DPD Apresiasi Kemendes karena Bentuk Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengapresiasi kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang dinilai berhasil mencegah penyebaran COVID-19 di perdesaan.

Menurutnya, kebijakan membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 sangat efektif dan hasilnya desa-desa bersih dari bahaya Corona.

“Apabila awalnya kita tidak mempersiapkan sampai ke desa, saya memprediksikan itu tingkat penyebaran COVID-19 itu akan jauh lebih meningkat dan meluas,” ungkap Fachrur Razi dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2020).

Saat Rapat Kerja dengan Kemendes PDTT yang digelar virtual, Fachrur Razi juga mengapresiasi Kemendes PDTT yang cepat hadir dengan program BLT Dana Desa saat ekonomi nasional mulai kelimpungan. Ia tidak membayangkan nasib masyarakat desa apabila tidak ada program BLT Dana Desa.

“Artinya, apa kontribusi negara menghadirkan dana desa sampai ke desa itu sangat signifikan sekali,” ujarnya.

Fachrur Razi meminta Abdul Halim lebih masif lagi melakukan kontrol progres BLT Dana Desa untuk mengantisipasi penyelewengan di daerah. Kata dia, DPD RI siap membantu turun ke daerah apabila diperkenankan oleh Kemendes PDTT.

“Saya minta kepada Pak Menteri, di sini ada 34 Provinsi, nanti mohon dilibatkan 34 senator ini ketika Pak Menteri turun ke daerah, silakan kita dilibatkan, kita sudah ada anggarannya sendiri,” pungkasnya.

Pada saat yang sama, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar membeberkan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan merespon pandemi COVID-19. Menurut dia, setidaknya ada dua hal yang harus segera ditangani cepat dan serius dampak dari COVID-19 itu, yakni kesehatan dan ekonomi.

Langkah untuk penanganan kesehatan, Kemendes PDTT membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 yang bertugas untuk memberikan edukasi masyarakat serta menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun di tempat-tempat umum.

Selanjutnya, setelah kesehatan ditangani maka ekonomi juga harus digenjot. Oleh karenanya, Abdul Halim bilang merealokasikan Dana Desa untuk BLT sebagai jaring pengaman sosial karena dengan BLT tersebut ekonomi di perdesaan tetap berjalan.

“Targetnya adalah untuk bangkitkan ekonomi. Itulah makanya syarat-syarat yang kita tuangkan di dalam penataan dan pendataan calon penerima BLT itu yang pertama belum masuk di TKS, tetapi nyata-nyata memang miskin, yang kedua kehilangan mata pencaharian, yang ketiga karena keluarganya yang berpenyakit rentan dan menahun,” jelasnya.

Selanjutnya, Abdul Halim mengatakan Kemendes PDTT mengeluarkan regulasi agar sisa dari BLT Dana Desa digunakan semaksimal mungkin untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan besaran upah minimal 50% dari pagu anggaran.

Prinsip dari PKTD minimal upah 50% dilakukan dengan alasan meningkatkan daya beli dan pekerjaan yang dilaksanakan dengan PKTD relatif tidak membutuhkan keahlian dan tidak membutuhkan material khusus

“Contoh kita sampaikan desa yang punya wisata di bersihkan, dirawat dengan menggunakan dana desa dan PKTD, ini berarti tidak banyak material yang dibutuhkan,” ujarnya.

“Harapannya, daya beli warga masyarakat naik dan sedikit banyak berkontribusi kepada upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sampai minus pada triwulan ketiga nanti,” pungkasnya.

 

____
sumber: https://news.detik.com/berita/d-5164996/dpd-apresiasi-kemendes-karena-bentuk-relawan-desa-lawan-covid-19

BAHAN SOSIALISASI PROTOKOL NORMAL BARU DESA

A. Tujuan

  1. Mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan Corona Virus Disease (COVID-19).
  2. Meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di desa.
  3. Menciptakan tata  kelola  desa  dalam  pencegahan  penularan  COVID-19  melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.

 

B. Pelaksana

Pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa.

