PENDAMPINGDESA

Kategori: Berita Desa

  • MENDES PDTT AJAK PENDAMPING DESA SEJAHTERAKAN WARGA MELALUI BUMDES

    MENDES PDTT AJAK PENDAMPING DESA SEJAHTERAKAN WARGA MELALUI BUMDES

    MENDES PDTT AJAK PENDAMPING DESA SEJAHTERAKAN WARGA MELALUI BUMDES

    Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan tenaga pendamping profesional desa mempunyai peran strategis dalam mempercepat pembangunan desa. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masing-masing wilayah.
    “Saya punya anak kandung yang banyak di sini. Anak kandung Kemendes PDTT namanya tenaga pendamping profesional. Tolong para tenaga pendamping profesional ini diarahkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Menteri Abdul Halim Iskandar saat blusukan di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (30/10/2021).
    Dia menjelaskan tenaga pendamping profesional desa mempunyai tanggung jawab besar. Mereka harus mampu menjadi mitra langsung para perangkat dan warga desa.
    “Para tenaga pendamping professional juga harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan perangkat dan warga desa. Peran strategis ini harus benar-benar dipahami,” katanya.
    Para tenaga pendamping professional ini, kata Gus Halim-panggilan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar-menjadi ujung tombak Kemendes PDTT di lapangan. Setiap hari pendamping desa harus melaporkan kinerja melalui aplikasi khusus yang telah disiapkan oleh Kemendes PDTT.
    “Kami di kementerian bisa day to day mengetahui perkembangan desa secara real time dari para tenaga pendamping professional ini,” katanya.
    Gus Halim berpesan kepada para tenaga pendamping professional untuk memberikan perhatian khusus bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini, Keberadaan BUMDes memiliki dasar hukum kuat sejak disahkannya Undang-Undang Cipta kerja No 11 Tahun 2020 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 dan Peraturan Mendes PDTT No 3 Tahun 2021.
    “Saya lihat ada BUMDes. Ini penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
    Pengelolaan BUMDes membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik;
    • pemerintah desa
    • pengurus BUMDes
    • maupun masyarakat secara keseluruhan

    Oleh karena itu, tenaga pendamping professional harus mampu menghubungkan para pemangku kepentingan tersebut agar bersama-sama bisa mengembangkan BUMDes.

    “BUMDes punya kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pokoknya jangan sampai mematikan usaha masyarakat desa yang sudah ada,” katanya.
    Khusus di Desa Ranupani, kata Gus Halim telah berdiri BUMDes Edelweiss. BUMDes ini mempunyai dua lini usaha yakni di bidang pengembangan wisata dan perdagangan.
    “BUMDes Edelweiss ini mempunyai potensi besar untuk berkembang dan memberikan kesejahteran warga. Jadi para pendamping professional harus ikut membantu mengembangkannya,” pungkasnya.
    Sementara itu Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang hadir mendampingi Gus Halim mengakui peran penting tenaga pendamping professional desa. Menurutnya bahwa telah banyak desa tumbuh menjadi lebih baik karena kerja keras para tenaga pendamping profesional.
    “Kami terima kasih karena para tenaga pendamping melakukan akselerasi inovasi di desa masing-masing. Sekarang banyak tumbuh desa mandiri di Lumajang. Beberapa titik sebelumnya tidak maksimal, tapi adanya tenaga pendamping dan anggaran untuk desa untuk masyarakat banyak desa yang tumbuh. BUMDesnya jalan, semua karena pendamping desa yang luar biasa,” tutup Thoriqul Haq.
    Sumber: https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4019/mendes-pdtt-ajak-pendamping-desa-sejahterakan-warga-melalui-bumdes
  • GUS MENTERI LURUSKAN TUPOKSI PENDAMPING DESA

    GUS MENTERI LURUSKAN TUPOKSI PENDAMPING DESA

    GUS MENTERI LURUSKAN TUPOKSI PENDAMPING DESA

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta Pendamping Desa untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

    Hal tersebut Ia katakan saat melakukan rapat dengan pejabat di Kemendes PDTT yang terkait dengan pendamping desa, Kamis (14/10).

