SEMARANG – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tahun depan pembangunan desa melalui dana desa difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan inovasi desa. Hal tersebut disampaikan pada saat acara Sarasehan Pengelolaan Dana Desa Se-Jawa Tengah Tahun 2018 di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Semarang, yang diikuti Kepala Desa dan Pendamping Desa se-Jawa Tengah, Kamis (22/11).

“Ke depan, dana desa digunakan untuk perbaikan/pemberdayaan ekonomi dan inovasi. Banyak sekali desa wisata yang bisa dikembangkan. Ada desa yang angkat urusan air untuk wisata, misalnya. Kedua, hal-hal yang bersifat produksi. Di desa ada produksi kopi. Sekarang dijual kalau bisa dalam bentuk sudah jadi, ada packaging-nya, atau barang setengah jadi, sehingga dijual tidak dalam bentuk mentahan lagi, sehingga ada nilai tambah,” ungkapnya.

Presiden melanjutkan, hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus diperhatikan, yaitu yang meliputi pemberdayaan ekonomi dan inovasi. Pembangunan SDM menurutnya merupakan investasi jangka panjang. Dan meminta yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, suasana belajar di desa ditingkatkan.

“Misal yang berkaitan dengan stunting, jadi perhatian kita semua. Posyandu dihidupkan, pemberian makanan tambahan, sekolah dan pendidikan, jangan sampai ada anak di desa yang tidak sekolah. Kita semua harus kompak agar yang namanya dana desa betul-betul bermanfaat bagi rakyat yang ada di desa,” terangnya.

Selama empat tahun pemerintahan Pesiden Joko Widodo dan  Wakil Presiden Jusuf Kalla, menjadikan desa bintang utama pembangunan. Menurutnya membangun desa berarti membangun Indonesia yang asli. “Desa selalu ada di pikiran dan hati saya karena saya orang desa,” ungkapnya bangga.

Dalam perjalanan empat tahun dana desa terus naik signifikan dari Rp20 Triliun , kemudian Rp47 Triliun, tahun berikutnya Rp60 Triliun, pada tahun 2018 Rp60 Triliun, dan pada tahun 2019 Rp70 Triliun.

“Naik naik naik terus. Apa yg dihasilkan dari dana desa? Yang kita harapkan dana ini jangan ada kembali lagi ke kota apalagi ke Jakarta. Saat membelanjakan dana itu gunakan material yang ada di desa itu. Beli bahan baku di desa, maksimal kecamatan. Tanpa perputaran uang di desa mustahil ada kesejahteraan.

Kedua, gunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat dengan Padat Karya Tunai sehingga uang tersebar dan terdistribusi ke masyarakat. Dana yang ‘di-tembak-kan (dana desa) harus fokus dan tepat, jangan diecer-ecer,” pesannya di hadapan para kepala desa dan pendamping desa.

Selanjutnya, Ia menanggapi keluhan kepala desa dan pendamping desa terkait laporan pertanggungjawaban/SPJ yang masih menyulitkan, dia berjanji tahun depan akan mengubah undang-undang untuk mempermudah laporan.

“Akan mengubah undang-undang untuk mempermudah membuat laporan SPJ. (Namun) Penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan harus sesuai azas,” pungkasnya.

Senada dengan hal itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa yang pada tahun depan lebih banyak dipakai untuk peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi desa akan terus dibantu oleh pendamping desa. Dengan adanya pendamping desa ini diharapkan bisa memunculkan potensi dan inovasi di desa-desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa.

“Pelatihan kepada pendamping desa ini terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa. Salah satunya untuk menggenjot program inovasi desa. Karena dengan inovasi desa, desa-desa lebih cepat maju,” tutupnya.

Dalam acara tersebut turut hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(*)