 

C. Prinsip

  1. Terbuka
  2. Sederhana dan jelas
  3. Partisipatif

 

 

Download File JPG di bawah ini :

  Info Grafis Protokol Normal Baru Desa (3,6 MiB, 256 hits)

MENTERI HALIM: KAPASITAS PENDAMPING DESA HARUS DITINGKATKAN

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola di ruang kerjanya, Rabu (5/2).
Pertemuan tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas pendamping desa.
“Tahun ini memang kita moratorium pengisian kekurangan (pendamping desa). Saya ingin fokus ke capacity building (pengembangan kapasitas),” ujar Menteri Halim.
Menteri Halim mengatakan, pengembangan kapasitas penting untuk memastikan kualitas pendamping desa mumpuni dari berbagai aspek.
Menteri Halim berharap pendamping desa mudah beradaptasi dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan baru di desa.
“Nanti ada assessment juga untuk pendamping desa. Bisa drop kalau tidak ada peningkatan kapasitas,” ujar Menteri Halim.
Terkait hal tersebut, Longki Djanggola mengatakan, Sulawesi Tengah sendiri memiliki sekitar 1.800 desa dengan jumlah pendamping desa sebanyak 800 orang.
Dari 800 pendamping desa tersebut, 50 diantaranya mengundurkan diri karena telah miliki profesi dan pekerjaan lain.
“50 pendamping desa mengundurkan diri karena ada yang sudah jadi guru, tenaga kontrak, dan lain-lain,” ujar Longki Djanggola.
Longki mengakui, banyaknya program pemerintah yang fokus ke desa memiliki dampak signifikan terhadap peningkataan taraf hidup masyarakat desa.
Longki mengatakan, diturunkannya anggaran langsung ke desa berdampak besar pada peningkatan perputaran uang perdesaan.
“Sekarang perputaran uang ada di desa. Jadi betul-betul masyarakat desa itu hidup. Tinggal bagaimana memanage-nya (mengelola),” ujar Longki.
Pertemuan tersebut juga membahas tentang pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah.
Program transmigrasi di Sulawesi Tengah memiliki kontribusi besar terhadap proses pembangunan daerahnya.
“Peranan transmigrasi begitu besar,” ujar Longki.
sumber: https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3090/menteri-halim-kapasitas-pendamping-desa-harus-ditingkatkan

Pemerintah Matangkan Pelaksanaan Dana Desa 2020 dan Pengembangan BUMDes

Konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kemajuan desa-desa di Indonesia dibuktikan salah satunya melalui pelaksanaan Dana Desa (DD). Alokasi untuk dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp. 72 triliun dengan rata-rata per Desa memperoleh sebesar Rp. 960 juta.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Ratas tanggal 11 Desember 2019 yang dituangkan dalam kebijakan penyaluran dana desa melalui PMK No. 205/PMK.07/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2020 dibagi tiga tahap dengan komposisi yaitu 40% (tahap I), 40% (tahap II), 20% (tahap III).

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi menegaskan bahwa pemerintah sepakat bahwa penyaluran Dana Desa tahun 2020 dijalankan sesuai PMK No. 205/PMK.07/2019. Kementerian Dalam Negeri diminta segera mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah (pemda) untuk percepatan pemenuhan penyaluran tahap I DD tahun 2020.

Penyaluran tahap I ditargetkan paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni. Sedangkan, tahap II paling cepat di bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, sementara untuk tahap III paling cepat dilakukan pertengahan tahun atau sekitar bulan Juli.

“Dengan Desa tersosialisasi melalui surat edaran itu diharapkan akan mempercepat penyaluran tahap I. Kemenko PMK dan Kemendes PDTT dalam waktu 1 (minggu) ini agar dapat memantau daerah yang layak salur dan untuk dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Presiden,” ujar Sonny saat memimpin Rapat Koordinasi Eselon I tentang Pengembangan BUMDes dan Pelaksanaan Dana Desa 2020 di Ruang Rapat Lantai 13 Kemenko PMK, Jakarta.

Ia menjelaskan, hasil pantauan digunakan untuk menetapkan Desa lokasi penyerahan simbolis dan didasarkan pada kriteria Desa yang sudah layak salur, diutamakan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkategori maju serta sudah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online dan Interkoneksi Siskeudes dan OMSPAN.