    “Kita kembali lagi pada regulasi, coba kita cek lagi aturannya, tugas pendamping itu apa,” jelasnya.

    Menurutnya, tupoksi pendamping desa harus diluruskan, jangan sampai terperosok pada hal-hal yang bukan menjadi tupoksi utamanya sebagai pendamping, sementara ada tupoksi yang harus dimaksimalkan.

    Misalnya;

    • pendampingan
    • pendataan
    • pelaporan

    “Justru yang saya dengar malah ada pendamping yang menjadi staf kantor kepala desa juga. Gak bisa, jangan mau. Itu bukan tugasmu,” ungkapnya.

    Gus Menteri melanjutkan, jika misalnya pendamping desa tersebut mau membantu karena ingin percepatan pembangunan desa itu luar biasa.

    “Tapi kalau memang rela, kalau tidak, jangan mengeluh, itu bukan tupoksimu, saya bilang begitu,” ujar Gus Menteri.

    Oleh karena itu, tugas pendamping desa perlu diluruskan, bahwa tugas utama pendamping desa adalah melakukan pendampingan kewilayahan, bukan perorangan.

    “Dampingi kewilayahan, bukan perorangan. Kita dampingi pemanfaatan dana desa, kita melakukan pemantauan, kita melaporkan, melakukan kroscek sesuai dengan ketentuan yang ada,” tegas Gus Menteri.

     

     

    sumber: https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3982/gus-menteri-luruskan-tupoksi-pendamping-desa

  • SELEKSI KEMBALI DUTA DIGITAL

    SELEKSI KEMBALI DUTA DIGITAL

    SELEKSI KEMBALI DUTA DIGITAL

    Tugas dan Tanggung Jawab Duta Digital

    1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa guna memastikan pelaksanaan pendampingan kegiatan Desa Cerdas berjalan dengan baik
    2. Melakukan sosialisasi Desa Cerdas di tingkat kabupaten dan bersama dengan kader di tingkat desa serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
    3. Melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah kabupaten yang mendukung penguatan pelaksanaan Desa Cerdas di desa
    4. Menyusun rencana prioritas literasi digital dan pemberdayaan digital (termasuk program kemitraan dan pengembangan inovasi desa) di tingkat kabupaten berdasarkan kebutuhan lokal dan dengan mengacu pada strategi induk Desa Cerdas
    5. Menyusun rencana kerja Duta Digital terkait kegiatan Desa Cerdas di wilayah kerjanya yang meliputi: sasaran hasil kerja, pelaksanaan kegiatan, perangkat pendukung yang digunakan, waktu pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dan pelaporan
    6. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan bagi para Kader Digital Desa dalam perencanaan dan pengembangan konsep Desa Cerdas berdasarkan karakteristik dan keunikan desa
    7. Memberikan pendampingan bagi Kader Digital Desa terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan desa dalam menjalankan program Desa Cerdas yang telah disusun
    8. Memberikan pendampingan Kader Digital Desa dalam pengelolaan ruang komunitas digital di desa-desa dimana duta digital bertugas
    9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait program-program pemberdayaan digital untuk mengukur tingkat pemanfaatan digital di desa dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan program
    10. Mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dalam konteks lokal terkait pemberdayaan digital dalam program Desa Cerdas
    11. Membuat laporan bulanan dan menyampaikan kepada Kementerian Desa PDTT, pernerintah Kabupaten yaitu ke Dinas PMD Kabupaten
    12. Menjalankan penugasan Iain yang diberikan oleh Kementerian Desa PDTT dalam mendukung pengembangan model desa cerdas.

