Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Pembangunan Desa sejatinya merupakan pembangunan dari, untuk dan oleh Masyarakat Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan berbagai pihak terkait Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa harus bekerjasama dan saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu, diperlukan keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat termasuk masyarakat miskin dan marginal, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak dari proses musyawarah desa sampai dengan pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan keadilan sosial.

Presiden menegaskan pentingnya penguatan sinergi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui Padat Karya Tunai (Cash for Work). Upaya tersebut dilakukan di 1.000 Desa di 100 Kabupaten/Kota yang merupakan Desa dengan permasalahan sosial ekonomi yang harus diatasi dengan segera. Pelaksanaan padat karya tunai di Desa akan dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Desa dengan mengutamakan asas kegotongroyongan, partisipasi dan musyawarah.

Pedoman umum ini merupakan acuan pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada pihak-pihak yang terkait. Pedoman umum ini disertai dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dari Kementerian/Lembaga dan Daerah terkait. Pelaksanaan program dan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa tetap perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin dan marginal), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan. Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dan desa.

PENDAHULUAN

DEFINISI PADAT KARYA TUNAI

“Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.”

Tujuan pemberdayaan desa yang berorientasi pada pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu “Mewujudkan desa sebagai tempat yang dapat mengakomodasi berbagai pilihan dan kesempatan bagi masyarakat dengan eksistensinya masing-masing secara mandiri dan inklusif, serta mengembangkan berbagai aktivitas berbasis  kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis.

LATAR BELAKANG

Rapat Terbatas Tanggal 18 Oktober 2017	Pemanfaatan Dana Desa ditambah dengan program Kementerian/Lembaga ke Desa yang dilakukan dengan model padat karya.
Rapat Terbatas Tanggal 3 November 2017	Penciptaan lapangan kerja di Desa dioptimalkan dengan padat karya tunai/cash for work, dan swakelola. Perlunya koordinasi program K/L di daerah khususnya desa dikonsolidasikan kembali baik perencanaan dan anggaran. Perlunya pelatihan dan pendampingan dalam menggali dan mengembangkan potensi Desa. Penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa.
Rakor Tingkat Menteri Tanggal 8 Desember 2017	Lokasi desa secara prinsip disepakati 1000 desa usulan dari TNP2K, Kemenko PMK, dan Bappenas. Kementerian/Lembaga berkomitmen untuk mengintervensi program padat karya tunai di desa pada 100 kabupaten dan 1000 desa percontohan pada tahun 2018. Pekerjaan padat karya dengan konsep cash for work tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan dengan pelibatan BUMDes/Koperasi/UMKM dan tidak hanya bersumber dari Dana Desa. Optimalisasi peran Pendamping Desa dalam pelaksanaan padat karya tunai di Desa. Optimalisasi peran aparat pemerintah daerah, perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam hal pengawasan pelaksanaan padat karya tunai di Desa

RUANG LINGKUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018. Pedoman umum pelaksanaan padat karya tunai di desa tahun 2018 ini memuat tentang prinsip dasar padat karya, tujuan, sasaran dan jenis kegiatan padat karya. Disamping itu, pedoman ini juga memuat tentang mekanisme pengorganisasian termasuk didalamnya aspek pembinaan. Pedoman ini mendorong dan memberikan perhatian terhadap keberlanjutan dan pemeliharaan hasil kegiatan, agar padat karya tunai di desa tahun 2018 memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Selengkapnya tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 download di bawah ini:

  Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 (3,2 MiB, 1.027 hits)