Melalui rapat tersebut, pemerintah juga sepakat akan melakukan revitalisasi BUMDes dan menyepakati agar BUMDes/BUMDesma masuk dalam target RPJMN 2020 – 2024 dengan memasukkan indikator target 1.670 BUMDes/BUMDesma berstatus maju. Fokus mengembangkan 655 BUMDes/BUMDesma dengan produk unggulan yang jelas dan pembinaan terhadap seluruh desa mandiri di Indonesia agar memiliki BUMDes berkategori maju dan dapat dijadikan best practices untuk direplikasi.

“BUMDes yang maju tapi pasif harus kita dorong untuk menjadi aktif. Lalu kita targetkan 10% dari BUMDes/BUMDesma yang statusnya masih berkembang kita dorong supaya bisa menjadi maju,” tegas Sonny.

Akan tetapi, di samping itu, pemerintah juga mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) no. 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Kemendes PDTT nantinya yang akan menginisiasi revisi PP tersebut serta berkoordinasi dengan Kemenkumham agar dapat dimasukkan dalam Progsun Nasional 2020.

“Aturan BUMDes juga akan kita perkuat agar dapat menjadi badan hukum, namun dengan fleksibilitas BUMDes berbadan hukum atau tetap badan usaha,” tutup Sonny.

 

sumber: https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/pemerintah-matangkan-pelaksanaan-dana-desa-2020-dan-pengembangan-bumdes

Provinsi NTB: Tenaga Ahli Kabupaten P3MD Tanda Tangan Kontrak

Mataram, 19 Oktober 2016, bertempat di Aula BPMPD Provinsi NTB, diselenggarakan penandatanganan kontrak Tenaga Ahli Kabupaten untuk Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Tenaga Ahli yang dikontrak tersebut adalah Tenaga Ahli hasil rekrutmen yang diumumkan pada bulan Juli yang lalu.

Tenaga Ahli yang menandatangani kontrak sebanyak 24 orang. Para Tenaga Ahli ini telah diberi pelatihan Pada tanggal 2 -10 Oktober 2016 di Denpasar dan siap untuk bertugas pada masing-masing kabupaten se-NTB. Selain para Tenaga Ahli yang baru direkrut, hadir juga para Tenaga Ahli hasil rekrutmen 2015 sebanyak 19 orang.

Selain tanda tangan kontrak, para Tenaga Ahli ini langsung diberikan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk ditempatkan di masing-masing kabupaten. Penempatan lokasi tugas masing-masing Tenaga Ahli didasarkan pada alamat/domisili Tenaga Ahli, selama lokasi dan jabatan yang dimaksud terjadi kekosongan Ahli.

Hadir pada kegiatan ini Kepala BPMPD Provinsi NTB H. Rusman, SH, MH, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat selaku PPK Kegiatan P3MD, Dra. Hj. Fatmawati, dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Arifin, SH, MH. Melalui pertemuan ini, Kepala BPMPD Provinsi NTB berpesan agar para Tenaga Ahli yang dikontrak ataupun diberi penugasan baru untuk menerima penempatan sesuai dengan yang tercantum di SPT. Beliau berharap, setelah ini semua Tenaga Ahli bekerja sebaik-baiknya untuk mengawal Dana Desa.

Selamat Bekerja Tenaga Ahli Kabupaten, sukseskan Desa Membangun.

Foto Kegiatan:

 

Sumber: http://bpmpd.ntbprov.go.id/index.php/2016/10/20/tenaga-ahli-kabupaten-p3md-tanda-tangan-kontrak/

Tenaga Pendamping P3MD Teken Kontra 2020, Harus Lebih Baik dari 2019

Pendampingan Desa atau Nagari di Sumatera Barat tahun 2020 diwanti-wanti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Propinsi Sumatera Barat, Drs. H. Syafrizal, MM harus lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penandatanganan Kontrak Tenaga Pendamping P3MD Sumbar dihadiri sebanyak 80 orang Tenaga Ahli Pendamping Profesional (TAPM) dan perwakilan Pendamping Desa dari 14 Kabupaten yang mendapat Dana Desa di Sumatera Barat.

Penandatanganan Kontrak juga disaksikan oleh Koordinator Propinsi KPW II P3MD Sumbar, Feri Irawan, dan Koordinator PID Sumbar, Khairul Anwar yang akrap dipanggil dengan Tan Rajo.