    SYARAT:

    • Pengalaman minimum 2 tahun di bidang pemberdayaan masyarakat dan pernah membidangi permberdayaan teknologi berbasis digital.
    • Latar belakang Pendidikan minimum D3, keilmuan;
      • Manajemen
      • Ekonomi
      • Sosial
      • Administrasi
      • Studi Pembangunan
      • Ilmu Komunikasi
      • Teknik Komputer
      • Teknik Informatika
    • Diutamakan pernah bekerja sama dengan Kementerian atau Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan
    • Memiliki kemampuan berorganisasi, kewirausahaan dan kemampuan dalam memecahkan masalah
    • Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Duta Digital
    • Mempunyai ketertarikan yang tinggi terhadap pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat berbasis digital
    • Dapat mengoperasikan Microsoft Office
    • Diutamakan pernah membuat konten digital seperti foto, video atau tulisan karya pribadi dengan topik pemberdayaan masyarakat atau informasi tentang desa yang diunggah di sosial media.
    • Berdomisili di daerah kabupaten yang menjadi lokasi desa cerdas dan kuota Duta Digital:
      • Kampar (2 orang)
      • Kuningan (3 orang)
      • Purwakarta (2 orang)
      • Karawang (1 orang)
      • Banjarnegara (4 orang)
      • Lumajang (4 orang)
      • Magelang (3 orang)
      • Boyolali (5 orang)
      • Kulon Progo (5 orang)
      • Gunung Kidul (2 orang)
      • Blitar (2 orang)
      • Kubu raya (2 orang)
      • Situbondo (3 orang)
      • Tabanan (5 orang)
      • Gianyar (3 orang)
      • Sumbawa (2 orang)
      • Gorongtalo (1 orang)

    Periode pendaftaran:

    • 11-24 November
    • Seleksi administrasi : 25-27 November
    • Pengumuman Calon Duta Digital Lolos Seleksi
    • Administrasi dan Essay : 27 November
    • Seleksi wawancara : 29-30 November

    Formulir Pendaftaran Seleksi Kembali Duta Digital (KLIK DISINI 1) atau (KLIK DISINI 2)

    Format Lampiran Berkas Pelamar Duta Digital (KLIK DISINI 1)  atau (KLIK DISINI 2)

     

    SELEKSI KEMBALI PENERIMAAN DUTA DIGITAL
    SELEKSI KEMBALI PENERIMAAN DUTA DIGITAL

     

    [drivr id=”1Cu1Toi5U5P30qEDeefa1EEVwpI98WF0S” type=”application”]

     

     

     

    Sumber: https://kemendesa.go.id/berita/index.php/view/publikasi/501/pengumuman-seleksi-kembali-penerimaan-duta-digital-tahun-2021

  • P3MD Kota Sabang Dorong Desa Aktif Cegah Stunting

    P3MD Kota Sabang Dorong Desa Aktif Cegah Stunting

    Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kota Sabang Dorong Desa Aktif Cegah Stunting.

    Rembuk stunting ini merupakan gerak cepat Pemko Sabang dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dalam sambutannya, Wali Kota Sabang, Nazaruddin S.I.Kom menyampaikan apresiasi kepada seluruh komponen dan segenap pemangku kepentingan atas dukungannya dalam upaya pencegahan stunting selama ini melalui program inovasi yang telah diluncurkan Pemko Sabang, salah satunya adalah Program Geunaseh.

