KONSEP DESA PETERNAKAN TERPADU BERKELANJUTAN

KONSEP DESA PETERNAKAN TERPADU BERKELANJUTAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Konsep

Berangkat dari konsepsi global yang menyatakan bahwa salah satu cara meningkatkan produktivitas, nilai tambah keekonomian, keberlangsungan bisnis, optimalisasi teknologi terbarukan dan tepat guna, serta mulai berkurangnya hamparan lahan pertanian, ialah melalui integrated-farming system (IFS), maka konsep Desa Peternakan Terpadu-Berkelanjutan ini diluncurkan sebagai sebuah solusi dari persoalan-persoalan yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Dalam bentuk bahasa yang sederhana, kata “keterpaduan/terpadu” bermakna kebersamaan/bersama menjalankan bisnis peternakan ini agar mendapatkan hasil yang optimal. Pada konteks yang lain, hal ini bermakna, lahan/hamparan tanah yang dikelola diisi bermacam hewan ternak, jenis tanaman, dan bentuk luaran lain yang dihasilkan melalui pendekatan-pendekatan teknologi terbarukan dan tepat guna.

Berdasarkan pada gambar di atas, maka terlihat jelas di dalam sebuah lahan, terdapat berbagai macam komponen bangunan, dukungan teknologi olahan, dan termasuk di dalamnya pasokan pangan terhadap ternak yang dikelola oleh masyarakat desa. Serta, pada setiap komponen, dapat dipastikan, memiliki nilai keekonomian yang dapat dihitung menggunakan neraca keuangan yang berbeda-beda. Sekaligus, akan memberikan dampak peningkatan kualitas penghasilan bagi pengelola, masyarakat, dan pemerintahan desa yang menyelenggarakan kegiatan usaha tersebut.

selengkapnya tentang PEDOMAN UMUM DESA PETERNAKAN TERPADU BERKELANJUTAN (KLIK DISINI)