Sebelumnya dilakukan penandatanganan kontrak, seluruh TAPM dan Pendamping Desa telah dilakukan penilaian kinerja pendampingan selama tahun 2019 yang dilakukan oleh DPMN Sumbar Bersama Konsultan Pendamping Wilayah II Program Pembangunan dan Pendampingan Masyarakat Desa (P3MD Sumbar).

Dari hasil penilaian tersebut, kalau kinerja Pendampingan di Sumatera Barat secara umum berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan dapatnya Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Pembina terbaik Dana Desa di Indonesia tahun 2019

“Keberhasilan Pemerintah Sumbar dalam Pendampingan Desa/Nagari tidak terlepas dari Tenaga Pendamping yang ada sekarang. Karena itu DPMN Sumbar Bersama KPW P3MD Sumbar menilai kawan-kawan Tenaga Ahli P3MD dan Pendamping Desa layak untuk dilanjutkan,” tegas Syafrizal.

Namun demikian, ia meminta agar pendampingan Desa/Nagari tahun 2020 harus jauh lebih baik lagi pada tahun 2019.

Berapa kekurangan yang masih ada harus dihilangkan dan yang terpenting, katanya, memasuki tahun 2020 ini, tekad dan semangat yang dikembangkan oleh Tenaga Pedamping harus diperbarui dengan komitmen yang lebih kuat lagi sesuai dengan etos dan semangat dimiliki tenaga pendamping.

Selain memperbarui semangat dan etos kerja, tahun 2020 ini, DPMN Sumbar Bersama seluruh tenaga pendamping, akan fokus pada beberapa kerja pendampingan dan pemberdayaan dalam pembangunan desa/Nagari.

“Di antaranya mendorong munculnya kerjasama dengan desa/nagari dengan berbagai Lembaga seperti Perguruan Tinggi, LSM, Perantau atau Lembaga-lembaga lain yang dapat terlibat dalam pembangunan desa/nagari. Akan ada group WA sendiri yang melibatkan DPMN, KPW dan Tenaga Ahli dalam mendorong kerjasama desa/nagari ini,” tegasnya.

Disamping mendorong kerjasama desa, program lain yang didorong adalah soal kegiatan perhutanan masyarakat, pembinaan desa adat dan kegiatan- kegiatan lain yang telah menjadi prioritas kegiatan Dana Desa sesuai yang diatur dengan Permendes -PDTT No 11 Tahun 2019, Prioritas Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

“Dalam beberapa bulan ke depan saya juga mengingatkan kawan-kawan pendamping yang ada untuk memperhatikan pencairan dana desa tahap pertama dan penguatan perencanaan pembangunan desa/nagari,” tambahnya.

Stafrizal.mengjngatkan agar kegiatan dana desa/nagari tahun 2020 agar lebih baik adalah soal kekompakan tenaga pendamping, pembinaan secara berjenjang diantara tenaga pendamping dan loyalitas terhadap program P3MD sehingga program itu sukses dalam membangun desa/nagari di Sumatera Barat.(rilis)

 

Sumber: https://www.tribunsumbar.com/tenaga-pendamping-p3md-teken-kontra-2020-harus-lebih-baik-dari-2019/

Kemendes PDTT Wujudkan Desa Inklusif Lewat Musyawarah Desa

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi menjelaskan bahwa lima tahun berjalannya UU Desa sudah ada proses perubahan wajah di pedesaan yang mulai membaik. Baik itu dari segi infrastruktur dan pelayanan sosial.

“Ini adalah fakta yang harus diakui keberhasilannya,” ungkap Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2019).

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Jumat (8/11).

“Kalau berbicara ke depan, kita harus move on dari masa lalu, infrastruktur penting tapi bukan yang utama. Rekognisi yang menguat di pedesaan harus betul-betul didorong dan mengaktualisasikan dalam kegiatan yang berpihak betul kepada masyarakat desa, sehingga di desa tidak ada lagi orang atau kelompok masyarakat yang ditinggalkan. Tak ada lagi tuduhan kafir, cacat, sesat dan lain-lain. Kita harus terus mempromosikan keragaman di masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut Anwar mengatakan bahwa dalam mewujudkan desa inklusif haruslah diperkuat musyawarah desanya. Untuk itu, aturan pertama yang dibuat Kemendes PDTT yakni Peraturan Menteri (Permen) tentang Musyawarah Desa, karena musyawarah merupakan instrumen yang ada di desa untuk pembangunan desa.

