.000
	2.4	Plastik cor	757	M2	2.000	1.514.000
	2.5	Batu Scroup	11	M3	130.000	1.430.000
	2.6	Papan Proyek	1	bh	150.000	150.000

	2.7	Prasasti Marmer	1	bh	350.000	350.000
	Sub Total 2) 76.710.000

	Total 85.663.200,00
Desa Mutiara, tanggal……… Disetujui/Mensahkan Kepala Desa Pelaksana Kegiatan

Oktober 25, 2017

Membaca Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Membaca Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Struktur/susunan APBDes terdiri dari tiga komponen pokok:
a. Pendapatan Desa
b. Belanja Desa
c. Pembiayaan Desa

Masing-masing komponen itu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Rincian Pendapatan
Pendapatan Asli Desa	a. Hasil Usaha b. Hasil Aset c. Swadaya, partisipasi, gotong royong d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Hasil Bumdes, Tanah Kas Desa Tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang Hasil pungutan desa
Transfer	a. Dana Desa; b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; c. Alokasi Dana Desa (ADD); d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
Pendapatan Lain-lain	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.	Pemberian berupa uang dari pihak ketiga Hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

B. Belanja Desa

Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Kelompok Belanja	Jenis Kegiatan (Sesuai RKP Desa)	Jenis Belanja dan Rincian Belanja
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan b. Kegiatan operasional kantor	Belanja Pegawai 1. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa (1 org). Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus, dll mis. 11 org) 2. Pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus), BPD (mis: 5 org) 3. Insentif RT dan RW (mis: 5 RW, 25 RT) Belanja Barang dan Jasa – ATK, Listrik, Air, Telepon – Fotocopy/Penggandaan Benda Pos Belanja Modal – Komputer – Mesin Tik – Meja, Kursi, Lemari
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton), dll (contoh)	1. Belanja Barang dan Jasa Upah, Sewa Mobil, Minyak Bekesting, Paku, Benang 2. Belanja Modal Marmer Prasasti, Beton Readymix, Kayu, Pasir, Batu, Plastik Cor
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan (contoh)	1. Belanja Barang dan Jasa Honor Pelatih, Transpor Peserta, Konsumsi, Alat Pelatihan, dll 2. Belanja Modal

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani (contoh)

1. Belanja Barang dan Jasa
Honor Penyuluh Pertanian, Transpor Penyuluh, Konsumsi, Alat Pelatihan

2. Belanja Modal

Belanja Tak Terduga

Komposisi Belanja dalam APBDesa

Pasal 100, PP 43 2014, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;

2. operasional Pemerintah Desa;

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga

Perhitungan Penghasilan Tetap (Siltap) Aparat Pemerintah Desa

Pasal 81 PP 43 Tahun 2014, Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

b. Pencairan Dana Cadangan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, Penghematan belanja, Sisa dana kegiatan lanjutan.

Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

b. Penyertaan Modal Desa.

Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Perencanaan

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketepata perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa. Bagaimana agar azas-azas itu mewujud dalam proses perencanaan? Tabel di bawah ini, mencoba memberikan gambaran.

Asas	Penerjemahannya dalam Perencanaan	Yang dibutuhkan …
Partisipasi	– Pemerintah Desa membuka ruang/mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun RKP Desa maupun Rancangan APBDesa. – BPD melakukan konsultasi dengan masyarakat sebelum membahas Rancangan APBDesa bersama Pemerintah Desa. – Masyarakat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD	– Komitmen Kepala Desa untuk melibatkan masyarakat secara optimal. – Warga masyarakat yang memahami ketentuan maupun teknis penyusunan APBDesa – Aturan dan mekanisme kerja BPD yang memastikan adanya konsultasi publik – Tata kerja BPD untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.
Transparansi	Mengumumkan, menginformasikan jadwal, agenda, dan proses perencanaan, serta hasil perencanaan secara terbuka kepada masyarakat	– Sosialisasi dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Desa dan BPD – Sarana prasarana penyebartahuan informasi – Warga peduli informasi
Akuntabel	– Proses (tahap kegiatan) dilakukan sesuai ketentuan. – Kegiatan dilakukan oleh pihak yang berkompeten. – Rencana disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan data. – Rencana disepakati oleh para pihak terkait	– Mengumumkan, menyosialisasikan ketentuan dan proses peyusunan APBDesa. – Pembahasan Rancangan APBDesa dilakukan secara terbuka, dalam arti dapat dihadiri oleh masyarakat. – Warga yang peduli pembahasan APBDesa

Tertib dan Disiplin Anggaran

– Mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu dalam APBDesa untuk membiayai proses perencanaan

– Anggaran dimaksud digunakan secara tepat jumlah dan hanya untuk kegiatan perencanaan

Rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang membutuhkan dukungan pendanaan secara wajar.

Sumber: Modul Pendampingan Desa

Oktober 23, 2017

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengantar

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya, sebagaimana diuraikan pada Bab ini.

Pengertian

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes.

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab I, penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

Fungsi APB Desa
Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Ketentuan Penyusunan APB Desa
Apa saja yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan APBDes?
Dalam menyusun APBDes, ada beberapa ketentuan yag harus dipatuhi:
APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes.
- APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutny
- Rancangan APBDesa harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.
Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan:

a. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

b. Belanja Desa
Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

d. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)
Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

Mekanisme, Tugas, dan Tanggungjawab Pelaku dalam Penyusunan APB Desa
Mekanisme (prosedur dan tatacara) penyusunan APBDesa dapat dilihat pada bagan alur di bawah ini:

Sekretaris Desa
Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Kepala Desa
Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Kepala Desa dan BPD
Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati oleh Kepala Desa dan BPD pada bulan Oktober tahun berjalan

Bupati/Walikota atau di delegasikan kepada Camat

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Sumber: Modul Pendampingan Desa
Oktober 23, 2017