    Program Geunaseh merupakan salah satu layanan Pemerintah Kota Sabang untuk penanganan malnutrisi dan stunting. Tujuannya meningkatkan cakupan nutrisi dan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh anak Sabang yang berumur 0 hingga 6 tahun dan ibu menyusui melalui pemberian bantuan transfer tunai sebesar Rp 150 ribu per anak per bulan.
    “Saya mengapresiasi capaian kinerja penurunan angka stunting di Kota Sabang, dimana pada tahun 2018 sebesar 26,5%, alhamdulillah sudah turun menjadi 10,30% pada tahun 2020.
    “Namun kita tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian ini, perlu upaya terus menerus untuk menurunkan angka stunting seminimal mungkin, agar generasi anak-anak Sabang ke depannya sehat dan cerdas” kata Wali Kota Sabang.
    Walikota Sabang juga meminta semua pihak tidak hanya dari sektor kesehatan saja, tetapi juga dari berbagai sektor lainnya untuk ikut berperan aktif agar tingkat keberhasilan progam ini bisa lebih optimal lagi.
    “Dukungan itu diantaranya melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi dan kepedulian dari masing-masing individu, termasuk masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan stunting,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Nazaruddin mengungkapkan, “selama pandemi Covid-19, seluruh aspek mengalami dampak yang sangat signifikan, terutama di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus bisa melakukan inovasi dalam menghadapi kondisi ini, agar upaya pemenuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi, utamanya bagi ibu hamil dan balita”.
    Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kota Sabang juga menandatangani komitmen Bersama Penurunan stunting. Komitmen ditandatangani langsung wali Sabang, Ketua DPRK, kepala Bappeda, kepala Dinas Kesehatan dan sejumlah unsur.
    Dalam rembuk stunting menghadirkan empat narasumber yakni Kepala Bappeda Kota Sabang, Faisal Azwar, ST, MT, Kepala Dinas Kesehatan Firdiansyah, Tenaga Ahli P3MD Kota Sabang, Kurdinar dan Eddy Husnizal dari Perwakilan Unicef yang dipandu oleh moderator Imanda Surya Samudera dari Bappeda Kota Sabang.
    Kepala Bappeda Kota Sabang, Faisal Azwar menjelaskan perlu adanya perencanaan dan penganggaran dalam bentuk money follow. Program melalui pendekatan tematik, holistic, integratif dan spasial dengan memunculkan strategi dan rencana aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang inovatif, yang dikemas dalam gerakan bersama. Misalnya dengan membuat suatu Gerak Cepat Penurunan Stunting.
    Tenaga Ahli P3MD Kota Sabang, Kurdinar menyampaikan peran-peran P3MD dalam mendorong pencegahan stunting di Kota Sabang. Selama ini, P3MD berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti Dinas Sosial, PMG, PP dan PA, bappeda, Unicef. “P3MD juga aktif mendorong desa agar pencegahan stunting menjadi kegiatan prioritas baik melalui regulasi maupun advokasi di lapangan”, pungkas Kurdinar.
    Sementara itu, Eddy Husnizal dalam paparannya menyampaikan, deteksi dini status gizi anak adalah kunci keberhasilan pencegahan dan penanganan. “Solusi berbasis rumah tangga yang sederhana termasuk obat-obatan dasar dan konsumsi makanan terapi yang siap santap adalah solusi yang diperlukan bagi anak untuk menjadi sehat kembali”, ungkapnya.
    Sesi penutupan, Sekda Kota Sabang, Drs. Zakaria MM memberikan arahan kepada peserta rembuk stunting.  menekankan upaya melakukan perubahan cara kerja biasa menjadi kerja yang luar biasa, yaitu kreatif, cepat dan tepat sasaran, sehingga pelaksanaan program penurunan stunting lebih efisien dan efektif.
    Sumber: https://ditjenpdp.kemendesa.go.id/view/detil/249/p3md-kota-sabang-dorong-desa-aktif-cegah-stunting
  • Strategi Menteri Desa Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

    Strategi Menteri Desa Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

    Strategi Menteri Desa Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

    Begini Strategi Mendes PDTT Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar memiliki strategi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menegaskan perlu penanganan serius di level desa yang diperkuat dengan data mikro.

    “Jadi kemiskinan ekstrem itu ada di desa, jadi harus dilakukan penanganan level desa. Kalau level desa maka datanya harus data mikro, sehingga di situ jelas siapa, dimana, kondisi kemiskinannya kaya apa, treatment yang dibutuhkan untuk pengentasannya gimana,” ucap Gus Menteri seusai meresmikan Graha Ahmad Bagdja di Desa Pajawan Kidul, Kuningan, Jawa Barat, Jumat (1/10/2021).

    Selain itu, kata Gus Menteri, ada dua strategi penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. “Yang pertama, pengurangan belanja, jadi penurunan kewajiban belanja. Ini satu-satunya cara adalah dengan program pemerintah, misal subsidi listrik, BPJS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, itu semua warga miskin ekstrem harus dapat itu,” katanya.

    “Dengan demikian mereka tidak harus keluar duit lagi untuk berobat, untuk menyekolahkan anak, untuk membayar BPJS karena sudah di-cover pemerintah, bayar listrik juga sudah disubsidi,” ucap Gus Menteri menambahkan.