“Di situ sudah disebutkan bagaimana kegiatan harus inklusif dan mementingkan seluruh masyarakat desa. Ke depan, kita terbuka untuk melakukan review, dan forum ini adalah forum yang tepat untuk mendapatkan masukan bagaimana untuk menciptakan desa yang inklusif,” katanya.

Edy Supriyanto, Direktur SEHATI, pegiat Desa Inklusif Sukoharjo, menjelaskan SEHATI sejak 1997 membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan disabilitas.

“Langkah awal kami melakukan pengorganisiran disabilitas dengan membangun kelompok sehingga sekarang di Kabupaten Sukoharjo ada 60 desa yang selalu melakukan pertemuan untuk memperkuat kelompok rentan,” ungkap Edy

Edy menjelaskan SEHATI sudah membentuk self help group. Kelompok-kelompok ini yang akan memperkuat program-program desa inklusif. “Ada dua faktor yang harus ada untuk mendorong program-program inklusi di didesa yaitu akses dan partisipasi,” tambah Edy.

Menurut Edy, Musdes masih belum dipahami oleh desa, misalnya Musdes itu harus diawal sebelum Musrenbang. “Banyak desa melakukan Musrenbang dulu baru Musdes, ini yang kami kawal,” ungkap Edy.

“Desa Inklusi tidak hanya sekadar difabel mendapatkan anggaran, karena selama ini anggaran hanya untuk charity bukan untuk memperkuat kelompok disabilitas, ini yang kami kawal,” tambah Edy.

Menurut Edy, kegiatan Desa Inklusi di Sukorharjo sudah masuk inovasi. “Sehati dipercaya menjadi salah satu tim inovasi di kabupaten. Ketika ada desa yang ingin masuk menjadi desa inklusi, sehati memberikan konsultasi dan mendorong pembentukan Perbup,” lanjutnya.

Ulya Jamson, Dosen Fisipol UGM mengatakan bahwa Fisipol telah berkerja sama dengan program Peduli dan melakukan studi tentang inklusi sosial.

“Setelah 2014 studi kembali ke desa lagi karena adanya shifting politik. Desa menjadi strategis dan sosial inklusi menjadi praktikal. Penelitian ini melihat 4 dimensi, yaitu mikro subjektif, makro obyektif, mikro obyektif dan makro obyektif,” katanya.

Arie Sujito, sosiolog UGM dan Pengasuh Sanggar Maos Tradisi, menjelaskan bahwa prinsip inklusi desa, yaitu desa yang memberikan kesetaraan kepada masyarakat yaitu memberikan akses untuk terlibat dalam perencanaan di desa.

“Inklusifitas itu ditandai dengan terlibatnya masyarakat dan kelompok rentan dalam pengambilan kebijakan,” ungkap Arie. Menurut Arie, desa merupakan entitas yang dalam sehariannya sudah melakukan inklusifitas. “Desa itu entitas yang sudah melakukan inklusifitas” tambah Arie.

Arie mengajak kelompok rentan untuk menjadikan Musdes sebagai arena strategis dengan melibatkan kelompok disabilitas dan kelompok rentan lain dalam perencanaan desa.

“Saya selalu bilang kalau tidak diundang di dalam Musdes, harus minta datang karena inklusifitas tidak bisa hadir begitu saja tanpa diperjuangkan, ruang-ruang itu harus direbut oleh kelompok-kelompok rentan,” ungkap Arie.

“Kita harus melakuan terobosan, desa jangan menunggu dari kabupaten, desa harus mempunyai inisiatif untuk memperkuat desa inklusif,” katanya.

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Program Peduli dan Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan (PSPK) UGM dalam menyelenggarakan Diskusi Publik yang bertemakan “Menuju Desa Inklusif 2020 : Peran Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Mengawal Implementasi Desa Inklusif”.

Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan input dan tanggapan dari civitas akademika, peneliti dan penggiat desa dalam implementasi Desa Inklusif yang diharapkan bisa dimulai pada 2020.

