Tag: kemendes

Jakarta – Sejumlah Menteri Kabinet kerja pada Kamis (24/1) menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait penyetaraan penghasilan tetap bagi para Kepala dan Perangkat Desa di gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.

Rapat yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani dihadiri oleh sejumlah menteri diantaranya yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Usai rakor, Menko PMK Puan Maharani menyampaikan bahwa penyetaraan penghasilan tetap kepada perangkat desa tersebut terdiri dari 12 orang yakni satu Kepala Desa, satu Sekretaris Desa dan 10 pelaksana desa.

“Hari ini sudah kita sepakati dengan besaran penghasilan tetap (Siltap) pemerintah desa atau perangkat desa setara gaji pokok PNS golongan IIA. Kepala Desa setara gaji golongan IIA, Sekretaris Desa 90 persennya dan perangkat pelaksana desanya sebesar 80 persen dari gaji golongan IIA,” kata Puan yang didampingi sejumlah menteri yang hadir dalam konferensi pers di Gedung Kemenko PMK pada Kamis (24/1).

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan penyetaraan gaji perangkat desa akan dilakukan paling lambat di akhir Maret 2019 karena terkait pembahasan pelaksanaan teknis yang nantinya akan dilakukan di lapangan.

“Pelaksanaannya dan pemberian penghasilan tetap kepada perangkat desa atau pemerintah desa selambat-lambatnya Insya Allah kami lakukan pada akhir bulan Maret 2019,” katanya.

Sementara itu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrask Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa gaji perangkat desa atau pemerintah desa setara PNS golongan IIA tersebut hanya untuk daerah-daerah yang gaji perangkat desanya masih dibawah gaji PNS golongan IIA.

“Jadi gaji itu minimal setara dengan PNS golongan IIA. Ada sejumlah daerah yang gaji perangkat desanya lebih dari itu. Ini hanya didaerah yang belum tercapai. Bahkan ada daerah yang bumdesnya sukses, memberikan gaji kepala desanya diatas Rp 10 juta,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan terkait dengan sumber anggaran gaji perangkat desa akan dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) yang didalamnya terdapat Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten atau kota dan sumber lain termasuk sumber bagi hasil.

“Kita nanti menggunakannya di APBdes tersebut dengan tetap berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan rambu-rambu SKB 4 menteri. Sebagian besar atau 70 persen anggaran dari APBDes tetap dipakai untuk pembangunan daerah. Jadi tetap akan menggunakan APBDes” tegasnya.

sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2773/akhir-maret-gaji-perangkat-desa-setara-pns-golongan-iia

Bandung – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) menggelar sosialisasi pembangunan sistem peringatan dini bencana 2019 di Hotel GH Universal, Jawa Barat pada Senin (28/1).

Dalam sosialisasi ini, Kemendes PDTT menghadirkan sedikitnya 14 perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten. Selain itu, turut pula hadir dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD).

Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana dari Ditjen PDTu Kemendes PDTT Hasman Ma’ani mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS) ini dikawal oleh salah satu unit kerja pada Ditjen PDTu yaitu Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana. Sebagai informasi, perangkat pembangunan EWS ini telah tersedia di 16 kabupaten yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana longsor dan banjir.

“Total sudah kita berikan sebanyak 19 unit sejak tahun 2016 sampai sekarang, tahun ini pembangunannya juga akan kita lanjutkan dengan membangun EWS di lima kabupaten,” ujar Hasman Ma’ani.

EWS merupakan seperangkat sistem yang saling terhubung dan memiliki beberapa sensor yang ditempatkan di area-area kunci terjadinya longsor maupun banjir. Sensor-sensor tersebut kemudian akan memberikan informasi mengenai tingkatan kejadian kepada sistem yang terhubung secara nirkabel yang kemudian jika berada pada tingkat yang mengancam keselamatan masyarakat akan membunyikan sirine peringatan. Sistem ini sendiri memiliki jangkauan sejauh kurang lebih 3 kilometer.

Senada dengan Hasman, peneliti LIPI, Bambang Widyatmoko mengatakan bahwa dalam penanganan bencana, teknologi memiliki peranan penting. “Meskipun tetap lebih utama adalah peran serta masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan Jepang sebagai ikon model negara-negara lain dalam penanganan bencana. Menurutnya Jepang sudah memulai pendidikan kebencanaan pada usia dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Bambang sendiri memandang kehadiran EWS diperlukan untuk memberikan peringatan akan adanya bencana yang ditandai dengan perubahan fisis yg terpantau dan terlihat. Lebih lanjut kelebihan dari EWS adalah memberikan pengamatan secara kontinyu, data dapat tersimpan dan mudah dianalisa, pengamatan lebih akurat dan teliti, peringatan dapat diberikan dengan kriteria tertentu.

“Meskipun ada beberapa kekurangan seperti biaya pemasangan yang tinggi, kadang rusak, dan masih tergantung pada sinyal telekomunikasi.” Katanya.

sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2777/14-kabupaten-persiapkan-pembangunan-sistem-peringatan-dini-bencana

Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu duduk bersama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mematangkan kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah 3T melalui mekanisme beasiswa perkuliahan.

Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menuturkan bahwa selama ini biasanya pembangunan infrastruktur lebih menjadi fokus utama dalam sektor pembangunan.

“Kita harapkan dengan adanya pertemuan ini, dapat semakin mendorong pengentasan daerah tertinggal melalui penguatan SDM dalam bentuk pemberian beasiswa di tingkat perkuliahan,” kata Aisyah usai pertemuan dengan perwakilan Kemenristekdikti pada Senin (28/1) di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta.

Lebih lanjut Aisyah menegaskan bahwa dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan mendatang, pihaknya akan mengkonkretkan kerjasama ini dengan mengusulkan calon daerah tertentu (pilotting) yang akan dikerjasamakan, serta melakukan sosialisasi bersama ke daerah-daerah tersebut.

“Kita akan usulkan kepada Kemeristekdikti minggu depan, usulan lokasinya,” terang Aisyah.

Sementara itu Didin Wahidin, Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti menjelaskan bahwa pada tahun 2019 ini pihaknya memberikan lebih kurang 2000 porsi beasiswa yang diperuntukan bagi calon mahasiswa yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) serta Papua dan Papua Barat.

“Kami harapkan kerjasama ini juga dapat semakin memberikan kesempatan bagi para calon mahasiswa yang berada di wilayah-wilayah tersebut,” Katanya.

Didin lebih lanjut menuturkan bahwa dari kuota yang disediakan, umumnya tidak selalu terpenuhi.

“Misalkan untuk tahun lalu, dari sekitar 2000-an kouta beasiswa, hanya terisi 1500an saja, sayang sekali belum dapat dimanfaatkan secara maksimal,” terang Didin.

Ia berharap bahwa dengan adanya kerjasama dengan Kemendes PDTT, dapat lebih memaksimalkan daerah-daerah 3T untuk memenuhi kuota-kuota beasiswa yang tersedia.

Rapat dilakukan sebagai tindaklanjut nota kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pengembangan dan pemanfaatan hasil riset dan teknologi untuk mendukung pembangunan desa, daerah tertentu, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi di tahun 2015 silam.

Pertemuan dihadiri oleh Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan, Endang Supriyani, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Putut Edy Sasono serta Staf Khusus Menteri, Dita Indah Sari.

sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2776/perkuat-sdm-di-3t-kemendes-pdtt-matangkan-kerjasama-dengan-kemenristekdikti