    Sementara untuk strategi yang kedua, dia mengungkapkan penduduk miskin ekstrem harus bisa meningkat pendapatannya. Program peningkatan pendapatan seperti BLT, PKH dan BPNT harus berjalan tetap sasaran.

    “Yang kedua meningkatkan pendapatan, BLT, bansos dana desa, PKH, bantuan pangan nontunai, berbagai program padat karya, itu digelontorkan untuk mereka agar mendapat peningkatan pendapat,” ujarnya.

    Melalui cara tersebut, Gus Menteri mengungkapkan, secara otomatis penghasilan penduduk miskin ekstrem akan bisa meningkat. “Kalau pengeluaran menurun dan pendapatan meningkat maka income-nya pasti akan tinggi,” ucap Gus Menteri.

    Strategi pengurangan belanja dan peningkatan pendapatan ini, Gus Menteri menjelaskan, dapat menangani masalah kemiskinan ekstrem. “Kalau dengan menurunkan pengeluaran karena semua gratis, kemudian dapat BLT misal satu bulan Rp 300 ribu, kemudian dapat PKH, sudah tertutup (kebutuhan) mereka. Itu bisa diselesaikan di tingkat desa,” katanya.

    Kuningan masuk dalam 5 kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, Gus Menteri menjelaskan saat ini tengah dilakukan pendataan dimana saja penduduk miskin ekstrem tersebut tinggal.

    Menurutnya, dalam 10 hari ke depan, proses pendataan itu akan segera rampung. “Sudah jalan (pendataan), di Kuningan 80 persen selesai. Tinggal yang 20 persen, kata pak bupati 10 hari akan selesai, jadi Kuningan punya data lengkap di tingkat desa. Para kuwu punya data masing-masing,” tutur Gus Menteri.

    sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5749113/begini-strategi-mendes-pdtt-mengentaskan-kemiskinan-ekstrem

  • LOWONGAN KERJA DUTA DIGITAL KEMENDESA

    LOWONGAN KERJA DUTA DIGITAL KEMENDESA

    LOWONGAN KERJA DUTA DIGITAL KEMENDESA

    SELEKSI PENERIMAAN DUTA DIGITAL KEMENDESA

    SYARAT:

     

     

    INFO SELENGKAPNYA:

    FORM FORMAT PENDAFTARAN (klik disini)

     

    FOLMULIR SELEKSI (klik disini)

     

     

     

    Sumber Informasi: https://kemendesa.go.id/berita/index.php/view/detil/3937

     

     

  • Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022

    Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022

    Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

     

    [drivr id=”1In6bN1DCWSiPWfl7jRsc2wGeu5rvCrDS” type=”application”]

     

    Download Selengkapnya :
    [download id=”100″]

  • Pemerintah Salur BLT Dana Desa Sekaligus Rp900.000 per 3 Bulan

    Pemerintah Salur BLT Dana Desa Sekaligus Rp900.000 per 3 Bulan

    Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Desa, salah satu program Perlindungan Sosial dan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi. Guna mempercepat penyaluran BLT Desa, pemerintah melakukan pemetaan terhadap 75.000 desa seluruh Indonesia, serta memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur pemberian BLT Desa. Diharapkan, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat miskin di tengah kebijakan pengetatan mobilitas.

    Adapun untuk BLT Desa ini, setiap keluarga menerima Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan selama 12 bulan. Syarat penerimanya yaitu keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak pandemi COVID-19.

    Kriteria keluarga miskin yang dimaksud adalah kehilangan mata pencaharian, belum terdata sebagai penerima bantuan, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dan keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN. Kepala Desa diharapkan dapat menyesuaikan jumlah KPM agar bantuan bisa disalurkan lebih cepat.

    Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menyatakan, kebijakan BLT Dana Desa berperan sebagai jaring pengaman sosial di masa pandemi, untuk menopang daya beli masyarakat agar perekonomian desa produktif dan bergerak. Terkait penyerapan BLT Dana Desa 2021 sejauh ini, Budi menjelaskan, per 17 Agustus 2021 telah tersalurkan sebanyak 55,75% dari pagu sebesar Rp72 triliun.