Saat ini Kemendes PDTT bekerja sama dengan Program Peduli sedang menyelesaikan Panduan Fasilitasi Desa Inklusif. Panduan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah desa, pendamping desa dan masyarakat untuk mewujudkan desa inklusif yang adil, setara dan tidak meminggirkan salah satu atau beberapa kelompok masyarakat dalam pembangunan.

Buku panduan ini berawal dari semangat Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak terhadap kelompok yang terpinggirkan.

Ratusan Tenaga Ahli Pendamping Desa Ikuti Rakor Refresh dan Outbond

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) refresh dan outbond di Pantai Duta Desa Randutatah Kecamatan Paiton, Kamis (10/10/2019).
Kegiatan ini diikuti oleh 149 orang terdiri dari Tenaga Ahli (TA), pendamping desa serta Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kabupaten Probolinggo. Selain melakukan rakor, mereka juga mengikuti outbond untuk lebih meningkatkan kekompakan dan kebersamaan diantara para pendamping.
Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda mengatakan tenaga pendamping desa ini merupakan mitra dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pendampingan di desa. Terutama kegiatan pemutakhiran Indek Membangun Desa (IDM) Kabupaten Probolinggo.
“Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana evaluasi kinerja pendamping desa di Kabupaten Probolinggo. Harapannya nanti terbangun sinergitas dan koordinasi yang lebih baik lagi dalam rangka membantu pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Probolinggo agar desa-desa lebih maju,” katanya.
Menurut Syamsul Huda, saat ini yang banyak mendapatkan perhatian adalah tingkat kemajuan desa yang tertuang dalam IDM. Sebab IDM ini merupakan salah satu indikator kinerja dari Bupati Probolinggo. Sehingga ke depan akan lebih memperbanyak tingkat kemajuan desa untuk meningkatkan strata IDM.
“Dalam IDM ini banyak indikator untuk kemajuan desa. Yang sudah tinggi akan terus kita pertahankan dan lebih ditingkatkan. Sementara yang masih rendah akan kita bantu untuk memperbaikinya. Sehingga ke depan IDM bisa lebih meningkat lagi,” tegasnya.
Syamsul Huda mengharapkan tenaga pendamping desa ini bisa terus membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan desa. “Jika dikaitkan dengan RPJMD, hal ini merupakan sasaran keenam dalam mewujudkan kemandirian desa,” tambahnya,
Sementara Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Kabupaten Probolinggo Mistria Harmonis mengungkapkan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja, semangat dan kekompakan agar lebih fresh dalam melaksanakan pendampingan ke desa.
“Tentunya kami sangat bersyukur karena DPMD Kabupaten Probolinggo telah memfasilitasi kegiatan ini. Sekali-kali memang perlu untuk refreshing, baik otak maupun pikiran. Harapannya dengan kegiatan ini dapat terjalin keakraban antara satu pendamping dengan pendamping lain sehingga lebih mempermudah koordinasi dan komunikasi antara PA, PD dan PLD di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.
Mistria Harmonis menilai kegiatan semacam ini sangat bermanfaat sekali bagi para pendamping desa. Sebab dengan kegiatan ini, mereka mampu menyampaikan keluhan-keluhan yang dihadapi di lapangan.
“Ini merupakan bentuk apresiasi dari DPMD Kabupaten Probolinggo agar kinerja pendamping desa atas tugasnya melakukan pemutakhiran dalam peningkatan strata desa berupa IDM. Apalagi ada target untuk meningkatkan kembali IDM di tahun berikutnya. Minimal mandiri 15 desa, maju 100 desa, berkembang 210 serta tidak ada desa tertinggal,” pungkasnya. (mel/nis).
sumber: https://kumparan.com/kabarpaspasuruan/ratusan-tenaga-ahli-pendamping-desa-ikuti-rakor-refresh-dan-outbond-1s2JITEv8YE

Intip Desa Lamteuba, dari Dana Desa sampai Ubah Lahan Ganja ke Kunyit

Program membangun Indonesia dari pinggiran yang digagas Presiden Joko Widodo telah terasa manfaatnya, seperti di Desa Blang Tingkeum, Permukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimim Kabupaten Aceh Besar.

Terletak di kaki Gunung Seulawah Agam, dulu daerah ini dikenal sebagai ladang ganja terbesar di Indonesia. Kisah kelam permukiman ini pun santer terdengar di Aceh. Disebut-sebut. semasa konflik terjadi masyarakat Lamteuba dikenal sebagai pelaku illegal logging. Mereka melakukan penebangan liar sehingga terbuka lahan untuk penanaman ganja.

