Dengan dimotori oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, sebuah pendekatan kolaboratif “antarsektor” pemerintah telah dibentuk. Deputi tersebut telah berkomitmen dengan menegaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas akan terus mempertajam rencana pembangunan, merumuskan langkah spesifik daerah sesuai karakteristik masing-masing, serta mengedepankan kolaborasi pemangku kepentingan dengan melibatkan kementerian/ lembaga, dunia usaha, lembaga donor, dan kelompok masyarakat. “Indonesia sedang mengalami tantangan di masa sulit akibat pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah merancang dan melaksanakan berbagai terobosan terpadu dan afirmatif sebagai bagian pemulihan ekonomi nasional.
Strategi kolaboratif tersebut juga berlaku untuk Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, Dan Transmigrasi. Kementerian PPN/Bappenas telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional “Mengelola Strategi Kolaboratif: Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi” yang digelar Rabu (5/8) via konferensi video. Bersama Kementerian PekerjaanUmum dan
Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan sejumlah pemangku kepentingan pembangunan lainnya, Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya implementasi prinsip Indonesia-sentris sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi dalam konteks koridor pertumbuhan dan pemerataan.
Kepala Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah Kementerian PUPR, juga telah menyepakati kolaborasi dengan memberikan pertimbangan pentingnya pendekatan kewilayahan untuk menyiapkan dukungan infrastruktur di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi, termasuk kerjasama dengan Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian ATR/BPN dalam penyiapan master plan kawasan. Salah satu langkah konkret dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 11 PLBN baru. Dalam konteks 2020-2024, BNPP mendorong kerangka kolaboratif dalam pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar PLBN yang telah terbangun, pengembangan 18 Pusat Kawasan Strategis Nasional prioritas, percepatan pelayanan dasar, dan penyediaan infrastruktur dasar di 222 lokasi prioritas perbatasan.
Selain infrastruktur, sektor ekonomi perdesaan juga menjadi salah satu fokus penting. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa PDTT, juga akan memperkuat Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) untuk pengembangan ekonomi di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melalui peningkatan kelembagaan, kapasitas SDM, serta kemitraan. Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT, juga menekankan pentingnya pemasaran, jalur logistik di KTI, dan penguatan BUMDes/ hub konsolidasi produk daerah ke pasar yang lebih luas. Kini, BUMDesma sebagai pemerintah telahmelakukan sejumlah inovasi kebijakan guna memfasilitasi pemasaran produk desa ke pasar global, nasional, bahkan ke akses platform market place. Sementara itu, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT fokus pada kontribusi kawasantransmigrasi sebagai sentra ketahanan pangan guna mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, ancaman resesie konomi, serta pemanasan global. Pemerintah juga telah memulai kerangka bisnis yang kolaboratif di berbagai sentra kawasan transmigrasi untuk mendorong potensi komoditas pangan. Lebi hlanjut,
sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mengembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa provinsi lainnya, strategi yang harus diusung adalah revitalisasi kawasan transmigrasi berkolaborasi lintas pemangku kepentingan.