    “Pendataan dilakukan oleh Kepala Desa, dan jumlah penerima manfaat dapat ditambah, sebagai respons atas perkembangan kondisi ekonomi rakyat akibat pandemi. Penambahan tersebut diputuskan atas dasar musyawarah desa, siapa yang berhak mendapatkan,” kata Budi dalam Dialog Media Center KPCPEN, Kamis (19/8/2021).

    Budi menekankan, prioritas dari penyaluran BLT Dana Desa ini adalah tepat sasaran dan adil, di mana setiap warga yang berhak akan mendapatkan hak bantuannya.
    Dalam dialog tersebut, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyatakan bahwa penyaluran BLT Dana Desa melalui transfer PT Pos Indonesia di daerahnya, telah terlaksana di atas 91%. Proses penyaluran ini berlangsung kondusif dan menerapkan protokol kesehatan.
    Menurutnya, BLT Dana Desa di Singkawang tersalurkan tepat sasaran, tidak ada pemotongan apa pun, dan terdokumentasikan dengan baik. “Validasi dan akurasi data dilakukan oleh tim khusus dibantu anggota masyarakat setempat, sehingga kami memiliki data yang tepat by name dan by address untuk memastikan tidak ada kesimpangsiuran penyaluran,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Ipin Arifin mengapresiasi program jaringan sosial BLT Dana Desa, juga Bantuan Program Padat Karya yang juga diluncurkan oleh pemerintah. Program tersebut efektif untuk menciptakan lapangan pekerjaan terutama bagi mereka yang tidak memiliki keahlian, kehilangan pekerjaan, dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

    “Bantuan tersebut akan meningkatkan kualitas hidup rakyat, meningkatkan daya beli, sekaligus menggerakkan perekonomian, yang pada akhirnya juga akan menambah perberdayaan ekonomi dan sumber daya lokal,” katanya.
    Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah menyebut bahwa BLT Dana Desa sangat penting dilihat dari posisi strategis desa dalam perekonomian, sehingga harus terus dioptimalkan. Desa, menurut Piter, hanya berkontribusi 14% dari PDB nasional. Namun demikian, selama pandemi, desa terbukti mampu menahan tingkat pengangguran terbuka sehingga lebih rendah daripada di perkotaan. Selain itu juga mampu menahan naiknya angka kemiskinan.

    “Semoga program BLT Dana Desa ini dapat mengubah kondisi desa sehingga lebih baik, mandiri dan mampu jadi sumber penggerak ekonomi,” katanya.

    Menyoroti perubahan penyaluran dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp900.000 per 3 bulan disalurkan sekaligus, Piter menilai kebijakan tersebut positif. Sebab, nilai yang diterima warga lebih besar, sehingga bisa melakukan pengelolaan dana dengan lebih baik.

    “Namun bantuan adalah bantuan, sifatnya adalah membantu. Jadi kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk bekerja seorang diri. Setiap pihak saling mendukung bekerja bersama-sama agar masyarakat segera bisa merdeka dari pandemi COVID-19,” katanya.

     

    sumber: https://nasional.sindonews.com/read/516070/15/pemerintah-salurkan-blt-dana-desa-sekaligus-rp900000-per-3-bulan-1629385727/10

  • Mendes PDTT: Dana Desa 2022 mencakup pemulihan ekonomi, perlindungan sosial dan penanganan COVID19

    Mendes PDTT: Dana Desa 2022 mencakup pemulihan ekonomi, perlindungan sosial dan penanganan COVID19

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 salah satunya mencakup kegiatan pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidato 16 Agustus 2021, prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 mencakup kegiatan pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, serta mendukung sektor prioritas nasional yang ditetapkan selanjutnya,” ujar Mendes PDTT dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan penggunaan dana desa juga diarahkan untuk mencapai SDGs Desa, sesuai dengan potensi dan masalah desa setempat sesuai hasil pendapatan IDM (Indeks Desa Membangun) Berbasis SDGs Desa 2021.

    “Ada 18 tujuan SDGS Desa, yaitu mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, serta desa layak air bersih dan sanitasi,” papar Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

    SDGs Desa, lanjut dia, juga menyasar terwujudnya desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman.

