Kategori: Regulasi

Adapun gaji PLD di setiap provinsi berbeda mulai dari Rp1,8 juta hingga Rp2,7 juta, Pendamping desa merupakan sosok kunci dalam mengakselerasi pembangunan dan memperkuat kemandirian masyarakat pedesaan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis, mengkoordinasikan program-program pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Namun, salah satu aspek yang seringkali menjadi perbincangan adalah besaran gaji yang mereka terima.

Struktur Gaji Pendamping Desa

Gaji pendamping desa umumnya beragam tergantung pada wilayah, skala proyek, dan kebijakan pemerintah setempat. Di banyak negara, gaji pendamping desa seringkali dipertimbangkan berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan tanggung jawab yang diemban. Beberapa negara juga menetapkan standar gaji minimum untuk posisi ini.

Faktor Penentu Besaran Gaji

1. Pendidikan dan Kualifikasi: Semakin tinggi tingkat pendidikan atau kualifikasi yang dimiliki, biasanya akan tercermin dalam besaran gaji. Misalnya, pendamping desa dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi atau keahlian khusus cenderung menerima gaji lebih besar.
2. Pengalaman Kerja: Pengalaman kerja yang luas dan relevan juga dapat menjadi faktor penentu. Pendamping desa yang memiliki pengalaman yang solid dalam pengembangan masyarakat pedesaan dan telah bekerja dalam proyek-proyek serupa mungkin mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi.
3. Lokasi Geografis: Gaji pendamping desa juga dapat dipengaruhi oleh lokasi geografis. Daerah dengan tingkat biaya hidup yang lebih tinggi atau tantangan tertentu dalam aksesibilitas dapat memengaruhi besaran gaji.

Besaran gaji pendamping desa Pada Rekrutmen Pendamping Desa Tahun 2023

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, peran pendamping desa menjadi sangat krusial. Namun, gaji yang diterima oleh pendamping desa dapat bervariasi tergantung pada jabatan atau posisi yang diemban. Mari kita telaah lebih dalam perbedaan gaji berdasarkan jabatan dalam struktur pendampingan desa.

1. Besaran gaji pendamping desa  Koordinator Pendamping Desa

Pendamping desa tingkat koordinator memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan tim pendamping desa di suatu wilayah. Gaji untuk posisi ini cenderung lebih tinggi karena membutuhkan keahlian manajerial yang kuat, pengalaman yang luas dalam pengembangan masyarakat pedesaan, serta kemampuan untuk mengelola proyek secara efektif.

2. Besaran gaji pendamping desa  Pendamping Desa Lapangan

Pendamping desa lapangan adalah mereka yang berada di garis depan, bekerja langsung dengan masyarakat. Meskipun tanggung jawab mereka sangat penting, gaji pendamping desa lapangan mungkin lebih rendah dibandingkan dengan koordinator karena cakupan tanggung jawabnya yang lebih spesifik.

3. Besaran gaji pendamping desa  Pendamping Desa Spesifik Bidang

Beberapa pendamping desa memiliki keahlian spesifik dalam bidang tertentu seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Gaji mereka dapat bervariasi tergantung pada tingkat keahlian dan kebutuhan khusus wilayah tertentu dalam mengembangkan bidang tersebut di masyarakat pedesaan.

Besaran gaji pendamping desa

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. 1. 1. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa
         Bersama;
      2. bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama bersama diperlukan tata cara untuk menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan;
      3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

Mengingat :

1. 1. 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
      3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
      4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
      6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
      7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
      8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

Selengkapnya di bawah ini :

[drivr id=”1iuTzHQS_j4m-_Z5lEy-zJX0ydkQef4oj” type=”application”]