Saat ditemukannya ratusan hektare ladang ganja di wilayah itu oleh aparat, lambat laun Lamteuba pun dikenal sebagai daerah hitam. Stigma tersebut melekat pada desa-desa Lamteuba.

Namun kini, Desa Blang Tingkeum fokus dalam mengatasi ketimpangan sosial. Salah satunya, dengan memanfaatkan dana desa untuk membangun ekonomi warganya.

Menurut mantan Keuchik Gampong (kepala desa) Blang Tingkeum, M. Sulaiman, potensi besar Lamteuba terletak pada pertaniannya. Dana desa yang diberikan pemerintah saat ia menjabat pun tak luput digunakannya untuk mendukung kualitas pertanian.

“Anggaran dana gampong waktu itu kami alokasikan sebagian untuk pagar rentang sawah, ini berguna supaya para hewan ternak kami tidak masuk ke sawah, agar tidak mengganggu hasil pertanian warga,” ujar Sulaiman saat ditemui detikcom di kediamannya, Rabu (18/9/2019).

Warga Aceh memang terbiasa membiarkan ternaknya seperti sapi maupun kambing dilepas berkeliaran untuk mencari makan sendiri. Hal ini pula yang menjadi alasan Sulaiman untuk membuat pagar rentang sawah. Agar hewan ternak dan pertanian bisa berdampingan dengan baik.

“Anggaran pertama untuk pagar rentang sawah ini Rp 250 juta. Total ada sekitar 100 hektare lahan sawah, dan kurang lebih 250 kk (kepala keluarga) yang menerima manfaat dari dana desa ini,” terangnya.

Sulaiman yang juga petani kunyit mengungkapkan permukiman yang memiliki delapan gampong kini sudah berubah menjadi kawasan produktif yang bisa menghasilkan berbagai macam produk pertanian. Salah satunya, kunyit yang menjadi sumber mata pencaharian setiap keluarga di sana.

“Kami sangat bersyukur sekali. Karena mungkin permukiman kami ini di bawah kaki gunung merapi, jadi kualitas tanahnya subur. Selama ini menanam apapun selalu tumbuh, seperti kunyit ini, walaupun kemarau datang, kami selalu bisa mendapat hasilnya,” ungkap Sulaiman.

Dia juga sukses menggerakkan warganya untuk beralih budidaya kunyit dari sebelumnya memanen hingga sekarang. Berbagai produk berbahan dasar kunyit ini ia olah untuk memenuhi kebutuhan pasar, sebagai bumbu masak, obat hingga bahan dasar kosmetik.

Kini masyarakat Lamteuba terus berjuang meningkatkan kualitas kunyit tersebut. Agar selalu menyuburkan perekonomian warganya, Sulaiman pun berharap ke depan dana desa bisa menyentuh secara langsung budidaya kunyit ini agar nilai jualnya meningkat.

“Kalau bisa dan kalau tidak menyalahi aturan dana desa ke depan bisa juga diberikan kepada para petani yang menggarap lahan. Terutama petani kunyit yang memerlukan bibit unggul sehingga petani kunyit dimudahkan untuk mendapatkan bibit unggul,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Besar Bahrul Jamil terus mengupayakan harapan masyarakat di daerah terpencil seperti Blang Tingkeum ini. Agar dapat menganggarkan dana desa untuk mendukung potensi pertanian di daerah.

“Contoh yang sudah dilakukan di desa Blang Tingkeum dari tanamam kunyit ini sudah lumayan bagus, sudah menghasilkan, dan dikenal keluar daerah hingga ke Malaysia dan Singapura karena memiliki khasiat yang bagus untuk obat maupun kosmetik,” tuturnya.