    Dalam aspek lingkungan, ia menambahkan, SDGs Desa menekankan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, dan desa peduli lingkungan darat.

    “Dalam aspek kelembagaan, hendak dicapai desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” kata Gus Halim.

    Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga menyampaikan, dana desa 2022 yang direncanakan juga digunakan untuk pemodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Desa telah memiliki prioritas pembangunan yang dijalankan secara bertahap, baik menurut RPJM Desa setiap enam tahun, maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahun,” paparnya.

     

    https://www.antaranews.com/berita/2332910/mendes-pdtt-dana-desa-2022-mencakup-penanganan-covid-19

  • Gampong Panton Raya Blangpidie Salurkan BLT DD Empat Bulan

    Gampong Panton Raya Blangpidie Salurkan BLT DD Empat Bulan

    Pemerintah Gampong Panton Raya, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya) sukses menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) selama empat bulan sekaligus.

    Bantuan itu terhitung dari bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Bantuan disalurkan langsung secara tunai kepada 18 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kantor Keuchik gampong setempat, Senin (16/8/2021).

    Pj Keuchik Gampong Panton Raya, Bustami merasa bersyukur karena telah menuntaskan penyaluran BLT hingga bulan Agustus 2021.

    “Alhamdulillah, kita sudah menyerahkan BLT DD selama empat bulan sekaligus kepada keluarga kurang mampu yang terdata berhak menerima bantuan ini,” ucap Bustami.

    Bustami mengatakan, BLT yang disalurkan pihaknya itu senilai Rp 1,2 juta per kepala keluarga. Sementara, jumlah uang tunai BLT senilai Rp 300 ribu per setiap bulannya.

    “BLT yang kita salurkan ini selama empat bulan, jadi total bantuan tunai yang diterima adalah Rp 1,2 juta per keluarga,” sebutnya.

    Ia mengungkapkan disamping menyalurkan BLT, secara bersamaan pihaknya juga menggelar kegiatan pelayanan vaksinasi Covid-19 kepada warga.

    “Momen BLT ini, kita manfaatkan untuk kegiatan pelayanan penyuntikan vaksin kepada warga. Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias mengikuti penyuntikan vaksin,” tutur Bustami.

    Kegiatan penyerahan BLT dan pelayanan vaksinasi Covid-19 tersebut berjalan sukses lancar. Pelaksanaan kegiatan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

    Selain warga, kegiatan penyaluran BLT juga disaksikan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Pendamping Desa (PDTI) Affan Arafat, Pendamping Lokal Desa (PLD) Khairiyah, Tuha Peut dan perangkat Gampong Panton Raya.

     

    Sumber: https://www.acehportal.com/news/sukses-gampong-panton-raya-blangpidie-salurkan-blt-dd-empat-bulan-sekaligus/index.html

  • Gus Halim Minta Kades Edukasi Warga, HUT RI Tak Hanya Disyukuri dengan Perayaan

    Gus Halim Minta Kades Edukasi Warga, HUT RI Tak Hanya Disyukuri dengan Perayaan

    Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, meminta para kepala desa (kades) untuk mengedukasi warga, bahwa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia (RI) bukan dilakukan hanya dengan perayaan semata.

    Menurutnya, syukur tidak identik dengan pesta saja. Untuk itu, Menteri Desa PDTT berharap, para kades, perangkat desa, dan pendamping desa dapat bahu-membahu dalam membangun desa.

    Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Halim itu memaparkan, upaya membangun desa dapat dilakukan dengan mempercepat pencairan dana desa, memanfaatkan dana desa untuk membangun desa, membagikan bantuan langsung tunai (BLT), dan mengerjakan proyek desa bersama warga dengan padat karya.

    “Itulah bentuk syukur sesungguhnya, (yaitu) mensyukuri kemerdekaan dengan cinta, merayakan kemerdekaan dengan mempercepat pembangunan desa,” kata Gus Halim, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Senin (16/8/2021).

    Upaya membangun desa tersebut, kata dia, merupakan wujud nyata dalam membalas jerih payah perjuangan para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan RI.

    Gus Halim menyampaikan, saat ini, lebih dari separuh penduduk Indonesia lahir pada masa Indonesia telah merdeka. Artinya, mereka tidak terlibat langsung dalam perang kemerdekaan.

    “Jadi, kewajiban kita saat ini adalah mensyukurinya,” kata Gus Halim.

    Ia pun menekankan, selama dua tahun terakhir, Indonesia tengah beradaptasi dengan kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19.

    Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI tidak seperti tahun-tahun sebelum pandemi yang kerap diwarnai dengan acara tumpengan, dan berbagai lomba 17-an.

    Kini, perayaan yang memicu kerumunan harus ditunda terlebih dahulu demi keselamatan bersama agar terhindar dari paparan virus Covid-19.

    Menurut Gus Halim, tertundanya semarak kemerdekaan bukan menjadi masalah. Sebab, substansi syukur kemerdekaan adalah mencintai Indonesia dengan 74.961 desanya.

    “Syukuri kemerdekaan dengan mencintai sesama, saling melindungi dan menjaga agar Indonesia segera terbebas dari bencana Covid-19 yang melanda,” pesannya.

    Pada kesempatan yang sama, Gus Halim mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan momen HUT RI ke-76 untuk kembali meneguhkan rasa cinta Tanah Air.

    “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Desa Bisa, Indonesia Percaya. Dirgahayu Republik Indonesia,” ujarnya.

     

    Sumber: https://kilaskementerian.kompas.com/kemendes/read/2021/08/16/12574471/gus.halim.minta.kades.edukasi.warga.hut.ri.tak.hanya.disyukuri.dengan.perayaan.

  • CARA MENGETAHUI PERKEMBANGAN DESA

    CARA MENGETAHUI PERKEMBANGAN DESA

    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT) meluncurkan portal website untuk memberikan gambaran perkembangan desa. beralamat di sid.kemendesa.go.id , Website tersebut berisi tentang deskripsi desa, penggunaan dana desa, SDGs, penerima bantuan BLT DDS by name by addres.

    berikut ini adalah gambaran website sid.kemendesa.go.id :

    tampilan depan website sid.kemendesa.go.id

    untuk memulai pencarian sangat mudah, tinggal pilih nama provinsi, nama kabupaten, nama kecamatan dan nama desa yang ingin kamu ketahui perkembangannya.

     

    Setalah pilih desa, anda akan dihadapkan dengan informasi deskripsi desa. selain itu pada icon diatas terdapat beberapa fitur diantaranya HOME yang berarti akan kembali ke halaman depan, DESKRIPSI DESA memberikan informasi singkat terkait desa.

     

    REKOMENDASI, berisi tentang informasi yang diambil dari hasil pendataan Indeks Desa Membangun Kemendesa. mulai dari nama desa, status kemajuan desa serta skor hasil pendataan. Data ini dapat menggabarkan perkembangan desa secara detail dan terukur.

     

    SDGs, memberikan informasi terkait pembangunan berkelanjutan. data ini diambil dari sumber; Podes 2018, Kor Podes 2019, Data DTKS Kemensos, Data Stunting Kemenkes, IDM 2020 Kemendesa PDTT.

     

    DANA DESA, memuat iformasi seputar pagu dana desa dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. sumber kompilasi data dari SIPEDE KemendesaPDTT. selain itu, pengunjung akan diberikan gambaran tentang penggunaan dana desa sesuai dengan tahun yang dipilih.

     

     

    APBDES, memuat informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. informasi akan didapat sesuai dengan tahun yang dipilih. berisi tentang keseluruhan anggaran desa dari sumber Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pajak Bagi Hasil, DLL.

     

    BUMDes, memberikan informasi seputar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). meliputi nama desa, nomor register (jika sudah terdaftar), SOP, ADART dll.

     

    BLT DD, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memuat informasi penerima bantuan BLT DD berdasarkan nama dan berdasar NIK (Nomor Induk Kependudukan). selain itu, informasi akan disajikan lengkap beserta alamat penerima bantuan. BLT DD mulai muncul di tahun 2020 dimulai april sampai desember 2020.

     

    dengan adanya open data ini, harapannya dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara riil dan detail. masyarakat dapat ikut memantau perkembangan desa dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.