“Khusus Lamteuba kita juga sudah memprioritaskan dengan melakukan kerja sama dengan BNN, untuk dana desa selanjutnya akan difokuskan ke pengganti tanaman ganja ke kunyit,” jelasnya

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2018 Gampong Blang Tingkeum menerima dana desa sebesar Rp 662.782.000, pada tahun 2019 meningkat hingga Rp 740.412.000. Selain untuk pager rentang sawah, dana desa ini digunakan untuk peningkatan infrastruktur demi kelancaran mobilitas warganya.

sumber: https://news.detik.com/berita/d-4727361/intip-desa-lamteuba-dari-dana-desa-sampai-ubah-lahan-ganja-ke-kunyit

Kades se-Kabupaten Kupang Diingatkan Tidak Bekerja Sendiri Membangun Desa

Para kepala desa (kades) se-Kabupaten Kupang diingatkan untuk tidak bekerja sendiri dalam membangun desa.

Jabatan sebagai Kepala Desa merupakan kepercayaan dari masyarakat yang perlu dipertanggungjawabkan dengan bekerja sungguh-sungguh bagi kemajuan pembangunan di Desa.

Kepala Desa juga harus mampu membangun kerjasama dan berkolaborasi bersama BPD dan pendamping Desa sehingga program pembangunan di Desa dapat berjalan secara baik dan maksimal.

Peringatan ini disampaikan  Bupati Kupang Korinus Masneno saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Bagi para Camat, Kepala Desa dan BPD di Lingkup Pemkab Kupang, Senin (30/9/2019).

Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, Asisten Intelejen Kajati NTT Bambang Setiadi, Asisten 2 Setda Kab. Kupang Jemmy Uli, Kadis PMD Charles Panie, pimpinan OPD, para Camat dan Kades di Lingkup Pemkab Kupang.

Lebih lanjut Bupati Kupang Korinus Masneno mengharapkan Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan di Desa.

Pembangunan di Desa,; jelas Masneno harus sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa dan dikembangkan secara baik.

“Para Kades buat terobosan pembangunan terbaik, ambil langkah-langkah strategis,” jelas Masneno.

Dirinya mengingatkan perangkat Desa memperhatikan administrasi dan pertanggungjawaban secara baik. Setiap kegiatan yang dilakukan, jelasnya,  harus disertai dengan bukti fisik serta administrasi yang baik.

“Dalam berkerja, Bangun komunikasi dan jika mengalami kesulitan, jangan diam-diam saja, segera koordinasi untuk dicari solusinya. pedomani aturan yang ada jangan sampai menyalahi, apalagi sengaja melanggar. Baru-baru ini saya menandatangani SK Pemecatan bagi 11 Asn yang tersandung kasus korupsi, kasian, sampai air mata saya jatuh. Saya tidak menginginkan ada lagi Perangkat Desa maupun Asn yang terjerat kasus hukum,” ungkap Masneno.

Kepada para Camat dengan tegas orang nomor satu di Kabupaten Kupang tersebut instruksikan agar membangun koordinasi yang baik dengan Perangkat Desa di wilayahnya. Selain itu dirinya mengharapkan para Camat dapat memberikan bimbingan dan pendampingan bagi para Kepala Desa dalam mensukseskan kegiatan pembangunan di Desa.

“Mari kita semua berkerja dengan baik, jangan takut berbuat yang terbaik demi membangun masyarakat. saling menolong dan menjadi berkat buat sesama, saling membangun demi Kabupaten Kupang yang maju dan sejahtera,” pesannya.

Asisten intelejen Kajati NTT, Bambang Setiadi dalam paparannya menyatakan Kepala Desa memiliki kewenangan penuh terhadap pembangunan di Desa. Untuk itu dirinya berharap para Kades memahami aturan dan mekanisme pengelolaan Dana Desa.

“Perangkat Desa harus memiliki pemahaman dan pengertian akan tugasnya sehingga tidak salah arah,” pesan Bambang.

Kepada para Kades dan perangkat Desa lainnya, Bambang berpesan agar jangan takut berkerja dan mengelola Dana Desa dengan baik. Kades jelasnya bukan obyek pelanggar hukum melainkan obyek pembinaan hukum sehingga dapat berkerja secara baik.

Kadis PMD Kab. Kupang Charles Panie dalam laporannya menyatakan kegiatan Rakord bagi Camat, Kades dalam rangka menyatukan persepsi, pemahaman dan sekaligus evaluasi dalam penyelenggaraan pembanguan di Desa.

sumber: https://kupang.tribunnews.com/2019/10/01/kades-se-kabupaten-kupang-diingatkan-tidak-bekerja-sendiri-membangun-desa